Di Balik Label Hijau Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya

tirto.id - Label hijau sering dipersepsi identik dengan keberlanjutan, ramah lingkungan, dan untuk kebaikan generasi mendatang. Di berbagai panggung internasional, paket wisata hingga pameran budaya; ekonomi kreatif berbasis warisan budaya hampir selalu diposisikan sebagai identitas pembangunan yang selaras dengan alam.

Batik, tenun, kriya, hingga desa kreatif dan desa wisata dipromosikan sebagai bukti bahwa Indonesia memiliki model ekonomi yang tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga ramah lingkungan. Tidak hanya menjual sebuah produk atau destinasi, tetapi juga sebuah cerita tentang tradisi yang diwariskan lintas generasi, tentang harmoni manusia dengan alam, dan tentang masyarakat lokal yang menjadi penjaganya. Narasi ini telah menjadi salah satu keunggulan ekonomi kreatif Indonesia.

Label keberlanjutan kini bukan lagi sekadar komitmen moral, melainkan prasyarat daya saing di pasar global. Berbagai regulasi internasional, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), serta meningkatnya penerapan standar Environmental, Social, and Governance (ESG), menunjukkan bahwa pasar kini tidak hanya membeli sebuah produk, tetapi juga menilai bagaimana produk tersebut dihasilkan.

Pertanyaan yang diajukan bukan lagi sekadar apa yang dijual, melainkan bagaimana produk itu dibuat, dari mana bahan bakunya berasal, dan bagaimana dampaknya terhadap lingkungan. Dalam konteks inilah, cerita tentang budaya tidak lagi cukup. Dunia mulai menuntut bukti bahwa nilai-nilai yang dipromosikan benar-benar tercermin dalam proses produksi maupun pengelolaannya.

Perubahan tersebut menunjukkan bahwa keunggulan ekonomi kreatif tidak lagi cukup bertumpu pada kekayaan budaya sebagai aset yang unik. Dalam perspektif Natural Resource-Based View (Hart, 1995), keunggulan kompetitif yang berkelanjutan tidak hanya berasal dari kepemilikan sumber daya yang bernilai. Namun, juga dari kemampuan organisasi mengurangi pencemaran, menggunakan sumber daya secara efisien, serta membangun proses produksi yang selaras dengan daya dukung lingkungan.

Dengan kata lain, budaya memang menjadi modal utama ekonomi kreatif Indonesia, tetapi modal tersebut baru benar-benar menciptakan daya saing apabila ditopang oleh kapabilitas lingkungan di sepanjang rantai nilainya.

Tantangan yang menjadi perhatian adalah pandangan bahwa produk kreatif berbasis budaya cenderung diasumsikan lebih ramah lingkungan dibandingkan produk kreatif teknologi. Padahal, meningkatnya permintaan pasar, digitalisasi, serta ekspansi produksi telah mengubah cara produk budaya diproduksi maupun dipasarkan.

Dalam perspektif Institutional Theory, kondisi ini dikenal sebagai decoupling, yaitu situasi ketika organisasi mengadopsi simbol, label, atau narasi keberlanjutan untuk memperoleh legitimasi, sementara praktik operasionalnya belum mengalami perubahan yang sepadan. Akibatnya, citra hijau berkembang jauh lebih cepat dibandingkan transformasi nyata dalam proses produksi.

Paradoks tersebut setidaknya terlihat pada subsektor kriya dan fesyen, khususnya batik. Di balik pengakuan UNESCO terhadap batik sebagai Warisan Budaya Tak Benda, banyak sentra produksi masih menghadapi persoalan mendasar dalam pengelolaan limbah cair.

Studi kasus di sentra batik Kota Jambi, misalnya, menemukan bahwa instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal yang tersedia hanya mampu menampung sekitar 40 persen air limbah dari total industri kecil-menengah batik di kawasan tersebut — sisanya terbuang ke lingkungan tanpa pengolahan memadai (Purwaningrum, 2024).

