Wakaf Hijau-Biru, Merawat Laut Sekaligus Menyejahterakan Nelayan

tirto.id - Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah perairan mencapai 75 persen dari total teritorialnya, Indonesia menyimpan potensi ekonomi kelautan dan perikanan yang sangat melimpah. Kendati demikian, paradigma pembangunan nasional selama berdekade-dekade cenderung masih berorientasi pada daratan (land-based economy), sehingga optimalisasi sumber daya maritim kerap menghadapi berbagai ketimpangan struktural.

Dalam merespons tantangan tersebut, gagasan ekonomi biru (sustainable blue economy) hadir sebagai komitmen untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi maritim dengan pelestarian ekosistem laut.

Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan maritim yang berkelanjutan dan berkeadilan, instrumen keuangan sosial Islam—khususnya wakaf hijau (green waqf) dan wakaf biru (blue waqf)—muncul sebagai alternatif solusi strategis. Skema ini menawarkan paradigma pembiayaan baru yang tidak hanya berbasis pada pengumpulan modal filantropi, tetapi juga mengikatkan penggunaan dan pendayagunaannya secara perpetual demi kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa pembiayaan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia menghadapi simpul kendala yang sangat kompleks. Lebih dari 90 persen pelaku usaha di sektor ini merupakan pelaku usaha mikro dan kecil (UMKM), seperti nelayan tradisional, pembudidaya ikan skala kecil, dan pemasar pesisir yang mayoritas tergolong unbankable.

Lembaga keuangan perbankan formal umumnya masih memandang sektor perikanan tangkap dan pesisir sebagai sektor yang berisiko tinggi (high risk), akibat fluktuasi iklim, ketidakpastian hasil tangkapan, serta minimnya agunan fisik. Data pembiayaan perbankan menunjukkan ketimpangan yang tajam; penyaluran kredit perikanan masih didominasi oleh sektor penangkapan hulu, sementara sektor pengolahan hasil laut di hilir hanya menerima porsi kredit di bawah tiga persen.

Keterbatasan akses permodalan formal ini memaksa masyarakat nelayan bergantung pada sumber pembiayaan informal dan perangkap utang tengkulak dengan bunga tinggi yang berujung pada lingkaran kemiskinan struktural.

Tantangan sektor maritim semakin diperberat oleh ancaman degradasi ekosistem pesisir yang berpotensi merusak daya dukung ekonomi dalam jangka panjang. Eksploitasi berlebihan (overfishing), kerusakan terumbu karang, pencemaran laut, serta konversi hutan mangrove telah mengancam keberlanjutan stok sumber daya hayati laut Indonesia.

Dalam kerangka pemikiran ekonomi Islam, kerusakan lingkungan maritim ini bertentangan dengan prinsip dasar Maqasid al-Shariah, khususnya aspek perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) dan pemeliharaan keberlangsungan hidup (hifz al-nafs). Oleh karena itu, pembangunan ekonomi sektor kelautan tidak dapat lagi mengejar pertumbuhan kuantitatif semata dengan mengorbankan fungsi ekologis. Di sinilah wakaf hijau dan biru hadir sebagai jembatan etis dan finansial yang memposisikan pelestarian lingkungan sebagai fondasi utama bagi peningkatan skala ekonomi masyarakat pesisir.

Secara mekanistis, wakaf hijau dan biru bekerja dengan memanfaatkan fleksibilitas instrumen wakaf uang, wakaf produktif, serta Cash Waqf-Linked Sukuk (CWLS) untuk dihimpun menjadi dana abadi (perpetual fund). Tidak seperti pembiayaan komersial yang membebani nelayan dengan skema bunga atau kewajiban pengembalian pokok yang rigid, dana wakaf yang terhimpun dikelola secara profesional oleh nazhir untuk diinvestasikan pada sektor-sektor maritim produktif dan bernilai tambah.

