tirto.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) sekaligus Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Rudy Mas'ud, menyatakan daerahnya siap menjadi daerah percontohan (pilot project) penerbitan obligasi daerah guna menambal keterbatasan fiskal.
Langkah alternatif tersebut ditempuh menyusul penyusutan tajam anggaran daerah akibat pemangkasan transfer Dana Bagi Hasil (DBH) hingga sekitar 70 persen.
“Yang jelas, Kalimantan Timur berkomitmen penuh untuk menjadi pilot project penerbitan obligasi daerah asalkan regulasinya disederhanakan dan proyeknya benar-benar produktif untuk kesejahteraan masyarakat Kaltim,” tegas Rudy dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah bertajuk Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Rudy mengungkapkan, postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim 2025 semula berada di kisaran Rp20,1 triliun.
Namun, setelah penyesuaian perubahan anggaran, nilainya anjlok menjadi Rp13,1 triliun lantaran pendapatan transfer ke daerah merosot drastis dari Rp9,86 triliun menjadi Rp3,1 triliun.
Selain pemangkasan pagu, Rudy menyebut realisasi penyaluran dana transfer ke Kaltim belum menyentuh 60 persen menjelang enam pekan penutupan buku anggaran.
Kondisi fiskal kian tertekan oleh skema opsen pajak yang membagi 70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke tingkat kabupaten/kota, menyisakan 30 persen bagi provinsi.
“Kita sudah dipangkas 68 persen, masih kurang bayar lagi. Ini yang juga akan dirasakan oleh seluruh kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia,” ujar Rudy.
Menurut Rudy, obligasi daerah menjadi terobosan penting agar akselerasi pembangunan tidak melulu bergantung pada APBN dan DBH yang fluktuatif.
Kaltim berencana mengalokasikan dana hasil obligasi pada proyek produktif yang menghasilkan pendapatan (revenue-generating), seperti pembangkit listrik mandiri berbasis gas, batu bara, dan air, serta jaringan penyediaan air minum bagi warga.
Kebutuhan infrastruktur dasar tersebut dinilai mendesak mengingat luas wilayah Kaltim mencapai 127 ribu kilometer persegi atau setara luas Pulau Jawa.
Hingga kini, akses layanan air minum layak baru menjangkau 55 persen warga Kaltim, sementara keandalan pasokan listrik antardaerah masih menghadapi persoalan.
“Sayangnya, Kalimantan Timur sampai hari ini dan seluruh Kalimantan, Trans Kalimantan, kami bukan bergiliran mati lampu, tapi bergiliran hidup lampunya,” kata Rudy.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id






