Temuan serupa juga muncul dari sentra UMKM batik di Banaran, Sukoharjo, yang berpotensi besar secara ekonomi, tetapi belum memiliki sistem pengolahan air limbah sama sekali (Kurniawan, Purwanto, & Sudarno, 2014).

Pada saat yang sama, tuntutan pasar mendorong penggunaan pewarna sintetis yang lebih murah dan mampu menghasilkan warna yang konsisten. Bagi para perajin, pilihan tersebut bukan semata-mata soal kepedulian terhadap lingkungan, melainkan soal bertahan hidup di tengah persaingan yang semakin ketat.

Selama biaya untuk menjadi ramah lingkungan masih lebih mahal daripada biaya mencemari lingkungan, pilihan yang paling rasional bagi banyak pelaku usaha sering kali bukanlah pilihan yang paling berkelanjutan. Tantangan ini menunjukkan perlunya penyelarasan antara narasi simbolik dan kapasitas praktik di lapangan.

Persoalan keberlanjutan juga muncul pada subsektor ekonomi kreatif lainnya, meskipun bentuk dan sumber dampaknya berbeda. Pada fesyen, tantangannya antara lain limbah tekstil dan penggunaan bahan baku; pada furnitur, keberlanjutan sumber kayu dan limbah produksi; pada kuliner, sisa pangan dan kemasan; sedangkan pada festival dan pameran, penggunaan material sekali pakai dan pengelolaan sampah menjadi perhatian. Perbedaan karakteristik ini penting karena solusi tidak dapat diseragamkan. Pendekatan keberlanjutan perlu disusun berdasarkan risiko lingkungan dan tahapan rantai nilai masing-masing subsektor.

Tantangan tersebut terjadi bukan karena pelaku ekonomi kreatif mengabaikan lingkungan. Sebaliknya, sebagian besar memahami bahwa kualitas lingkungan merupakan modal utama keberlangsungan usaha mereka. Persoalannya terletak pada kesenjangan antara tekanan eksternal dan kapasitas internal. Tuntutan ESG, standar rantai pasok global, serta preferensi konsumen terhadap produk hijau berkembang jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan pelaku usaha untuk berinvestasi pada teknologi produksi bersih, efisiensi energi, pengelolaan limbah, maupun infrastruktur rendah karbon.

Dalam kerangka Institutional Theory, kondisi inilah yang menjelaskan mengapa simbol keberlanjutan lebih cepat berkembang dibandingkan praktik keberlanjutan itu sendiri. Selama insentif ekonomi masih lebih menguntungkan praktik lama daripada investasi pada transformasi hijau, maka decoupling akan terus berulang.

Dari Warisan Budaya Menuju Warisan Berkelanjutan

Capaian pemerintah dalam memperkuat daya saing ekonomi kreatif melalui peningkatan kualitas desain, fasilitas pameran, perlindungan hak kekayaan intelektual, digitalisasi pemasaran, hingga perluasan akses pasar dan ekspor telah memberikan kontribusi penting terhadap pertumbuhan ekonomi kreatif Indonesia. Namun, dalam kerangka manajemen strategis, pendekatan ini pada dasarnya masih memperlakukan budaya sebagai sumber daya (resource) semata, yaitu sesuatu yang unik, sulit ditiru, dan karena itu dianggap otomatis menjadi keunggulan kompetitif.

Jika ditinjau melalui perspektif natural-resource-based view (RBV), kepemilikan sumber daya saja tidak cukup. Usulan agar intervensi sejalan dan menjawab RBX dan decoupling theory, dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bentuk: 1) green production, 2) green financing, dan 3) green market access. Upaya ini dapat dilakukan melalui pencegahan pencemaran dalam proses produksi, pengelolaan jejak lingkungan di sepanjang rantai pasok produk, dan visi pembangunan jangka panjang yang menyatukan kepentingan ekonomi dengan daya dukung lingkungan. Tanpa tiga kapabilitas ini, kekayaan budaya tetap menjadi sumber daya pasif di mana modal yang berharga, tetapi belum tentu menghasilkan keunggulan yang berkelanjutan.

