tirto.id - Kementerian Keuangan menyiapkan mekanisme pemotongan langsung Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengantisipasi risiko gagal bayar obligasi daerah. Langkah tersebut disiapkan guna melindungi investor sekaligus menjaga disiplin fiskal pemerintah daerah (pemda) tanpa membebani APBN dengan dana talangan.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Nufransa Wira Sakti, menjelaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 secara tegas menyatakan pelunasan pokok dan kupon obligasi daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemda penerbit. Namun, kegagalan bayar tetap berisiko berdampak luas.
"Pemerintah pusat tidak memberikan jaminan. Tapi, apa iya kalau pemdanya gagal bayar pemerintah pusat diam saja? Ini reputasi nasional di mata internasional," kata Nufransa dalam Sarasehan Nasional Obligasi Daerah sebagai Salah Satu Alternatif Sumber Pembiayaan Daerah dan Instrumen Investasi Publik oleh Fraksi Partai Golkar MPR RI di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Oleh karena itu, proses penyaringan diterapkan ketat sejak tahap awal. Batas maksimal akumulasi pembiayaan utang daerah tidak boleh melebihi 75 persen dari pendapatan APBD tahun sebelumnya yang tidak ditentukan penggunaannya. Rasio kemampuan membayar kembali utang minimal 2,5 kali, disertai opini BPK minimal wajar dengan pengecualian (WDP) tiga tahun berturut-turut.
Pemda juga wajib mengantongi persetujuan DPRD, pertimbangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), persetujuan Menteri Keuangan, serta membentuk peraturan daerah tentang dana cadangan. Selain itu, dana hasil penerbitan yang belum terpakai tidak boleh dikelola serampangan.
"Dalam hal dana obligasi daerah ini tidak digunakan, pemerintah daerah dapat menginvestasikan, tapi dengan syarat memperhatikan kondisi yang prudent, salah satunya membeli SBI atau sukuk," kata Direktur Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah Kemendagri, Nasrun, pada kesempatan yang sama.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas'ud dalam forum yang sama turut mengingatkan adanya sanksi bagi penyelenggara daerah. Jika cicilan obligasi tidak dianggarkan dalam APBD, hak keuangan kepala daerah dan DPRD dapat ditahan selama enam bulan.
"Jika terjadi potensi gagal bayar atau pemda tidak menganggarkan pembayaran cicilan pokok dan bunga dalam APBD, maka pemerintah pusat memiliki instrumen pemotongan atau penundaan penyaluran Dana Transfer ke Daerah seperti DAU dan DBH untuk langsung dialihkan membayar kewajiban obligasi tersebut. Jadi, ada mekanisme intercept yang melindungi investor sekaligus menjaga disiplin fiskal pemda," terang Rudy.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id





































