Menuju konten utama
Mozaik

Mahalnya Harga Buku Memicu Demonstrasi Pelajar di Berbagai Kota

Mahalnya buku menjadi persoalan panjang di Indonesia. Dari demonstrasi 1953 hingga akhir 1960-an, pelajar terus menyuarakan tuntutan.

Mahalnya Harga Buku Memicu Demonstrasi Pelajar di Berbagai Kota
Header Mozaik Demo Buku di Indonesia tahun 1953. tirto.id/Tino
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - "Ketika aku datang ke toko buku di Indonesia, aku pikir harganya akan murah dan aku bisa membeli lima buku," tutur seorang perempuan asal Eropa. Namun, harapannya pupus setelah melihat label harga. "Harganya lebih mahal daripada di negara aku, Lithuania atau Republik Ceko."

Ia juga membandingkan harga buku di Indonesia dengan Denmark. Menurutnya, harga yang ditemukan di Indonesia setara dengan harga buku di negara Skandinavia tersebut.

Mahalnya buku bukan persoalan baru di Indonesia. Pada awal 1950-an, industri penerbitan masih menghadapi kekurangan bahan baku, kerusakan mesin cetak, dan keterbatasan tenaga terampil. Kondisi tersebut berlangsung ketika kebutuhan buku untuk pendidikan terus meningkat.

Pada 1953, persoalan harga buku mendorong ribuan pelajar turun ke jalan di sejumlah kota. Mereka menuntut pemerintah menurunkan harga buku pelajaran.

Krisis Buku dan Demonstrasi Pelajar pada 1953

Dalam kajian berjudul "A Book Industry in Transition: The Shortage of Books in Indonesia in the Late 1940s and 1950s", Eline Sophie Kortekaas menulis, "Hampir setiap perusahaan dalam industri penerbitan di Indonesia harus menghadapi kekurangan kertas dan tinta yang parah."

Mesin dan peralatan cetak juga banyak yang rusak akibat perang dan membutuhkan perbaikan atau penggantian. Industri penerbitan kekurangan tenaga terampil di bidang penerbitan, percetakan, dan desain grafis.

Keterbatasan produksi diperparah oleh ketergantungan pada bahan baku impor. Kortekaas mencatat bahwa buku yang dicetak di Indonesia harganya hampir sama dengan buku impor karena sebagian besar kertas dan tinta masih didatangkan dari luar negeri. Akibatnya, produksi dalam negeri belum otomatis menghasilkan buku yang lebih murah.

Aksi Demo Harga Buku Tahun 1953

Aksi demonstrasi kalangan pelajar dan pemuda yang membawa poster dan spanduk memprotes mahalnya harga buku. (FOTO/perpusnas.go.id)

Dalam Menudju Indonesia Baru (1953:35), D.N. Aidit menyebut harga buku pelajaran dari luar negeri naik 300 persen pada awal 1953. Aidit membahas kenaikan tersebut dalam uraian mengenai buruknya kondisi pendidikan. Ia juga mencatat bahwa 80 persen mahasiswa terpaksa bekerja sambil belajar untuk membiayai pendidikan, sementara kekurangan alat belajar menghambat kegiatan studi.

Dikutip dari De Vrije Pers edisi 30 September 1953, banyak sekolah menengah di Jawa Timur bertahan dengan buku stensilan, sementara buku cetak laku di pasar gelap hingga tiga kali lipat harga.

Di Medan, harga buku pelajaran Handelsrekenen jilid II, tentang berhitung dagang, ditetapkan Rp15,60. Pedagang yang menjual di atas harga itu akan ditindak kantor pengendalian harga, dan ada yang menjual seharga Rp21,45, dikutip dari Java-bode edisi 14 Desember 1953.

Kendati harga sudah ditetapkan pemerintah, satu buku tetap bernilai berkilo-kilo beras. Beras pemerintah di Medan kala itu dijual Rp2,34 per kilogram, sehingga Rp15,60 setara sekitar 6,7 kilogram dan Rp21,45 sekitar 9,2 kilogram, dikutip dari Het nieuwsblad voor Sumatra edisi 16 November 1953.

Keluhan mahalnya harga buku kemudian muncul dalam demonstrasi pelajar di sejumlah kota. Semarang menjadi salah satu kota yang mencatat aksi besar pada September 1953. Rencana demonstrasi telah diumumkan melalui surat kabar Kedaulatan Rakjat terbitan 25 September 1953 yang menulis, "Dikatakan bahwa buku2 peladjaran hingga kini telah mengalami kenaikan 4 kali lipat sehingga oleh peladjar2 itu sudah tidak terbeli lagi."

