Percepat Likuiditas Usaha, DJP Cairkan Restitusi Rp208,68 T

tirto.id - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat realisasi pencairan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi telah mencapai Rp208,68 triliun hingga 31 Oktober 2026.

Angka tersebut turun 38,71 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kendati demikian, secara bulanan nilai pencairan itu mengalami kenaikan 5,02 persen jika disandingkan dengan realisasi September 2026 yang sebesar Rp198,71 triliun.

"Untuk figur restitusi yang sudah dicairkan total sampai 31 Oktober Rp208,68 triliun," ujar Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Bimo Wijayanto, dalam konferensi pers APBN KiTa periode Oktober 2026 di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (13/11/2026).

Bimo menjelaskan, otoritas pajak memberlakukan kebijakan akselerasi atau percepatan pencairan restitusi, dengan memberikan prioritas khusus bagi wajib pajak dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya.

"Memang benar, sesuai arahan, kita mengutamakan percepatan untuk realisasi restitusi UMKM dan industri padat karya," sambungnya.

Berdasarkan rincian data DJP, total dana restitusi yang telah disalurkan kepada pelaku UMKM hingga Oktober 2026 menyentuh angka Rp7,14 triliun.

Dana tersebut mencakup permohonan dari 125.375 wajib pajak UMKM. Tren percepatan pencairan restitusi bagi sektor UMKM terpantau melonjak signifikan dalam dua bulan terakhir.

Sepanjang periode September–Oktober 2026, rata-rata pencairan mencapai Rp604,91 miliar per bulan—meroket 86,5 persen dibandingkan rata-rata pencairan Mei–Agustus 2026 yang sebesar Rp324,33 miliar per bulan.

"Selama September-Oktober peningkatan pencairan 86,5 persen, sejumlah Rp604,91 miliar per bulan, dibandingkan rata-rata Mei-Agustus sebelumnya sebesar Rp324,33 miliar per bulan. Jadi hampir dobel," jelasnya.

Fokus Penyelamatan Sektor Padat Karya

Selain UMKM, percepatan serupa digenjot untuk sektor industri padat karya. Hingga Oktober 2026, akumulasi restitusi yang telah digelontorkan kepada sektor padat karya mencapai Rp4,9 triliun, yang menjangkau 2.767 wajib pajak pemohon.

Capaian tersebut merepresentasikan 92,1 persen dari total keseluruhan permohonan restitusi yang diajukan oleh korporasi industri padat karya.

Akselerasi penyaluran juga terlihat menonjol pada periode September–Oktober 2026, dengan rata-rata pencairan mencapai Rp363,27 miliar per bulan, atau meningkat 55,8 persen dibanding rerata Mei–Agustus 2026 sebesar Rp233,21 miliar per bulan.

"Ini sudah 92,1 persen dari total request industri yang tergolong padat karya. Pencairannya sendiri juga akselerasinya meningkat, rata-rata September-Oktober ini Rp363,27 miliar per bulan, meningkat 55,8 persen dibandingkan rata-rata Mei-Agustus Rp233,21 miliar," tuturnya.

DJP mencatat sisa permohonan restitusi dari sektor padat karya yang dijadwalkan cair pada sisa tahun anggaran November–Desember 2026 bernilai sekitar Rp418 miliar.

Bimo memastikan bahwa kecepatan layanan pencairan dana ini tetap diimbangi dengan prinsip kehati-hatian melalui mekanisme pengawasan berbasis manajemen risiko guna menjaga tata kelola dan integritas sistem perpajakan nasional.

Kebijakan diskresi percepatan restitusi ini dihadirkan untuk memperkuat likuiditas keuangan dunia usaha, menjaga roda produksi tetap berputar, serta menyelamatkan penyerapan tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi.

"Percepatan restitusi untuk UMKM dan padat karya sesuai tujuannya digunakan untuk mendukung likuiditas usaha, menjaga supaya keberlangsungan produksi tetap terjaga, serta menopang penyerapan labor," tutup Bimo.