tirto.id - Penetapan upah minimum 2027 kembali menjadi pekerjaan rumah pemerintah menjelang akhir tahun. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan tekanan biaya hidup, pemerintah dituntut menentukan besaran kenaikan upah yang mampu menjaga daya beli pekerja, tetapi tidak sampai membebani dunia usaha dan mengancam keberlangsungan lapangan kerja.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengusulkan kenaikan upah minimum 2027 sebesar 7,5 hingga 9,5 persen. Tidak hanya itu, dia juga meminta pemerintah tidak mengintervensi penentuan indeks tertentu atau alfa yang menjadi salah satu komponen formula kenaikan upah.
Sebab, penentuan indeks sebaiknya diserahkan kepada Dewan Pengupahan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebutuhan pekerja di masing-masing daerah.
"Kami berharap Menaker dan Menko jangan seperti tahun-tahun sebelumnya mengintervensi pakai indeks tertentu 0,7. Jangan, biar masuk dewan pengupahan," kata Said dalam konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (18/11/2026).
Dia pun secara khusus meminta agar indeks alfa untuk DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,9. Hal ini menjadi penting karena biaya hidup di ibu kota relatif tinggi, sementara standar upah minimumnya dinilai tidak sebanding dengan sejumlah daerah industri di sekitarnya.
“Upah minimum DKI lebih rendah dari upah minimum Kabupaten-Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang. Malu dong! Masa ibu kota lebih rendah, biaya hidupnya lebih tinggi," tutur Said memberikan pesan terbuka kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Sebagai informasi, data upah minimum 2026 menunjukkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta sebesar Rp5.729.876. Angka tersebut memang lebih rendah dibandingkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) Kota Bekasi yang mencapai Rp5.999.443, Kabupaten Bekasi Rp5.938.885, dan Kabupaten Karawang Rp5.886.853. Sementara itu, UMK Kota Semarang sebesar Rp3.701.709 dan Kota Yogyakarta Rp2.827.593.
Perbedaan tersebut menjadi salah satu alasan buruh meminta kenaikan upah lebih besar di Jakarta. Said menilai besaran upah minimum perlu memperhitungkan tingginya biaya hidup di ibu kota, bukan semata-mata mengikuti formula pengupahan.
Tidak kalah penting, dia juga mengingatkan agar pemerintah daerah, khususnya Gubernur Jawa Barat Dedy Mulyadi, agar tidak mengubah rekomendasi upah minimum sektoral kabupaten/kota yang telah dibahas bersama Dewan Pengupahan.
"Seperti tahun-tahun sebelumnya, sekitar awal bulan Desember 2026, kita sudah akan mendapatkan nilai kenaikan upah minimum tahun 2027 baik UMK, UMP, UMSK (upah minimum sektoral kabupaten/kota) dan UMSP (upah minimum sektoral Provinsi). Sekali lagi, Gubernur Kang Dedy Mulyadi, jangan mengubah-ubah UMSK yang direkomendasikan Bupati Walikota se-Jawa Barat," tegas Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh itu.

Formula Upah Minimum
Di sisi lain, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli, mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah panduan bagi pemda dalam menetapkan upah minimum 2027. Pemerintah juga berupaya agar penetapan tahun ini tidak mengalami dinamika seperti tahun sebelumnya.
Yassierli mengatakan telah berdiskusi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, untuk mengantisipasi proses penetapan upah minimum di daerah. Pemerintah berharap pengalaman tahun lalu dapat menjadi bahan evaluasi sehingga proses tahun ini berjalan lebih lancar.
Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan, gubernur wajib menetapkan UMP dan upah minimum sektoral provinsi. Sementara itu, penetapan UMK dan UMSK bersifat pilihan atau disesuaikan dengan kebijakan masing-masing daerah.
Tidak hanya itu, penetapan upah minimum juga harus mempertimbangkan tiga variabel: kebutuhan hidup layak, kondisi ekonomi, dan kondisi ketenagakerjaan.
“Upah minimum ditetapkan berdasarkan ada tiga variabel, kebutuhan hidup layak atau yang kita sebut dengan KHL, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan,” kata Yassierli dalam Rapat Koordinator Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, dikutip akun YouTube Kementerian Dalam Negeri, Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, data mengenai kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan tersebut bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS). Untuk menghitung besaran upah minimum, pemerintah menyediakan dua pilihan, yakni menggunakan formula penghitungan upah minimum atau mempertimbangkan besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Yassierli menjelaskan, formula penghitungan upah minimum selama ini mengacu pada pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu atau alfa. Karenanya, terdapat perubahan rentang alfa dalam regulasi terbaru.