Pada Senin, 28 September 1953, sekitar 10.000 siswa dari 70 sekolah menengah berkumpul di SMA B Negeri Semarang. Mereka kemudian bergerak menuju kantor Gubernur Jawa Tengah untuk menyampaikan tuntutan penurunan harga buku. Aksi berlangsung tertib dan berakhir dengan penyerahan resolusi kepada Gubernur Budiono.

"Oleh Gubernur Budiono disanggupi untuk menjelesaikan masalah tersebut dan meminta kepada delegasi daftar2 buku jang naik harganja dan dengan daftar tadi akan dimadjukan kepada Pusat," tulis surat kabar Kedaulatan Rakjat terbitan 29 September 1953.

Suara Merdeka No. 186, 29 September 1953, juga melaporkan poster dan semboyan yang dibawa pelajar. Salah satunya berbunyi "Turunkanlah harga buku, kemadjuan peladjar terhambat". Ada pula yang menulis "Harga buku merosot peladjar singsot".

Tuntutan serupa juga terlihat di Jakarta. Majalah Lukisan Dunia edisi 43, Desember 1953, memuat foto demonstrasi pelajar dengan spanduk bertuliskan "Turunkan Harga Buku djuga untuk Sekolah Menengah!". Foto tersebut juga memperlihatkan spanduk yang menuntut perbaikan nasib guru agama.

Di Bandung, ratusan pelajar dilaporkan menggelar demonstrasi pada 18 Oktober 1953. Foto yang dimuat Komunitas Aleut memperlihatkan pelajar berbaris sambil membawa poster tuntutan penurunan harga buku.

Demonstrasi serupa juga tercatat di Solo. Dokumentasi foto Kus Indarti memperlihatkan aksi pelajar yang menuntut penurunan harga buku pelajaran. Keterangan foto menyebut sekitar 20.000 siswa mengikuti aksi tersebut. Salah satu poster bertuliskan "Buku Mahal, Peladjar Sial".

Tuntutan penurunan harga buku masih terlihat dalam dokumentasi Trompet Masjarakat edisi 24 November 1953. Foto rapat umum pelajar dan mahasiswa dalam surat kabar itu memperlihatkan poster bertuliskan "Pertjepatlah Turunnja Harga Buku!".

Dokumentasi tersebut mencatat tuntutan penurunan harga buku dalam aksi pelajar di Semarang, Jakarta, Bandung, dan Solo pada 1953. Meski memiliki tuntutan serupa, belum ada bukti bahwa demonstrasi di kota-kota tersebut dikoordinasikan oleh satu organisasi nasional.

Mahalnya buku juga menjadi bahan kritik dalam kartun yang dimuat majalah Pantjawarna pada 1954. Ilustrasi berjudul "Mahalnja Buku" menggambarkan sejumlah orang memandang pohon yang dipenuhi buah berbentuk buku. Seekor anjing berjaga di bawah pohon tersebut. Salah satu tokoh berseru, "Aduh, betapa besar keinginanku memetiknja!"

Jika di Semarang gubernur menerima tuntutan pelajar, di Makassar moncong senjata yang berbicara. Polisi perintis melepas tembakan ke arah barisan pelajar, dilansir De Nieuwsgier edisi 8 Oktober 1953. Akibatnya, sejumlah pelajar terluka. Para pelajar pun menuntut agar penembaknya diusut.

Janji Sukarno dan Rencana Penurunan Harga Buku

Persoalan harga buku mendapat perhatian Presiden Sukarno. Majalah Lukisan Dunia edisi 43, Desember 1953, mencatat janji Sukarno kepada para pelajar di Solo untuk mengusahakan penurunan harga buku. "Di Solo, Bung Karno telah mendjandjikan pada murid2 sekolah bahwa buku2 akan diusahakannja supaja turun harga."

Keterangan serupa terdapat dalam buku Petundjuk Pemuda (1954:374) karya Hardjito. Buku tersebut menyebut Sukarno menjanjikan penurunan harga buku untuk mahasiswa dan pelajar sekolah menengah hingga 50 persen.

Tindak lanjut pemerintah terhadap persoalan harga buku diberitakan Kedaulatan Rakjat edisi 30 November 1953, melalui artikel berjudul "Harga Buku Turun 50 pCt". Surat kabar asal Yogyakarta itu melaporkan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, Menteri Perekonomian, serta Menteri Keuangan untuk menetapkan harga buku impor. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada 1 Desember 1953.