Imbal hasil atau manfaat (mauquf alaih) dari pengelolaan dana wakaf tersebut kemudian dialokasikan untuk membiayai program pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan pesisir secara berkelanjutan. Integrasi antara instrumen wakaf dengan surat berharga syariah (sukuk) memungkinkan mobilisasi dana publik dan korporasi dalam skala besar guna mendanai proyek-proyek maritim yang memiliki multiplier effect sosial dan ekologis yang luas.

Alokasi pembiayaan wakaf hijau di sektor kelautan dapat diarahkan pada dua pilar utama, yaitu modernisasi sarana produksi yang ramah lingkungan dan penyediaan infrastruktur pendukung pesisir. Pada pilar produksi, dana wakaf dapat didayagunakan untuk membiayai armada perikanan berkelanjutan—seperti skema wakaf kapal nelayan—serta pengadaan alat tangkap yang bersertifikat ramah lingkungan.

Sementara itu, pada pilar infrastruktur, wakaf produktif dapat diwujudkan dalam pembangunan fasilitas rantai dingin (cold storage), pabrik es kelautan, dan unit pengolahan perikanan berbasis kooperatif di sentra-sentra nelayan. Di samping itu, portofolio wakaf biru juga dialokasikan langsung untuk proyek konservasi ekosistem, seperti restorasi terumbu karang melalui instrumen Coral Reef Sukuk dan penanaman kembali hutan mangrove yang berfungsi sebagai benteng abrasi sekaligus penyerap karbon (blue carbon).

Implikasi sosial-ekonomi dari penerapan wakaf hijau secara masif adalah terwujudnya kemandirian ekonomi dan inklusi keuangan bagi komunitas pesisir. Melalui kemitraan usaha berbasis syariah seperti akad musyarakah atau mudharabah, nelayan skala kecil tidak lagi memposisikan diri sebagai buruh tangkap yang rentan, melainkan sebagai mitra pengelola modal wakaf yang mendapatkan pembagian hasil secara adil. Skema ini meningkatkan nilai tambah produk hasil tangkapan nelayan dari sektor hulu ke hilir serta memperbaiki tingkat literasi dan aksesibilitas keuangan masyarakat pesisir.

Dalam jangka panjang, peningkatan pendapatan yang stabil dari usaha perikanan berkelanjutan berbasis wakaf akan memperkuat daya beli keluarga nelayan, membuka akses pendidikan dan kesehatan, serta mengentaskan kemiskinan pesisir secara bermartabat.

Agar modalitas wakaf hijau dapat terimplementasi secara efektif dan berdampak luas, diperlukan sinergi kelembagaan dan tata kelola yang integratif antarpemangku kepentingan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta lembaga nazhir profesional perlu menyusun peta jalan (roadmap) dan regulasi teknis mengenai kerangka kerja wakaf maritim (Blue Waqf Framework). Selain itu, keterlibatan perbankan syariah dan manajer investasi syariah sangat krusial dalam menyusun produk investasi berbasis wakaf yang akuntabel.

Pemanfaatan teknologi digital dan blockchain dalam pelaporan aset wakaf juga menjadi aspek penting untuk menjamin transparansi pengelolaan dana, audit dampak lingkungan (impact auditing), serta membangun kepercayaan publik (public trust) terhadap gerakan wakaf nasional.

Sebagai penutup, wakaf hijau dan biru merupakan solusi transformatif yang menjembatani keadilan sosial, keberlanjutan ekologi, dan kemandirian ekonomi dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Instrumen ini membuktikan bahwa nilai-nilai filantropi Islam dapat diwujudkan secara konkret ke dalam model pembiayaan maritim modern yang responsif terhadap perubahan iklim dan tantangan kemiskinan pesisir.

Dengan komitmen politik dari pemerintah, penguatan kapasitas nazhir, serta partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha syariah, wakaf hijau berpotensi menjadi pilar utama dalam mewujudkan kedaulatan maritim Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. Saatnya mengarungi cakrawala ekonomi biru nasional dengan tumpuan pembiayaan syariah yang berkeadilan dan merawat bumi.

Penulis adalah Fellowship Magister Ekonomi Islam Universitas Paramadina & Humas BWI (Badan Wakaf Indonesia).