“Di PP 49 indeks tertentunya itu dengan range 0,5 sampai 0,9. Di Undang-Undang 27 Tahun 2026, indeksnya 0,5 sampai paling tinggi 1,0,” ujar Yassierli.
Dengan perubahan tersebut, rentang alfa yang dapat digunakan dalam penetapan upah minimum 2027 menjadi lebih luas. Pemerintah daerah dapat mempertimbangkan indeks tertentu antara 0,5 hingga 1,0 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Daerah.
Meski begitu, Guru Besar di Fakultas Teknologi Industri Institute Teknologi Bandung (ITB) itu mengakui, persoalan lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah bagaimana memasukkan komponen KHL ke dalam penetapan upah minimum 2027.
Pasalnya, pemerintah belum dapat kembali melakukan survei harga komoditas pada tahun ini karena keterbatasan anggaran BPS, sehingga survei tersebut baru bisa dilakukan tahun depan. Dus, survei harga komoditas diperkirakan baru bisa menjadi salah satu dasar penetapan upah minimum 2028.
Sebagai pengganti sementara, pemerintah akan menggunakan estimasi berbasis data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS. Metode penghitungan tersebut mengacu pada metodologi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang telah digunakan di sejumlah negara.
“Bagaimana untuk menetapkan upah minimum tahun 2027? Kita akan menggunakan data sebagai pertimbangan,” ujarnya.
Estimasi KHL tersebut memperhitungkan empat kelompok pengeluaran rumah tangga, yakni makanan; kebutuhan pokok lainnya; kesehatan dan pendidikan; serta tempat tinggal. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan rata-rata pengeluaran rumah tangga pada kuintil empat, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat pengeluaran pada persentil 60 hingga 80.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menyiapkan estimasi KHL hingga tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan karena karakteristik ekonomi dan biaya hidup di setiap wilayah dalam satu provinsi tidak selalu sama.
Namun, penghitungan KHL tingkat kabupaten/kota menghadapi keterbatasan jumlah sampel Susenas. Karena itu, pemerintah menggunakan pendekatan klasterisasi dengan mempertimbangkan 11 variabel, termasuk biaya hidup dan kondisi ketenagakerjaan.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah menyiapkan estimasi KHL tingkat kabupaten/kota untuk 10 provinsi. Sementara itu, untuk 28 provinsi lainnya, pemerintah menilai estimasi pada tingkat provinsi sudah cukup menjadi bahan pertimbangan.
Meski begitu, Yassierli menegaskan bahwa angka estimasi KHL tersebut bukan ketetapan yang harus diterapkan secara otomatis. Dewan Pengupahan Daerah tetap perlu mengkaji dan menyesuaikannya dengan karakteristik masing-masing wilayah sebelum memberikan rekomendasi kepada gubernur.
Pemerintah juga meminta daerah membandingkan upah minimum yang berlaku dengan estimasi KHL. Apabila jaraknya masih cukup besar, kenaikan upah tidak serta-merta harus dilakukan sekaligus dalam jumlah sangat tinggi. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan peta jalan untuk mencapai standar KHL, sembari memperhatikan kemampuan industri di wilayah masing-masing.
“Kalau KHL-nya jauh lebih besar dari UMK saat ini, misalnya, maka tentu tidak bisa langsung lompat kenaikan yang puluhan persen. Harus ada sebuah peta jalan, roadmap pencapaiannya seperti apa,” kata Yassierli.
Dia menambahkan, penentuan kenaikan upah juga perlu memperhatikan kondisi industri di masing-masing daerah.
“Kalau sudah dekat, tentu juga nanti dikaji kira-kira pantasnya kenaikannya seperti apa dengan memperhatikan juga kondisi industri yang ada di daerah masing-masing,” tutur dia.
Dengan proses yang sudah berjalan, Yassierli optimistis pemda dapat memenuhi tenggat tersebut karena sosialisasi dan koordinasi telah dilakukan.

Cukupkah Formula Upah Mencerminkan Kebutuhan Pekerja
Berdasarkan jadwal pemerintah, penetapan UMP 2027 paling lambat 21 November 2026. Lima hari setelahnya menjadi batas penetapan upah minimum sektoral provinsi. Batas penetapan UMK jatuh pada 25 November 2026, disusul upah minimum sektoral kabupaten/kota lima hari kemudian.
