Eks Kader PSI & Masa Depan Menteri Non-Profesional Tanpa Parpol

tirto.id - Pengunduran diri tiga figur Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, pada Senin (9/11/2026) memunculkan pertanyaan mengenai posisi politik pejabat pemerintahan yang tidak lagi memiliki afiliasi partai.

Keputusan tersebut juga menguji seberapa penting partai politik sebagai sandaran bagi menteri dan wakil menteri dalam mempertahankan legitimasi serta karier politik.

Menteri non-profesional tanpa partai atau non-parpol merujuk pada menteri yang tidak memiliki latar belakang keahlian teknis atau kepakaran khusus di bidang kementerian yang dipimpinnya, sekaligus tidak memiliki afiliasi maupun keanggotaan dalam partai politik.

Dengan kata lain, menteri tersebut tidak berasal dari kalangan profesional yang memiliki kompetensi spesifik sesuai bidang tugasnya dan tidak pula memiliki dukungan politik dari partai tertentu.

Giring Ganesha menjadi salah satu figur yang secara terbuka menyampaikan alasan pengunduran dirinya. Wakil Menteri Kebudayaan itu mengaku sudah mengundurkan diri dari keanggotaan PSI sejak pekan sebelumnya setelah melalui pertimbangan pribadi.

“Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang, minggu lalu saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia,” ujar Giring dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, Senin (9/11/2026).

Giring menyebut keputusan tersebut diambil karena terdapat hal-hal dalam perjalanan PSI yang tidak lagi sejalan dengan perjuangan yang diyakininya sejak awal terjun ke dunia politik.

“Banyak pelajaran hidup yang akan selalu saya bawa sampai tua nanti. Oleh karena itu, hari ini, saya izin pamit dari Partai Solidaritas Indonesia,” katanya.

Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, mengundurkan diri dari jabatan Sekretaris Jenderal DPP PSI dan seluruh aktivitas kepartaian. Ia mengaku ingin berkonsentrasi penuh menjalankan tugas sebagai menteri di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Hari ini saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep,” kata Raja Juli dalam keterangannya, Senin.

Raja Juli menegaskan keputusannya diambil agar dapat fokus menjalankan arahan Presiden Prabowo, terutama dalam pembangunan sektor kehutanan, rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, dan perlindungan keanekaragaman hayati.

“Alasannya hanya satu. Saya ingin ‘full time’ dan konsentrasi penuh membantu Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Kehutanan,” ujarnya.

Adapun pengunduran diri Isyana Bagoes Oka dari PSI, diketahui melalui pernyataan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep. Isyana yang menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN turut mengundurkan diri pada hari yang sama.

Kaesang mengatakan DPP PSI telah menerima surat pengunduran diri ketiganya. Ia menyampaikan apresiasi atas kontribusi mereka selama berada di partai.

“Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) telah menerima surat pengunduran diri Saudara Raja Juli Antoni, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Ganesha,” ujar Kaesang dalam keterangan tertulis yang diterima Tirto, Senin.

Afiliasi Partai Perkuat Posisi Tawar Menteri

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai afiliasi partai politik memberikan posisi tawar yang lebih kuat bagi pejabat pemerintahan dibandingkan mereka yang berlatar belakang profesional dan tidak memiliki afiliasi politik.

Menurut Agung, kondisi tersebut berkaitan dengan sistem presidensial multipartai di Indonesia. Presiden membutuhkan dukungan politik untuk memastikan kebijakan pemerintah tidak hanya berjalan secara teknokratis, tetapi juga memperoleh dukungan parlemen dan publik.

“Dalam konteks sistem presidensial multipartai ekstrem, seorang kader partai punya posisi tawar yang cukup kuat, dibanding kader profesional yang tidak memiliki afiliasi politik,” kata Agung kepada Tirto, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, presiden perlu mempertimbangkan basis dukungan politik ketika menentukan kebijakan. Sebab, kebijakan pemerintah dapat menghadapi persoalan apabila tidak memperoleh dukungan mayoritas di parlemen atau memiliki celah untuk digugat oleh publik maupun anggota legislatif.

“Karena itu menjadi pertimbangan bagi presiden, dalam menentukan langkah politik sekaligus teknokratis nya apakah punya basis atau tidak. Karena kalau hanya basis profesional semata, maka ada berapa matriks elektoral yang memang perlu dipenuhi sendiri oleh presiden,” ujarnya.

Agung menyebut sejumlah aspek yang perlu diperhatikan pemerintah, mulai dari soliditas kebijakan hingga dukungan mayoritas di parlemen. Menurut Agung, keberadaan menteri atau wakil menteri yang mempunyai afiliasi politik maupun sosial dapat membantu memperkuat posisi presiden dalam menghadapi berbagai kepentingan.

