tirto.id - Tim penyidik Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri menangani 207 kasus dalam kurun waktu satu pekan terakhir, yakni sejak 13-19 November 2026. Dalam kegiatan tersebut, 238 tersangka ditangkap dengan jumlah korban mencapai 510 orang.
Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, menyampaikan bahwa dari total 510 korban, 448 orang merupakan korban dewasa dan 62 orang lainnya merupakan anak-anak. Sedangkan berdasarkan komposisi korban, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa, 37 persen laki-laki dewasa, dan 13 persen anak-anak.
"Setiap langkah penindakan dilaksanakan secara selektif dan terukur berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan, dengan tetap mengutamakan keselamatan petugas serta pelindungan terhadap saksi dan korban," ujar Nurul dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Nurul menjelaskan, para tersangka memiliki beragam peran dalam jaringan perdagangan orang, mulai dari perekrut, penampung, penyalur, pengirim, penerima, pemodal hingga mucikari. Hingga saat ini, penyidikan pun masih melakukan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk pengendali jaringan dan penikmat keuntungan dari praktik perdagangan orang tersebut.
Lebih lanjut, Nurul menyampaikan mengenai modus operandi yang ditemukan, yakni pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sebesar 42 persen dan eksploitasi seksual terhadap orang dewasa sebesar 38 persen.
Sementara itu, ada juga eksploitasi seksual anak, pekerja rumah tangga dalam negeri, pengantin pesanan, anak buah kapal (ABK), hingga perekrutan sebagai tentara bayaran.
"Selain penegakan hukum, Polri juga mengintensifkan langkah pencegahan melalui program Rise and Speak. Selama periode tersebut, tercatat sebanyak 279 kegiatan edukasi telah dilaksanakan dengan total 47.550 peserta," tutur dia.
Pemulangan dan Pendampingan Korban
Menurut Nurul, pihaknya juga telah memulangkan 84 korban selama periode 13–19 November 2026. Selanjutnya, penanganan dilakukan melalui koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta BP2MI/Kementerian P2MI sesuai kewenangannya.
"Langkah tersebut mencakup penampungan sementara, rehabilitasi sosial, pendampingan psikologis, pemenuhan hak pendidikan bagi korban anak, hingga fasilitasi pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa," ujar Nurul.
Upaya ini, kata dia, dilakukan agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman sekaligus mencegah mereka kembali terjebak dalam praktik perdagangan orang.
"Penanganan TPPO tidak terhenti pada saat korban berhasil ditemukan atau diselamatkan, tetapi harus dilanjutkan dengan proses pemulangan, pendampingan, serta reintegrasi sosial agar korban dapat kembali menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat," ucap Nurul.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id
