"Ini bukan tahun yang pertama buat para gubernur. Ini adalah hal yang positifnya. Jadi, kami optimistis," ujar Yasierli dalam konferensi pers usai Kick Off Program Magang Nasional Batch 3A Angkatan II, di Gedung Vokasi Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026).
Meski begitu, persoalan yang lebih mendasar adalah apakah formula dan pedoman yang disiapkan pemerintah sudah cukup untuk memastikan kenaikan upah minimum mencerminkan kebutuhan hidup pekerja dan mengurangi kesenjangan antardaerah.
Pakar ketenagakerjaan Universitas Gadjah Mada (UGM), Tadjuddin Nur Effendi, menilai penggunaan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah dalam formula pengupahan berpotensi memperlebar kesenjangan upah minimum di Indonesia. Menurut dia, perbedaan pertumbuhan ekonomi antardaerah membuat pekerja dengan jenis pekerjaan dan keterampilan yang sama bisa memperoleh standar upah minimum yang terpaut jauh.
Dia mencontohkan perbedaan upah minimum antara Jakarta dan Jawa Tengah. Pekerja dengan keahlian sebagai tukang las bisa menghadapi standar upah minimum yang berbeda cukup jauh, meskipun pekerjaan dan keterampilannya relatif sama.
"Tukang las di Jakarta Rp5 juta. Di Semarang, di Jawa Tengah, Rp2,5 juta. Sama-sama tukang las, sama-sama ahlinya. Kenapa kok bisa berbeda?" kata Tadjuddin kepada Tirto, Selasa (17/11/2026).
Karena itu, pemerintah perlu mengevaluasi penggunaan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai salah satu komponen formula pengupahan. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menggunakan pertumbuhan ekonomi nasional agar kenaikan upah tidak semakin memperlebar kesenjangan antardaerah.
"Jadi, pertumbuhan ekonominya bukan pertumbuhan ekonomi daerah. Harusnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nasional," imbuh Tadjuddin.
Perbedaan tersebut juga terlihat dari data upah minimum 2026. UMK Kota Bekasi mencapai Rp5.999.443, sedangkan Kota Semarang sebesar Rp3.701.709. Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp2,3 juta antara kedua daerah tersebut.

Padahal, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Maret 2025, garis kemiskinan Kota Bekasi sebesar Rp864.601 per kapita per bulan, sementara Kota Semarang sebesar Rp709.785 per kapita per bulan. Selisih garis kemiskinan kedua kota tersebut sekitar Rp154.816 per kapita per bulan. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan selisih UMK keduanya.
Kondisi serupa terlihat ketika membandingkan Kota Bekasi dan Kota Yogyakarta. UMK Kota Bekasi lebih dari dua kali lipat UMK Kota Yogyakarta, tetapi garis kemiskinan kedua kota tersebut relatif berdekatan, masing-masing Rp864.601 dan Rp729.196 per kapita per bulan.
Dengan disparitas tersebut, tak heran jika upah minimum di sejumlah kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan.
"Kalau upah di bawah garis kemiskinan berarti orang itu tidak bisa hidup layak kan?" kata Tadjuddin retoris.
Selain berpengaruh terhadap kesejahteraan pekerja, perbedaan standar upah juga dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan lokasi usaha. Tak pelak, daerah dengan upah minimum lebih rendah berpotensi menjadi tujuan relokasi industri dari wilayah dengan standar upah lebih tinggi.
"Kalau di Jawa Barat, itu kan ada kabupaten-kabupaten yang upah minimumnya Rp4 juta atau berapa itu. Tinggi. Upah minimumnya tinggi, kemudian di Jawa Tengah Rp2,5 juta itu. Itu yang menyebabkan banyak industri kemudian relokasi ke Jawa Tengah," katanya.
Selain persoalan disparitas antardaerah, penghitungan upah minimum juga perlu memastikan kenaikan yang ditetapkan benar-benar mampu mengikuti perkembangan kebutuhan hidup pekerja.
Senada dengan Tadjuddin, Pengamat ketenagakerjaan sekaligus Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menilai penghitungan upah minimum 2027 tidak cukup hanya mengandalkan formula inflasi dan pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu atau alfa.
Dia merujuk Pasal 139 ayat 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan yang mengatur formula inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan indeks tertentu sebesar 0,5 hingga 1.
Namun, Timboel menilai pemerintah juga harus membandingkan hasil penghitungan formula tersebut dengan perkembangan 64 komponen kebutuhan hidup layak sebagaimana tercantum dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Dalam hal ini, komponen KHL mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, hingga tabungan dan kebutuhan lainnya.
