Menuju konten utama

Soal Bullying Putri Dasco, KPAI: Jangan Libatkan Anak

KPAI menyayangkan cyberbullying terhadap putri Sufmi Dasco Ahmad. Perbedaan politik orang dewasa ditegaskan tak boleh mengorbankan anak.

Soal Bullying Putri Dasco, KPAI: Jangan Libatkan Anak
Ilustrasi Cyberbullying . FOTO/iStockphoto
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan perbedaan pandangan dan persaingan politik orang dewasa tidak boleh menjadikan anak sebagai sasaran serangan maupun perundungan di media sosial.

Komisioner KPAI Subklaster Perlindungan Anak di Ranah Digital, Kawiyan, menyampaikan hal ini untuk merespons kasus cyberbullying yang dialami putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

"Saya sebagai Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan prihatin atas kejadian yang menimpa putri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang menjadi korban cyberbullying oleh orang dewasa yang aktif di dunia politik," kata Kawiyan dalam keterangan tertulis, Sabtu (21/11/2026).

Kawiyan mengatakan aktivitas politik orang dewasa, termasuk kompetisi dan perbedaan pendapat, tidak boleh membawa-bawa anak atau menjadikannya sasaran kritik maupun perundungan.

"Tidak boleh melibatkan anak dalam urusan politik orang tua, apalagi sampai melakukan bullying di media sosial terhadap anak dari orang tua yang dianggap berbeda pendapat," ujarnya.

Ia menegaskan perundungan terhadap anak melalui media sosial termasuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam perspektif perlindungan anak, kekerasan terhadap anak mencakup kekerasan fisik, psikis, dan seksual. Adapun cyberbullying merupakan salah satu bentuk kekerasan psikis.

Kawiyan merujuk Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang melarang setiap orang melakukan, membiarkan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.

Sementara itu, Pasal 80 ayat (1) UU Perlindungan Anak mengatur ancaman pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta bagi pelanggar ketentuan tersebut.

Menurut Kawiyan, kasus yang dialami putri Dasco harus menjadi pembelajaran bagi seluruh orang dewasa, terutama mereka yang aktif dalam dunia politik.

Ia mengingatkan agar anak tidak dijadikan sasaran serangan hanya karena perbedaan sikap, pandangan, maupun pilihan politik orang tuanya.

"Bisa jadi, pengalaman yang dialami oleh putri dari Sufmi Dasco Ahmad juga dialami oleh anak-anak dari keluarga politisi lainnya. Namun, tidak semua orang atau politisi yang anaknya menjadi korban cyberbullying mau atau berani angkat bicara atau speak up dengan berbagai alasan," kata Kawiyan.

Ia juga mengingatkan bahwa perlindungan anak telah dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kawiyan menilai cyberbullying terhadap anak bukan persoalan sepele atau sekadar ejekan di media sosial. Perundungan dapat berdampak serius terhadap kondisi psikologis, kehidupan sosial, dan tumbuh kembang anak.

Anak yang menjadi korban berpotensi mengalami rasa malu, kehilangan kepercayaan diri, kecemasan, ketakutan, hingga menarik diri dari lingkungan sosial. Dalam kondisi tertentu, tekanan psikologis berkepanjangan juga dapat meningkatkan risiko depresi, perilaku menyakiti diri sendiri, bahkan munculnya pikiran untuk mengakhiri hidup.

Selain itu, jejak digital perundungan dapat terus beredar dan diakses berulang kali. Kondisi tersebut berpotensi membuat anak kembali mengalami tekanan meskipun peristiwa awal telah berlalu.

Dampaknya juga dapat mengganggu konsentrasi belajar, prestasi pendidikan, hubungan sosial, dan pembentukan karakter.

"Jangan sampai karena ambisi, persaingan, atau perbedaan politik orang dewasa, masa depan dan kesehatan mental anak justru menjadi taruhannya. Perlindungan anak harus berada di atas kepentingan politik apa pun," tegasnya.

Kawiyan mengingatkan luka psikologis akibat perundungan di media sosial dapat membekas dalam waktu lama dan memengaruhi masa depan anak. Karena itu, ia meminta orang dewasa tidak mengorbankan hak anak atas perlindungan demi perbedaan dan persaingan politik.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengaitkan perundungan yang dialami putrinya, Dinda Ghania Althafunnisa, dengan dinamika persaingan politik. Ia menilai pertarungan politik telah merambah media sosial dan memunculkan framing negatif yang turut menyasar anak.

"Dinamika politik itu juga kemudian sudah merambah ke media sosial, dan itu kemudian yang tidak sehatnya adalah kemudian itu juga mem-bully anak-anak," kata Dasco dalam pidatonya pada peringatan Hari Anak Internasional di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Dasco mengaku kesulitan menjawab pertanyaan putrinya yang berusia 17 tahun mengenai alasan dirinya ikut menjadi sasaran perundungan warganet.

"Saya juga susah menjawab pertanyaan dari anak saya. Perempuan, baru 17 tahun. Dia tanya, 'Pa, apa salah saya?' Anak sekarang ini kritis-kritis. 'Kenapa kemudian masalah Bapak kemudian saya diikut-ikutkan di-bully?'" tuturnya.

Dasco mengatakan putrinya menunjukkan unggahan di media sosial yang memuat gambar dirinya disertai kata-kata yang menyerang. Ia mengaku sedih melihat anaknya ikut menanggung dampak psikologis dari dinamika politik yang melibatkan dirinya.

Dasco juga menyatakan tengah berkomunikasi dengan penasihat hukum pribadinya untuk mempertimbangkan langkah hukum terkait perundungan tersebut. Ia mengaku telah meminta izin kepada putrinya sebelum mengambil langkah hukum yang dianggap perlu.

Baca juga artikel terkait SUFMI DASCO AHMAD atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Rina Nurjanah