Menuju konten utama

Pigai Heran Kemenko Kumham Imipas Dilibatkan di Kasus HAM Berat

Pigai menilai penanganan kasus pelanggaran HAM berat tidak akan selesai apabila Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dilibatkan.

Pigai Heran Kemenko Kumham Imipas Dilibatkan di Kasus HAM Berat
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyampaikan pemaparan dalam kegiatan sosialisasi rencana pembentukan Kampung Rekonsiliasi dan Perdamaian (REDAM) di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (30/9/2026). ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/kye
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, mengaku heran ada wacana penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dengan menggunakan mekanisme yudisial.

Padahal, menurut Pigai selama ini penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia telah disepakati menggunakan mekanisme restorative justice.

Pigai juga kaget Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) berencana untuk ikut dilibatkan dalam proses penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat.

“Tadi Komnas HAM saya dengar koordinasi dengan Menko Imipas untuk proses yudisial. Ah ini apa ini? Dulu kita ini ambil posisi restorative justice, terus kenapa tiba-tiba ada yudisial?” ujar Pigai dalam rapat bersama Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).

“Memang Menko Imipas bisa apa?” lanjutnya.

Pigai kemudian menuntut DPR untuk mengambil sikap, apakah Indonesia akan menggunakan mekanisme yudisial atau restorative justice dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat.

Namun, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, mengambil alih forum dan menyebut bahwa penentuan mekanisme itu akan dibahas dalam rapat lain.

“Sebentar, sebentar. Pak Menteri, kalau ditanya apakah pakai mekanisme yudisial atau pakai mekanisme restorative justice, nanti secara khusus kita buat rapatnya. Nanti kita undang Menko Imipas,” kata Sugiat.

Pigai kemudian menyebut bahwa apabila Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, dilibatkan dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat, maka ia meyakini kasus itu tidak akan selesai.

“Kalau sampai Menko Imipas yang ambil, kalian percaya kasus ini tidak akan selesai,” tegas Pigai.

Dalam kesempatan yang sama, Pigai juga memamerkan pencapaiannya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Menurutnya, kasus itu bisa selesai karena usul pribadinya, diikuti dengan keputusan serta investigasi yang dilakukan secara mandiri.

“Itu adalah kasus Paniai yang sekarang sudah diputuskan. Dari 17 [kasus pelanggaran HAM berat], itu cuma hasil kerja saya saja yang sudah diputuskan. Itu hasil kerja pribadi saya. Usulan saya, yang mengambil keputusan juga saya, investigasi juga saya,” terangnya.

Baca juga artikel terkait KASUS PELANGGARAN HAM BERAT atau tulisan lainnya dari Naufal Majid

tirto.id - Flash News
Reporter: Naufal Majid
Penulis: Naufal Majid
Editor: Bayu Septianto