tirto.id - Penyidik Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) menggeledah Rumah Jabatan (Rujab) Bupati Kupang, Yosef Lede, pada Jumat (20/11/2026) malam. Dalam penggeledahan tersebut, Tim Joint Investigation menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan pejabat publik tersebut.
Barang-barang yang disita penyidik antara lain satu buah kasur busa, dua buah bantal, satu buah baju kaos, satu buah buku mutasi piket, serta satu botol minyak kayu putih.
Penggeledahan dan penyitaan tersebut merupakan bagian dari upaya penyidik Polda NTT mengumpulkan alat bukti untuk memperkuat penanganan perkara yang kini telah memasuki tahap penyidikan.
Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., mengungkapkan perkembangan penanganan perkara tersebut dalam kegiatan doorstop bersama awak media di Lobby Bidhumas Polda NTT, Sabtu (21/11/2026) sore.
Ia menjelaskan, sebelum masuk ke tahap penyidikan, Tim Joint Investigasi telah melakukan serangkaian langkah penyelidikan, termasuk memeriksa korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi.
"Pada tahap penyelidikan, Tim Joint Investigation telah melakukan pemeriksaan terhadap korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi dengan total 13 orang," jelas Henry.
Selain pemeriksaan saksi, penyidik juga telah mengamankan satu unit telepon genggam milik korban dan satu potong celana. Kedua barang tersebut kemudian dikirim ke Laboratorium Forensik untuk menjalani pemeriksaan secara ilmiah.
Penyidik selanjutnya melakukan pemeriksaan tambahan terhadap lima orang saksi, menyusun laporan hasil penyelidikan, serta melaksanakan gelar perkara hingga akhirnya meningkatkan penanganan kasus tersebut ke tahap penyidikan.
Memasuki tahap penyidikan, Polda NTT telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).
Untuk melengkapi kebutuhan pembuktian, penyidik juga telah mengirimkan surat panggilan kepada 18 orang saksi.
Tidak hanya itu, Tim Joint Investigation telah meminta keterangan sejumlah ahli, di antaranya ahli tindak pidana kekerasan seksual, ahli hukum pidana, ahli psikologi forensik, serta dokter ahli forensik.
"Kami terus melengkapi kebutuhan pembuktian melalui pemeriksaan saksi, pendalaman keterangan, serta permintaan keterangan ahli. Seluruh tahapan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum yang berlaku," kata Henry.
Terkait pemeriksaan terhadap YL, Henry menyampaikan bahwa izin pemeriksaan telah diterbitkan. Penyidik selanjutnya akan mengatur jadwal pemeriksaan yang direncanakan berlangsung pada pekan depan.
Ia menegaskan, Kapolda NTT telah memberikan ruang dan kewenangan kepada Tim Joint Investigation untuk bekerja secara independen tanpa tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
"Sebagaimana penegasan Bapak Kapolda NTT, Tim Joint Investigasi diberikan ruang dan kewenangan untuk bekerja secara independen. Penyidik harus berpegang pada fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Henry juga menyampaikan bahwa Polda NTT telah menerima audiensi Aliansi Rakyat Anti Pejabat Binal (ARAPB) bersama sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan.
Dalam audiensi tersebut, para perwakilan aliansi menyampaikan aspirasi sekaligus dukungan agar perkara dugaan kekerasan seksual tersebut diproses hingga tuntas. Polda NTT, kata Henry, menghargai perhatian dan pengawasan masyarakat terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal penanganan perkara dengan mengedepankan fakta dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.
Polda NTT memastikan proses penyidikan terus berjalan dengan mengedepankan profesionalitas, objektivitas, transparansi, serta tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan perlindungan terhadap korban.
Penulis: Mario Wihelmus PS
Editor: Rina Nurjanah
Masuk tirto.id

































