tirto.id - Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (Dirjen IKMA) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Reni Yanita, mengungkapkan bahwa skema pembayaran berjangka (tempo) masih menjadi hambatan utama bagi pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk memasok produknya ke jaringan ritel modern.
Reni memaparkan, sebagian besar pengelola ritel modern menerapkan sistem pembayaran mundur dengan rentang waktu satu hingga dua bulan setelah barang diterima.
Skema tersebut dinilai sangat memberatkan pelaku IKM yang umumnya memutar roda produksi dengan mengandalkan modal kerja terbatas dari pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Bukannya peritel tidak mau ambil, tetapi kadang belum cocok soal waktu pembayaran yang tepat. Untuk pembayaran yang 1 atau 2 bulan itu dirasakan agak sulit, karena IKM ini berproduksi kalau dari KUR saja mungkin sekitar Rp10 juta atau Rp50 juta," ujar Reni dalam acara Temu Bisnis IKM dengan HIPPINDO, Industri Besar, dan MR. D.I.Y., Selasa (17/11/2026).
Kebijakan pembayaran mundur tersebut berdampak langsung pada terganggunya perputaran arus kas (cash flow) IKM, sehingga menghambat pembelian bahan baku berikutnya dan memperlambat pemenuhan upah tenaga kerja.
Di samping kendala likuiditas, Reni menyebut minimnya transparansi informasi terkait kurasi spesifikasi produk dan standar penetapan harga dari pihak peritel turut menjadi tantangan tersendiri bagi produsen lokal.
Guna menjembatani persoalan tersebut, Kemenperin menginisiasi forum temu bisnis antara pelaku IKM dengan asosiasi ritel serta korporasi skala besar.
Salah satunya melalui kemitraan strategis bersama Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) yang memfasilitasi 4.100 kode barang (stock keeping unit/SKU) bagi produk-produk IKM lokal.
Selain penetrasi ke jaringan toko ritel modern, Kemenperin juga memperluas skema penjajakan bisnis (business matching) lintas sektor, termasuk kemitraan pengadaan seragam batik IKM bersama Kementerian Haji dan Umrah serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Sementara itu, Ketua Komite Department Store Hippindo, Hedy Djaja Ria, menyatakan bahwa fasilitas 4.100 SKU berstandar global tersebut dirancang sebagai batu loncatan agar produk IKM nasional mampu menembus jaringan gerai ritel di pasar internasional.
"Terkait pemberian SKU 4.100 di acara BINA (Belanja di Indonesia Aja) kemarin, kita mengharapkan para UMKM dan IKM bisa go global, karena itu adalah SKU yang diberikan untuk standar global internasional. Dengan acara hari ini, kita bisa menambah lagi IKM yang belum menjadi anggota Hippindo untuk masuk ke kancah global," kata Hedy.
Penulis: Mukhtar Abdullah
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id





































