tirto.id - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, memastikan pemerintah pusat telah mengirimkan surat edaran berisi panduan penyusunan Upah Minimum 2027 kepada seluruh kepala daerah. Surat edaran tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah sebelum batas akhir pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) pada 21 November 2026 mendatang.
Yassierli mengatakan pengiriman surat edaran tersebut juga dibarengi dengan rangkaian sosialisasi dan koordinasi intensif bersama pemerintah daerah. Pertemuan dengan para kepala dinas ketenagakerjaan telah digelar pada 13 November 2026, disusul rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota di kantor Kementerian Dalam Negeri pada 16 November 2026.
"Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan-panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral, dan panduan terkait dengan estimasi besaran KHL (Kebutuhan Hidup Layak)," tutur Yassierli usai acara Kick Off Program Magang Nasional Batch 3A Angkatan II, di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
"Surat edaran juga sudah kami sampaikan kemarin, berisikan data-data terkait dengan ekonomi dan ketenagakerjaan, panduan-panduan yang digunakan untuk penentuan upah minimum sektoral, dan panduan terkait dengan estimasi besaran KHL (Kebutuhan Hidup Layak)," tutur Yassierli usai acara Kick Off Program Magang Nasional Batch 3A Angkatan II, di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Yassierli juga memastikan seluruh bahan yang diperlukan untuk penetapan upah minimum telah disampaikan kepada pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Pemerintah menilai waktu yang tersedia masih mencukupi bagi daerah untuk menyelesaikan proses penetapan.
"Jadi, dari segi waktu sebenarnya cukup. Kita tunggu, tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi," ujarnya.
Selain UMP, pemerintah juga telah menetapkan tenggat untuk penetapan jenis upah minimum lainnya. Upah minimum sektoral provinsi (UMSP) ditetapkan paling lambat lima hari setelah tenggat UMP atau 26 November 2026.
Sementara itu, penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) memiliki batas waktu hingga 25 November 2026. Adapun upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) ditetapkan paling lambat lima hari setelahnya.
"Tapi catatan, gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral provinsi, gubernur dapat menentukan upah minimum kota/kabupaten dan upah minimum sektoral kotak/kabupaten, ya," lanjut Yassierli.
Terkait proses pembahasan di daerah, dia menyebut Dewan Pengupahan Daerah menjadi pihak yang berperan memberikan rekomendasi kepada gubernur. Lembaga tersebut melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, serta perwakilan serikat pekerja dan buruh.
Kemudian, Dewan Pengupahan Daerah nantinya membahas besaran upah berdasarkan data dan panduan yang telah diberikan pemerintah pusat sebelum menyampaikan rekomendasi kepada gubernur.
Dengan proses yang saat ini sudah berlangsung, Yassierli mengaku optimistis seluruh gubernur dapat memenuhi tenggat penetapan UMP pada 21 November 2026. Dus, pemerintah juga bisa mengumumkan Upah Minimum 2027 di hari itu pula.
"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur. Ini adalah hal yang positifnya. Jadi kami optimistis," tegasnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id





































