Masuk tirto.id
tirto.id - Keluarga korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rekrutmen tentara bayaran Rusia mengungkap sejumlah kendala yang dihadapi untuk memulangkan korban. Salah satunya, korban dimintai uang Rp200 juta agar dapat kembali ke Indonesia.
Muznah selaku salah satu keluarga korban pun mengungkap bahwa pihaknya telah melaporkan ke Kementerian Luar Negeri atas apa yang terjadi tersebut. Apalagi, para korban juga mendapat ancaman pencabutan status kewarganegaraan Indonesia.
"Kami sudah melaporkan hal ini ke Kementerian Luar Negeri, tetapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut yang jelas. Padahal, beberapa korban sudah mengalami cedera serius, mulai dari luka parah di bagian kaki hingga bagian vital lainnya akibat serangan drone," kata Muznah dalam keterangan tertulis, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, ketidakpastian mengenai keberadaan dan keselamatan anggota keluarga mereka menjadi kekhawatiran yang terus dirasakan setiap harinya. Keluarga berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memastikan seluruh korban dapat kembali ke Indonesia dengan selamat.
"Sebagai keluarga, kami hanya berharap mereka bisa segera dipulangkan ke Indonesia,” ujar Muznah.
Pihak keluarga didampingi kuasa hukum pun telah melaporkan kejadian ini ke Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) guna mendesak segera dilakukannya penelusuran, memastikan perlindungan korban, dan pemulangan ke Indonesia. terdapat enam korban dalam kejadian ini, yakni Muhammad Haziq Alatas (27), Adi Poncokusumo (27), Muhammad Abu Bakar Segaf (32), Muchsin Al Idrus (44), Sayyid Hassan Al Jufri (24), Hasan (28).
Berdasarkan keterangan keluarga, para korban saat ini ada yang berada di wilayah konflik dan sebagian di Rusia. Sebelum berangkat ke Rusia, masing-masing korban pernah bertemu dengan seseorang berinisial MI pada waktu dan tempat yang berbeda.
Dalam pertemuan tersebut, para korban ditawari pekerjaan di bidang logistik, medis maupun pekerjaan umum lainnya yang tidak memiliki keterkaitan dengan aktivitas konflik bersenjata dan tidak akan ditempatkan di wilayah konflik.
Para korban dijanjikan gaji yang besar serta kemudahan dalam proses administrasi keberangkatan dan pekerjaan di Rusia.
Tawaran tersebut kemudian mendorong para korban untuk menerima pekerjaan dan berangkat menggunakan visa turis pada 2026. Namun, setibanya di Russia, para korban justru menghadapi situasi yang berbeda dari janji awal. Mereka dilibatkan dalam aktivitas konflik bersenjata, bukan menjalankan pekerjaan sebagaimana yang sebelumnya ditawarkan.
"“Kami berpandangan bahwa peristiwa ini merupakan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan keenam WNI tersebut adalah korban yang berhak mendapatkan perlindungan. Negara berkewajiban mengungkap dugaan tindak pidana ini beserta jaringan perekrutannya, sekaligus memastikan keselamatan dan pemulangan para korban. Kami meminta Kementerian HAM, sebagai bagian dari Gugus Tugas TPPO, memantau dan mengawal kasus ini melalui koordinasi dengan Bareskrim Polri, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Kementerian Luar Negeri,” tutur Andi Muhammad Rezaldy, Advokat Haris Azhar Law Office.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Bayu Septianto