Aksi Demo Harga Buku Tahun 1953

Aksi demonstrasi kalangan pelajar dan pemuda yang membawa poster dan spanduk memprotes mahalnya harga buku. (Threads/@ikbalmaulana__)

Berita itu tidak merinci pembagian tugas masing-masing kementerian ataupun mekanisme penetapan harga. Surat kabar juga menyebut rencana tindakan lanjutan untuk menurunkan harga buku hingga separuh dari harga sebelumnya. "Selandjutnja akan diambil tindakan2 lain supaja harga buku2 dapat mentjapai tingkatan 50% dari harga buku2 tersebut."

Menteri Pendidikan Yamin, Menteri Perekonomian Iskaq Tjokrohadisurjo, dan Menteri Keuangan Ong Eng Die meneken keputusan bersama di Jakarta pada 27 November 1953, sebagaimana tercatat dalam Arsip Kabinet Presiden RI No. 1624.

Hasilnya, mulai 1 Desember 1953, buku dari luar negeri untuk mahasiswa, dosen, perpustakaan, dan lembaga ilmu bebas dari pungutan impor.

Yayasan Lektur dan Persoalan Buku Murah yang Berlanjut

Salah satu lembaga yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah di bidang perbukuan pada masa itu adalah Yayasan Lektur. Arsip Mohammad Yamin di ANRI mencatat aktivitas lembaga tersebut pada 1953 yang isinya membahas usulan perubahan anggaran dasar Yayasan Lektur.

Dokumen lain bertanggal 19 November 1953 berasal dari pengurus Yayasan Lektur dan membahas impor matrijs serta stype karet, bahan yang digunakan dalam proses percetakan.

Kedua dokumen tersebut menunjukkan bahwa Yayasan Lektur telah menangani persoalan kelembagaan dan kebutuhan bahan percetakan pada 1953. Namun, dokumen itu belum menjelaskan mekanisme subsidi kertas atau keterlibatan yayasan dalam rencana penurunan harga buku hingga 50 persen.

Buku Sejarah Perbukuan: Kronik Perbukuan Indonesia Melewati Tiga Zaman (2022:101) mencatat bahwa penerbit menerima subsidi kertas melalui Yayasan Lektur hingga 1966, dengan nilai mencapai 75 persen dari harga normal. Pemerintah mulai mengurangi berbagai subsidi setelah menerapkan sistem anggaran berimbang pada 1967. Pencabutan subsidi kertas turut memengaruhi kelangsungan sejumlah penerbit di Jakarta dan daerah.

Angka 75 persen tersebut menggambarkan kebijakan hingga 1966, bukan besaran subsidi yang dapat dipastikan berlaku pada 1953. Belum tersedia data yang menunjukkan pengaruh subsidi terhadap harga buku pelajaran pada tahun demonstrasi.

Dokumen Kongres Nasional VI PKI pada September 1959 kembali mencantumkan tuntutan penurunan harga buku pelajaran. Agenda tersebut disertai tuntutan peningkatan anggaran pendidikan, penambahan sekolah dan fasilitas belajar, serta perbaikan kesejahteraan guru. Dokumen ini menunjukkan bahwa harga buku masih menjadi persoalan dalam wacana politik pada akhir 1950-an, tetapi tidak menjelaskan hubungan tuntutan tersebut dengan kebijakan pemerintah pada 1953.

Tuntutan serupa kembali terlihat dalam dokumentasi demonstrasi pelajar di Jakarta pada akhir 1960-an. Sebuah foto yang disebut berasal dari koleksi Elsevier memperlihatkan pelajar membawa poster berisi kritik terhadap mahalnya buku. Beberapa di antaranya berbunyi, "Harga buku tinggi, semangat beladjar mati", "Lindungilah peladjar dari terror harga buku", dan "Buku mahal, peladjar telantar".

Tulisan-tulisan tersebut memperlihatkan bahwa mahalnya buku masih menjadi bahan protes pelajar lebih dari satu dekade setelah demonstrasi 1953.

Baca juga artikel terkait BUKU atau tulisan lainnya dari Ali Zaenal & Rizqy M. Farhan

tirto.id - Mozaik
Kontributor: Ali Zaenal
Penulis: Ali Zaenal & Rizqy M. Farhan
Editor: Irfan Teguh Pribadi