tirto.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR, RI Sugiat Santoso, meminta Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyisir kembali seluruh kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan apakah kebijakan tersebut terdampak penyadapan atau sabotase.
Hal itu disampaikan Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg), Juri Ardiantoro, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
“Karena kasus penyadapan ini terbongkar, selama dua tahun pemerintahan Pak Presiden ini, ini kebijakan-kebijakan ini disisir kembali,” kata Sugiat.
Sugiat ingin Kemensetneg memastikan apakah aksi penyadapan yang diduga dilakukan kelompok Listyo Sigit Prabowo tersebut ditujukan untuk melemahkan atau menyabotase kebijakan Presiden.
Ia juga meminta Kemensetneg menelusuri ada tidaknya kebijakan Prabowo yang terdampak sabotase dan menguntungkan kepentingan kelompok tertentu.
“Apakah ada kebijakan-kebijakan yang telah terkena sabotase, telah terkena apa ya, penyusupan secara halus, sehingga ini ya menguntungkan kepentingan-kepentingan kelompoknya komplotannya Listyo Sigit Prabowo tadi,” papar Sugiat.
“Supaya jangan sampai kecolongan yang berikutnya kan,” lanjutnya.
Menurut Sugiat, saat ini Prabowo tengah menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang salah satu bentuknya melawan kepentingan oligarki.
Namun, ia mengingatkan oligarki kerap mampu beradaptasi dengan cara-cara licik, seperti menyusup hingga menginfiltrasi kebijakan Prabowo.
“Selalu yang menang itu adalah, yang bertahan itu adalah oligarki, oligarki rakus. Karena memang mereka punya kemampuan beradaptasi, punya kemampuan menyusup, punya kemampuan menginfiltrasi, bukan hanya dalam konteks orang per orang tapi juga sampai menginfiltrasi kebijakan,” jelasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Mochammad Fajar Nur
Masuk tirto.id

































