tirto.id - Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, mengakui pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) belum mencapai separuh dari target 83 ribu unit. Salah satu kendala yang menghambat pembangunan koperasi tersebut adalah persoalan lahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Ia menyebut persoalan pembangunan Koperasi Merah Putih menjadi salah satu contoh lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
“Koperasi Merah Putih itu, kan, targetnya 83.000. Sekarang itu belum sampai separuh pembangunannya karena masalah lahan yang menjadi tugasnya daerah, dan memang ini komunikasi pusat dan daerahnya yang memang harus diperbaiki,” kata Juri dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Juri mengakui koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah masih menjadi tantangan dalam mengawal program-program prioritas presiden. Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan perbaikan komunikasi agar pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan sesuai target.
Juri mengatakan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) selama ini berperan sebagai jembatan bagi kementerian/lembaga dan kementerian koordinator untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program prioritas presiden.
“Setneg ini memang sering kali menjadi jembatan bagi K/L, Kemenko untuk melakukan de-bottlenecking dari berbagai permasalahan pelaksanaan program prioritasnya Presiden,” ujarnya.
Ia menjelaskan sejumlah kementerian koordinator, Kantor Staf Presiden (KSP), dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPISUS) memiliki tugas mengawasi, memonitor, serta mengendalikan pelaksanaan program prioritas nasional.
Namun, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan kementerian koordinator dinilai tidak mudah. Oleh karena itu, Setneg turut mengambil peran dalam mengatasi hambatan pelaksanaan program pemerintah.
Juri mengatakan Setneg bahkan membentuk tim untuk mengawal sejumlah program prioritas Presiden, di antaranya Interactive Flat Panel (IFP), TV interaktif, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat.
“Jadi, ini juga bagian dari langkah Setneg untuk membantu mengawal kementerian lembaga yang tadi saya sebutkan untuk melakukan pengawalan terhadap program prioritas Presiden,” katanya.
Juri juga menyatakan pemerintah akan terus memperbaiki komunikasi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pelaksanaan program prioritas presiden.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id

