Penguatan ekonomi kreatif ke depan perlu mengintegrasikan agenda keberlanjutan ke seluruh rantai nilai. Pendampingan kepada pelaku usaha tidak cukup berhenti pada pengembangan produk dan pemasaran, tetapi perlu mencakup pemilihan bahan baku, produksi bersih, efisiensi energi dan air, serta pengelolaan limbah. Namun, intervensi harus mempertimbangkan skala dan kemampuan usaha.

Bagi usaha mikro dan kecil, keputusan untuk berinvestasi pada teknologi ramah lingkungan sangat dipengaruhi oleh biaya awal, kepastian manfaat ekonomi, dan akses terhadap infrastruktur bersama. Karena itu, pendampingan perlu dihubungkan dengan pembiayaan terjangkau, bantuan teknis, serta fasilitas pengolahan limbah komunal agar praktik berkelanjutan menjadi pilihan yang layak secara ekonomi.

Optimalisasi peran kebijakan publik diperlukan untuk mengampanyekan kesadaran dan mengubah struktur biaya dan risiko di tingkat pelaku usaha, sehingga pilihan yang ramah lingkungan juga menjadi pilihan yang rasional secara ekonomi. Di titik inilah kolaborasi seluruh pemangku kepentingan—pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat—perlu diperkuat.

Pada saat yang sama, ukuran keberhasilan ekonomi kreatif juga perlu berkembang. Keberhasilan tidak lagi hanya diukur dari meningkatnya nilai ekspor, atau banyaknya produk kreatif berbasis budaya yang menembus pasar internasional atau bukan hanya data statistik kecepatan pertumbuhan jumlah desa kreatif, tetapi juga dari kemampuan menjaga kualitas lingkungan dan memperkuat masyarakat lokal sebagai penjaga warisan budaya. Ketika indikator ekonomi berjalan beriringan dengan indikator keberlanjutan, pertumbuhan yang dihasilkan tidak hanya lebih inklusif, tetapi juga lebih tangguh menghadapi perubahan global.

Pada akhirnya, kekuatan terbesar Indonesia bukan hanya terletak pada kekayaan warisan budayanya, tetapi juga pada kemampuannya menjaga ekosistem yang melahirkan warisan tersebut. Sebab, budaya tidak hanya diwariskan melalui motif batik, tenun, atau pertunjukan tradisi, tetapi juga melalui sungai yang tetap mengalir bersih, bentang alam yang tetap lestari, dan masyarakat yang masih memiliki ruang untuk hidup sesuai jati dirinya. Ketika budaya dan lingkungan berjalan beriringan yaitu saat citra hijau benar-benar didukung oleh kapabilitas produksi dan pengelolaan yang setara barulah warisan budaya Indonesia layak disebut sebagai warisan yang benar-benar berkelanjutan, bukan sekadar ilusi yang dijual ke pasar global.

Keberhasilan ekonomi kreatif perlu diukur melalui indikator ekonomi dan lingkungan yang relevan dengan karakteristik setiap subsektor. Pada tahap awal, indikator yang relatif mudah dapat diterapkan antara lain proporsi bahan baku berkelanjutan yang dapat ditelusuri, tingkat pemanfaatan kembali atau pengolahan limbah, serta efisiensi penggunaan air dan energi per unit produksi.

Pengukuran jejak karbon dan jejak air dapat dikembangkan secara bertahap, dimulai dari subsektor atau rantai pasok yang memiliki kesiapan data. Dengan pendekatan bertahap, indikator keberlanjutan tidak menjadi beban administratif baru bagi para pelaku kreatif khususnya skala mikro dan kecil, tetapi menjadi alat untuk memperbaiki proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing. Arah ini sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular nasional.

Penulis adalah mahasiswa Program Doktor Manajemen Berkelanjutan, Perbanas Institute.