tirto.id - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, menilai kepemilikan koperasi pesantren perlu melibatkan masyarakat sekitar, bukan hanya kiai.
Cak Imin bilang, pelibatan masyarakat penting untuk memastikan keberlanjutan koperasi sekaligus memperkuat peran pesantren dalam mengembangkan ekonomi masyarakat desa.
Ia menyebut pembenahan tata kelola koperasi pesantren perlu dimulai dari aspek kepemilikan (ownership). Menurutnya, koperasi yang hanya dimiliki oleh kiai berisiko tidak berlanjut setelah didirikan dan diresmikan.
"Kalau sudah ada koperasi pesantren, tapi yang dimiliki oleh kiai, tidak akan berlanjut. Pasti akan hanya diresmikan oleh Menteri Koperasi. Habis itu pulang [selesai peresmian], barangnya [pengelolaan tidak bergerak]. Karena tidak ada ownership," ujarnya dalam Simposium Nasional di Kampus Universitas Indonesia (UI) Depok, Jawa Barat, Selasa (17/11/2026).
Dorong Kepemilikan Terbuka dan Berani Go Public
Oleh sebab itu, Cak Imin mendorong pesantren melibatkan masyarakat sekitar dan tokoh-tokoh setempat dalam kepemilikan koperasi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya menjadi unit usaha milik individu, tetapi juga memiliki keterikatan dengan masyarakat yang terlibat di dalamnya.
"Libatkan masyarakat sekitar, libatkan para tokoh yang ada di dalam ownership itu," ujarnya.
Ia pun mengajak pesantren untuk mulai membenahi struktur kepemilikan koperasi agar pengelolaannya dapat berkelanjutan. Ia bahkan mendorong koperasi pesantren untuk berani membuka kepemilikan kepada publik (go public).
"Jadi saatnya pesantren berani go public, koperasi pesantren go public. Semua menjadi milik publik, akan berdaya dan terus langgeng, tidak akan hancur," sebut Cak Imin.
Pesantren Jadi Motor Ekosistem Ekonomi Desa
Cak Imin menambahkan, penguatan kepemilikan tersebut sejalan dengan upaya menjadikan pesantren sebagai bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat. Pesantren dinilai memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat bawah karena memiliki jaringan sosial, sumber daya, serta basis kegiatan ekonomi yang telah berkembang di berbagai daerah.
Dia pun mengatakan, pengembangan ekosistem ekonomi pesantren tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah dan perlu kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat, diperlukan untuk mengoptimalkan potensi tersebut.
Ia menyebut pula, pesantren dapat menjadi pintu masuk untuk melahirkan pelaku usaha baru di tingkat desa. Potensi itu dapat dikembangkan melalui integrasi kegiatan ekonomi pesantren dengan program pemerintah desa dan sumber daya yang tersedia di lingkungan sekitarnya.
"Kalau pesantren yang di desa, kemudian dana desa dan pemerintahan di tingkat paling bawah menghasilkan dan melahirkan pelaku-pelaku ekonominya, saya yakin pertumbuhan kemajuan masyarakat desa yang menjadi masyarakat terbanyak bangsa ini akan bisa kita wujudkan," tuturnya.
Cak Imin berharap, penguatan ekosistem pesantren dapat memperluas kontribusi pelaku usaha kecil terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan begitu, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bertumpu pada perusahaan besar, tetapi juga ditopang oleh kegiatan usaha masyarakat di tingkat desa.
Penulis: Novita Lestari
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id





