“Maka di titik itulah relevansi seorang menteri ataupun wakil menteri yang punya afiliasi politik ataupun sosial menjadi urgen untuk melengkapi atau menguatkan posisi-posisi politik presiden di manapun ia sedang melakukan interaksi politik, apakah di legislatif, apakah di publik, dan seterusnya,” kata Agung.

Dalam konteks pengunduran diri anggota Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Agung menilai keputusan tersebut memiliki dimensi politik yang kuat. Ia mengaitkannya dengan dinamika yang melingkupi PSI dan keluarga Solo atau Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Oleh karena itu, alasan untuk lebih fokus bekerja di pemerintahan tidak bisa dilepaskan dari perubahan situasi politik yang dihadapi partai tersebut.

“Kalau dalam konteks Giring (dan lainnya) pengunduran dirinya sangat politis, karena kita tahu berkelindan dengan residu-residu kasus yang mengitari PSI dan keluarga Solo,” ujar Agung.

Ia menilai alasan teknokratis berupa keinginan untuk lebih berkonsentrasi menjalankan tugas pemerintahan menjadi kurang kuat apabila dibandingkan dengan situasi politik yang sedang dihadapi PSI dan Jokowi.

“Otomatis ini tidak bisa dilihat bahwa dimensi teknokratis lebih utama, karena mereka ingin fokus bekerja, karena kita tahu pemerintahan sudah berjalan dua tahun. Alasan tersebut menjadi lemah ataupun tak solid ketika situasi yang dihadapi oleh PSI, Pak Jokowi begitu ekstrem,” kata Agung.

Menteri Non-Profesional Lebih Rentan Tersingkir

Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, juga menilai afiliasi partai politik memiliki arti penting bagi pejabat pemerintahan, terutama menteri, wakil menteri, kepala badan, dan wakil kepala badan. Partai bukan hanya kendaraan politik, melainkan tempat kaderisasi sekaligus sumber legitimasi bagi pejabat yang berasal dari organisasi politik.

“Afiliasi politik itu sangat penting ya bagi pejabat-pejabat level menteri, kepala badan, wakil menteri atau wakil kepala badan,” kata Ujang saat dihubungi Tirto, Selasa (10/11/2026).

Ujang menilai pejabat yang berasal dari partai politik membutuhkan perlindungan dan legitimasi organisasi untuk menjaga posisi politiknya. Ketika partai dinilai melemah dan tidak lagi mampu memberikan dukungan, kader berpotensi mencari sandaran politik baru.

“Nah saya melihat bahwa biasanya tokoh-tokoh yang basisnya dari partai politik, mereka kan dilindungi oleh partai politik itu. Ketika partai politik itu tidak bisa melindungi, tidak bisa menjaga, dan partai politiknya menjadi lemah seperti PSI, maka suka tidak suka, kader-kader itu mundur,” ujar Ujang.

Ia menambahkan, para pejabat yang meninggalkan partai politik masih memiliki perjalanan politik yang panjang. Karena itu, mereka dinilai membutuhkan partai baru yang memiliki kekuatan politik lebih besar untuk menopang karier mereka.

“Jadi butuh sandaran baru, butuh partai baru yang besar yang kuat untuk bisa menjaga masa depan politiknya termasuk bisa menjaga jabatannya seperti itu,” ujarnya.

Ujang juga menilai keputusan ketiga figur PSI tersebut lebih berkaitan dengan pertimbangan pragmatis dan rasional ketimbang perbedaan ideologi. Ia melihat perubahan kekuatan politik Jokowi turut memengaruhi keputusan para kader untuk meninggalkan partai.

“Saya sih melihatnya bukan lagi menjaga ideologi, bukan lagi perbedaan ideologi. Ini soal pragmatisme saja, soal rasionalisasi saja, soal realistis saja,” kata Ujang.

Menurutnya, para kader tersebut berupaya menyelamatkan kepentingan politik masing-masing ketika menilai kekuatan PSI dan pengaruh Jokowi mengalami pelemahan.

“Jadi, tiga tokoh yang mundur dari PSI itu, tiga kader tersebut ya saya melihat ya tadi pragmatis, rasional, dan realistis saja ketika PSI-nya akan melemah, ketika Jokowinya sudah tidak punya pengaruh, ya mereka menyelamatkan diri masing-masing,” ujarnya.

Ujang menilai kondisi PSI juga tidak bisa dilepaskan dari ketergantungan partai tersebut terhadap figur Jokowi. Menurut dia, kekuatan PSI bukan hanya ditentukan oleh kader internal, melainkan juga ketokohan dan dukungan logistik.

