Menuju konten utama

Memahami Persilangan Budaya Populer: Selebriti dan Politik

Dukungan selebriti terhadap kandidat untuk dapat terpilih, terbukti tidak memberikan pengaruh dan berkemungkinan menghasilkan dampak yang berlawanan.

Memahami Persilangan Budaya Populer: Selebriti dan Politik
Header Perspektif Akhmad Saputra Syarif. tirto.id/Ecun
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Taylor Swift pernah mendapatkan cibiran penggemarnya karena menyuarakan pandangan politiknya. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, penyanyi lagu "Blank Space" ini tidak pernah melibatkan diri dengan perdebatan politik. Namun, pada tahun 2018 silam, Tay—panggilan akrab Taylor Swift— menyampaikan dukungannya kepada dua senator Partai Demokrat.

Tindakan Tay tersebut membuat Swifties (nama fandom Taylor Swift) terbelah dalam menanggapi aksi “nekat” artis idolanya tersebut. Banyak di antaranya kemudian menganggap bahwa penyampaian pandangan Tay adalah murni haknya sebagai seorang warga negara. Namun dukungan tersebut membuat Taylor Swift mendapat pelabelan celebrity politician --publik figur yang menggunakan pengaruh yang dimilikinya untuk memperjuangkan isu politik tertentu.

Tuduhan yang sama kini dialamatkan kepada Raffi Ahmad. Sehari setelah aksi mahasiswa untuk mengkritik berbagai kebijakan pemerintah, Raffi Ahmad disinyalir turut menggerakkan berbagai unsur untuk membuat aksi tandingan yang turut dihadirinya pada 29 Oktober silam. Tuduhan ini semakin genting setelah muncul pengakuan salah seorang demonstran bahwa kehadirannya di kegiatan yang sama disebabkan oleh iming-iming bayaran. Kemarahan publik semakin memuncak setelah terungkap bahwa peserta demonstrasi tersebut mengenakan jaket almamater universitas yang bukan merupakan institusi tempatnya menempuh pendidikan.

Raffi dalam berbagai kesempatan menepis dirinya adalah sosok di balik aksi Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa 2026 tersebut. Selebriti yang memulai kariernya dari dunia sinetron ini menegaskan bahwa kehadirannya semata-mata dikarenakan undangan. Meski demikian, terlepas dari campur tangan Raffi pada penyelenggaraan aksi tandingan ini, kehadirannya sendiri pun sebagai publik figur menjelaskan posisi politiknya. Namun, apakah keberpihakan politik seorang selebriti seperti Raffi adalah sesuatu yang seharusnya disesali?

Persimpangan Budaya Populer dan Politik

Tentu saja, Raffi bukan satu-satunya. Nama-nama besar seperti Beyoncé dan Lady Gaga juga sama dengan Taylor Swift: pernah secara terang-terangan menyampaikan keberpihakan politiknya. Sebagai publik figur yang setiap langkah mereka diikuti oleh banyak pasang mata, akan banyak pro-kontra terhadap sikap dan kepercayaan yang dianutnya. Banyak orang, bahkan beberapa ahli strategi politik sekalipun, sering kali memahami selebriti dapat menjadi senjata ampuh dalam mendulang simpati. Akan tetapi, banyak temuan dalam ilmu sosial menentang anggapan ini.

Pada 2007 silam, Gallup—perusahaan riset Amerika—melakukan jajak pendapat terhadap 507 orang warga Amerika Serikat. Mereka menemukan bahwa dukungan selebriti terhadap kandidat untuk dapat terpilih, terbukti tidak memberikan pengaruh dan justru bisa menghasilkan dampak yang berlawanan.

Jajak pendapat ini mendapat dukungan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Katja Friedrich—akademisi dari Ludwig Maximilian University of Munich di Jerman. Friedrich melakukan penelitian di lima negara Eropa, yakni Jerman, Inggris, Polandia, Spanyol, dan Swedia. Temuannya menjelaskan bahwa tidak ada pengaruh dukungan yang dilakukan oleh publik figur terhadap pemilih muda Eropa dalam konteks pemilu Parlemen Eropa 2014. Namun, apa yang membuat dukungan yang dilakukan oleh selebriti masih sering dimunculkan oleh tokoh politik?

