tirto.id - Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua Barat Daya untuk tahun 2027 resmi ditetapkan sebesar Rp4.042.500 setiap bulannya. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 7,34 persen jika dibandingkan dengan upah minimum tahun lalu yang berada di level Rp3.766.000.
Berdasarkan keterangan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Papua Barat Daya, Suroso, di Sorong pada Minggu, kebijakan tersebut disahkan lewat Keputusan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 100.3.3.1/239/11/2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2027 yang diteken pada Jumat (20/11/2026).
"Selain UMP, pemerintah provinsi juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk enam sektor usaha yang berlaku di seluruh wilayah Papua Barat Daya," jelasnya seperti dikutip dari Antara.
Ia memaparkan bahwa selisih kenaikan UMP senilai Rp276.500 itu berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Formula penghitungannya melibatkan beberapa indikator, antara lain tingkat inflasi di angka 4,61 persen, laju pertumbuhan ekonomi 3,41 persen, serta indeks alfa yang telah disepakati pada angka 0,8.
Sementara itu, rincian UMSP 2027 untuk enam sektor yang diatur mencakup bidang pertambangan serta pengolahan minyak dan gas bumi senilai Rp5.956.500, disusul pertambangan umum di luar galian C sebesar Rp4.119.000.
"Selanjutnya, sektor konstruksi khusus belanja pemerintah dan perikanan masing-masing sebesar Rp4.062.000, sedangkan sektor kehutanan dan perkebunan masing-masing sebesar Rp4.081.500," ujarnya.
Suroso menegaskan, aturan UMP dan UMSP ini akan efektif berjalan mulai 1 Januari 2027 dan mengikat seluruh wilayah kabupaten maupun kota di Papua Barat Daya. Standar upah minimum ini diperuntukkan bagi karyawan dengan masa bakti di bawah satu tahun. Bagi pekerja yang telah mengabdi selama satu tahun atau lebih, pihak perusahaan diwajibkan menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan masukan dari serikat atau perwakilan buruh.
Meski demikian, aturan pengupahan ini tidak diwajibkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Besaran gaji pada kategori usaha tersebut ditentukan lewat kesepakatan bersama antara pengusaha dan pekerja, dengan ketentuan batas bawah minimal 50 persen dari nilai upah minimum yang ditetapkan.
Ia mengimbau seluruh serikat buruh maupun asosiasi pengusaha untuk mematuhi ketetapan ini dengan penuh tanggung jawab demi menciptakan iklim hubungan industrial yang selaras dan adil.
Penulis: Antara
Editor: Rina Nurjanah
Masuk tirto.id




































