Menuju konten utama

LPSK Terima 15 Ribu Permohonan Perlindungan, 271 Korban TPPO

Ratusan korban TPPO itu mulai dari pekerja migran nonprosedural di Malaysia hingga kasus penipuan berkedok tentara bayaran Rusia.

LPSK Terima 15 Ribu Permohonan Perlindungan, 271 Korban TPPO
Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, menjelaskan mengenai perlindungan di kasus penyadapan LSP dkk, di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026). tirto.id/Ayu Mumpuni
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat 15.836 permohonan perlindungan sepanjang Januari hingga 11 November 2026. Dari belasan ribu permohonan tersebut, sebanyak 271 di antaranya merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mulai dari pekerja migran nonprosedural di Malaysia hingga kasus penipuan berkedok tentara bayaran Rusia yang menelan korban jiwa.

"Per hari ini dari Januari sampai 11 November 2026 sudah ada 15.836 permohonan perlindungan kepada LPSK. Dari seluruh permohonan tersebut, 271 merupakan korban TPPO. Jadi, saya ulangi lagi, 271 merupakan korban TPPO," kata Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu (11/11/2026).

Wawan mengatakan data yang masuk ke LPSK menunjukkan pekerja migran non-prosedural paling banyak dengan tujuan ke Malaysia. Namun, tak disebutkan lebih detail mengenai modus dari pengiriman pekerja migran nonprosedural tersebut.

Wawan mengatakan pihaknya juga berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya untuk memberikan perlindungan para korban TPPO dari 14 kasus. Perlindungan yang diberikan bisa berupa layanan medis apabila diperlukan, maupun rehabilitasi psikologis maupun psikososial.

"Kami sangat mengapresiasi kinerja dari Polda Metro Jaya dan ini salah satu bentuk kolaborasi yang sangat positif bahwa keterlibatan antar lembaga ini diperlukan untuk bisa saling melindungi korban yang tadi disampaikan sebanyak 30 orang korban," ujar dia.

Dia mengemukakan para keluarga korban juga bisa mengajukan permohonan restitusi. Apalagi, dalam kasus yang diungkap Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat, terdapat korban TPPO dengan modus tentara bayaran Rusia hingga meninggal dunia.

"Pada prinsipnya, korban itu berhak untuk bisa mendapatkan restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga. Tapi di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pasal 23, jadi selain kemudian korban dari pelanggaran HAM berat, terorisme, TPPO sekarang juga berhak atas kompensasi," ungkap dia.

Baca juga artikel terkait LPSK atau tulisan lainnya dari Ayu Mumpuni

tirto.id - Flash News
Reporter: Ayu Mumpuni
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama