tirto.id - Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan penggeledahan sebuah rumah di daerah Cipete, Jakarta Selatan, tadi malam (17/11/2026). Penggeledahan ini terkait kasus dugaan makar yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo dkk.
"Iya benar (penggeledahan terkait penanganan kasus dugaan makar LSP dkk)," ujar Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, kepada Tirto, Rabu (18/11/2026).
Susatyo menerangkan penggeledahan tersebut dilakukan pada sebuah rumah yang berkaitan dengan Irjen Eko Hadi Santoso. Tim penyidik juga melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penggeledahan itu.
"Penggeledahan dan olah TKP terkait rumah posko yang digunakan oleh EH. Untuk perkembangan akan disampaikan saat presscon lengkap," tutur Susatyo.
Sebagai informasi, Eko Hadi Santoso sendiri telah menjalani sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP) pada Selasa (17/11/2026) kemarin. Penggeledahan dan olah TKP itu pun dilakukan bersamaan dengan penyelenggaraan sidang etik.
Irjen Eko Hadi Santoso dijatuhi sanksi pemecatan dari Polri dalam sidang yang berlangsung di Gedung Propam Mabes Polri selama sembilan jam.
"Sanksi administratif, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Turnoyudo Wisnu Andiko, dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Dia menerangkan bahwa dalam persidangan telah dihadirkan sembilan saksi. Bahkan, salah satu saksi berinisial DN dihadirkan untuk meringankan Eko Hadi Santoso.
Menurut Trunoyudo, dalam sidang ini pun telah dinyatakan bahwa Eko Hadi Santoso melakukan perbuatan tercela. Dia pun terbukti bersama-sama melakukan ilegal akses dengan perangkat milik Mabes Polri untuk melakukan penyadapan.
"Maka pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat (1) huruf B dan atau Pasal 5 ayat (1) huruf C, dan atau Pasal 8 huruf C angka 1 dan atau Pasal 10 ayat (1) huruf D dan atau pasal 10 ayat (1) huruf F dan atau pasal 11 ayat (1) huruf A dan atau pasal 11 ayat (1) huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri sebagaimana telah diubah dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2026. tentang perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," tutur Trunoyudo.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