Menurut dia, pendekatan tersebut penting karena inflasi secara agregat belum tentu menggambarkan tekanan kenaikan harga kebutuhan dasar yang dirasakan pekerja.
Kenaikan harga pangan, misalnya, bisa lebih tinggi dibandingkan inflasi umum. Jika kenaikan harga kebutuhan pokok tidak terakomodasi secara memadai dalam formula pengupahan, daya beli buruh tetap berisiko tergerus meskipun upah nominal mengalami kenaikan.
“Kalau Menteri Tenaga Kerja hanya mengatakan berdasarkan inflasi plus pertumbuhan ekonomi kali indeks, menurut saya tidak seperti itu. Dia tetap harus melakukan survei KHL 64 item itu. Tentunya, tidak di lapangan, bisa saja melalui BPS yang memiliki data inflasi kenaikan di 64 item tersebut. Berapa sih pangan inflasinya gitu?," terangnya kepada Tirto, dikutip Rabu (18/11/2026).
"Nah, nanti semua rata-rata kenaikannya berapa. Jadi, menurut saya sih harus dua-duanya dilakukan. Mana nanti yang paling besar itu yang ditentukan, itu yang dipilih untuk direkomendasikan kepada gubernur," imbuh dia.
Timboel juga mengatakan penghitungan KHL dapat menjadi instrumen untuk menguji apakah kenaikan upah berdasarkan formula ekonomi sudah cukup melindungi daya beli pekerja.
Penentuan Indeks Alfa Harus Transparan
Persoalan lain yang menentukan besaran kenaikan upah minimum adalah indeks tertentu atau alfa. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026, rentang indeks yang digunakan adalah 0,5 hingga 1. Besaran tersebut menjadi faktor pengali dalam formula kenaikan upah yang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Namun, Guru Besar Hukum Perburuhan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Aloysius Uwiyono, menilai penentuan indeks harus didasarkan pada indikator ekonomi dan ketenagakerjaan yang transparan.
Menurut dia, pemerintah perlu menjelaskan dasar penggunaan indeks 0,5, 0,7, hingga 1. Dengan demikian, besaran indeks tidak semata-mata ditentukan melalui kompromi politik dalam forum tripartit.
"Keputusan tersebut seharusnya didasarkan pada indikator ekonomi dan ketenagakerjaan yang transparan, bukan semata-mata hasil kompromi politik antara tripartit," kata Aloysius kepada Tirto, Selasa (18/11/2026).
Di sisi lain, masih ada persoalan harmonisasi regulasi pengupahan. Menurutnya, hal ini terjadi karena terdapat perbedaan rentang indeks alfa antara PP Nomor 49 Tahun 2025 yang mencantumkan rentang 0,5-0,9 dan UU Nomor 27 Tahun 2026 yang memperluasnya menjadi 0,5-1.
Karenanya, untuk penetapan upah minimum 2027, pemerintah perlu memastikan penerapan ketentuan terbaru tersebut.
"Prinsipnya, upah minimum bukan sekadar angka kenaikan tahunan, melainkan instrumen untuk menyeimbangkan perlindungan daya beli pekerja dengan keberlangsungan usaha dan kesempatan kerja," tutur dia.
Namun, di tengah tuntutan kenaikan upah, kemampuan dunia usaha menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan.
Aloysius mengatakan kebijakan pengupahan 2027 setidaknya menghadapi tiga persoalan mendasar. Pertama, memastikan kenaikan upah mampu menjaga daya beli pekerja dan memenuhi kebutuhan hidup layak.
Kedua, memastikan kenaikan tersebut masih dapat ditanggung perusahaan, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta industri padat karya.
Ketiga, memastikan penentuan indeks alfa memiliki dasar yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dia menilai, kenaikan upah yang terlalu tinggi tanpa memperhitungkan kemampuan perusahaan berpotensi mendorong pengurangan tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga peralihan usaha ke sektor informal.
Sebaliknya, kenaikan yang terlalu rendah juga dapat membuat pekerja kehilangan daya beli karena tidak mampu mengimbangi kenaikan harga barang dan jasa.
"Dalam perspektif keadilan, keseimbangan tersebut penting. Keadilan pengupahan tidak boleh hanya dilihat dari besarnya upah yang diterima pekerja, tetapi juga dari keberlanjutan hubungan industrial dan distribusi hasil pembangunan secara adil," pungkas Aloysius.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id
