Gallup memberi penjelasan bahwa tidak lain tidak bukan: dukungan selebriti membawa serta liputan media massa yang sangat masif dan sumbangan kampanye yang sangat besar. Dampak dukungannya bukan terlihat dari peningkatan intensi masyarakat untuk berpihak pada salah satu tokoh politik ataupun perubahan ke arah positif apresiasi masyarakat terhadapnya, melainkan lebih kepada aspirasi yang dibawa oleh tokoh politik dapat disebarluaskan ke berbagai pelosok negeri. Sehingga, pengemasan informasi tentang tokoh politik yang didukung oleh selebriti yang bersangkutan perlu dilakukan secara berhati-hati karena jika terdapat kecacatan mendasar, masyarakat akan mudah untuk mengendusnya.

Raffi Ahmad Kena Batunya (?)

Kehadiran Raffi dalam aksi Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa 2026 memiliki posisi yang sangat sentral. Keberhasilannya mengonversi popularitas sebagai entertainer menjadi pengaruh sosial, ekonomi, bahkan politik menjadikan setiap langkahnya selalu diperhitungkan. Terlebih, paparan media yang telah mengiringi perjalanan karier Raffi sejak 2001 membuat kamera seolah selalu siap mengikutinya dalam berbagai kesempatan. Namun, di tengah banyaknya respons negatif yang diarahkan kepadanya, muncul sebuah pertanyaan: apakah kehadiran Raffi dalam acara tersebut patut disesali? Tentu tidak. Setiap orang yang berdiri di atas prinsip demokrasi berhak menyuarakan kebenaran yang diyakininya. Namun, sayangnya, dalam konteks ini Raffi tampaknya kurang berhati-hati dalam tiga hal.

Pertama, terkait pemilihan acara yang dihadirinya dan sejauh mana ia memahami konteks serta implikasi politik di balik penyelenggaraannya. Kedua, terkait kapasitas dirinya sebagai figur publik, terutama kesadaran akan besarnya pengaruh sosial dan politik yang melekat pada popularitasnya serta konsekuensi dari penggunaan pengaruh tersebut. Ketiga, terkait apa yang dapat dilakukan masyarakat dalam merespons keputusannya, termasuk bagaimana masyarakat menggunakan hak demokratisnya untuk menyampaikan kritik, keberatan, maupun ketidaksetujuan terhadap pilihan politik seorang figur publik.

Terakhir, kita tidak pernah benar-benar bisa mengetahui apa motif Raffi ketika memutuskan untuk hadir dalam acara tersebut. Jika kehadirannya memang dimaksudkan sebagai bagian dari upaya mengimbangi gerakan mahasiswa, atau bahkan menjadi instrumen pengalihan isu, tentu kritik terhadap keputusan tersebut menjadi sesuatu yang dapat dipahami.

Namun, jika benar bahwa ia sekadar menerima undangan dan menyetujuinya tanpa mengetahui persoalan di balik penyelenggaraan acara, termasuk kontroversi mengenai peserta yang menggunakan almamater universitas secara tidak semestinya, kita juga perlu memberikan ruang untuk menghormati penjelasan tersebut.

Akan tetapi, prinsip penghormatan terhadap pilihan politik semacam ini semestinya berlaku secara konsisten. Kesempatan yang sama juga perlu diberikan kepada artis dan musisi lain, terutama band-band yang memutuskan untuk menarik diri dari RANS Carnival. Sebab, keputusan mereka untuk membatalkan penampilan juga dapat dibaca sebagai bentuk ekspresi sikap politik.

Jika kehadiran seseorang dalam sebuah acara merupakan hak untuk menunjukkan posisi politiknya, maka keputusan untuk tidak hadir karena alasan yang sama pun seharusnya memperoleh penghormatan yang setara. []

Penulis adalah kandidat doktor di Université Paris Cité. Peneliti Laboratoire de Psychologie Sociale, Paris.

Baca juga artikel terkait OPINI atau tulisan lainnya dari Akhmad Saputra Syarif

tirto.id - Kolumnis
Penulis: Akhmad Saputra Syarif
Editor: Nuran Wibisono