“PSI ini kan bergantung dan bersandar pada Jokowi. Kalau Jokowinya lemah gitu ya, Pak Coknya sudah tidak bersama yang bersangkutan, oligarkinya juga sedang ditindak Pak Prabowo, ya maka kekuatannya tidak akan besar lagi. Pengaruhnya tidak akan besar lagi,” kata Ujang.

Ia bahkan menilai masa depan PSI berjalan beriringan dengan kekuatan politik Jokowi.

“Ya nasib PSI saya rasa sejalan seiring seirama dengan nasib Jokowi. Kalau Jokowinya kuat ya PSI akan kuat gitu, paling tidak bisa bernapas ke depan. Tapi kalau Jokowinya lemah ya suka tidak suka akan lemah pula,” ujarnya.

Ujang meragukan kemampuan PSI untuk mengandalkan kader dan basis massa internal apabila tidak lagi ditopang oleh ketokohan Jokowi. Ia mencontohkan perekrutan kader dari partai lain sebagai indikasi bahwa PSI masih membutuhkan figur dari luar untuk memperkuat organisasinya.

“Saya rasa sulit ya, ya memang mereka punya kader gitu. Tapi kader itu kan didorong dengan kekuatan ketokohan dan kekuatan logistik gitu. Kalau ketokohannya enggak ada, memudar gitu ya, tokoh-tokohnya hengkang, ya pasti akan lemah,” kata Ujang.

“Jadi kalau soal kekuatan sendiri dari kader-kadernya sulit saya lihat. Kenapa sulit? Karena lihat saja baru-baru ini akhir-akhir ini kan PSI itu kan merekrut kader-kader dari partai lain. Seperti misalkan contoh Ahmad Ali dan lain-lain itu kan kader partai lain,” lanjutnya.

Di luar persoalan PSI, Ujang menyoroti posisi pejabat pemerintahan yang tidak memiliki afiliasi partai politik. Menurut dia, kelompok ini justru lebih rentan tersingkir ketika terjadi perombakan kabinet karena tidak mempunyai dukungan organisasi politik yang dapat memperjuangkan posisi mereka.

“Ya memang yang paling lemah itu kan pejabat-pejabat yang non-parpol. Pejabat-pejabat yang berlatar belakang katakanlah di luar partai politik karena tidak ada backup dan dukungan dari partai politik,” kata Ujang.

Ia menjelaskan, menteri yang berasal dari partai politik umumnya memiliki dukungan organisasi yang dapat menjaga keberlanjutan posisi partai di kabinet. Ketika seorang menteri dari partai tertentu diganti, penggantinya sering kali berasal dari partai yang sama.

Ujang mencontohkan pergantian Agus Gumiwang Kartasasmita dari Partai Golkar yang kemudian digantikan oleh kader Golkar lainnya, yakni Muhammad Sarmuji, sebagai Menteri Perindustrian Republik Indonesia.

“Biasanya, kader partai itu yang ada di kabinet walaupun diganti, biasanya diganti oleh kader yang bersangkutan,” ujarnya.

Menurut Ujang, pola tersebut menunjukkan bahwa partai memiliki kepentingan untuk mempertahankan keterwakilannya di kabinet. Sementara itu, pejabat profesional tidak memiliki perlindungan serupa ketika presiden melakukan perombakan susunan menteri.

“Jadi kalau kader partai, itu kan jatah partai. Biasa jatah partai itu umumnya aman-aman saja. Umumnya kalaupun diganti, akan diganti oleh partai atau kader partai yang sama,” kata Ujang.

Ia menegaskan, bukan berarti kader partai selalu aman dari pergantian. Namun, pejabat non-partai dinilai memiliki posisi yang lebih lemah karena tidak mempunyai dukungan politik dari organisasi tertentu.

“Nah yang paling lemah adalah dari kalangan profesional itu, yang mungkin tersingkir, yang mungkin akan tergeser kemungkinan kebanyakan dari kalangan profesional,” ujarnya.

Meski demikian, Ujang mengingatkan bahwa keputusan perombakan kabinet tetap menjadi kewenangan presiden. Afiliasi partai tidak otomatis menjamin seorang pejabat akan bertahan dalam pemerintahan.

“Tetapi apapun itu soal reshuffle, itu kan soal hak prerogatif presiden, maupun dari partai maupun non-partai diganti atau tidaknya kan kewenangan dari presiden. Tapi yang paling lemah ya yang non-partai itu, tidak ada backup politik,” kata Ujang.

Dengan demikian, pejabat non-profesional tidak otomatis kehilangan jabatan ketika tidak memiliki afiliasi politik. Namun, mereka harus mengandalkan kinerja dan hubungan dengan presiden sebagai penopang utama, berbeda dengan kader partai yang memiliki organisasi politik sebagai sumber dukungan tambahan.