Menuju konten utama

49.184 Hunian Tetap Korban Bencana Aceh Ditarget Rampung 2027

Pembangunan 49.184 hunian tetap (huntap) terdampak bencana Aceh ditargetkan rampung 2027. Pemerintah juga siapkan Rp186 miliar pulihkan hutan.

49.184 Hunian Tetap Korban Bencana Aceh Ditarget Rampung 2027
Tangkapan Layar - Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Syafrizal dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026). Foto: YouTube/Ditjen Komunikasi Publik dan Media
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Pemerintah menargetkan pembangunan 49.184 unit hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh rampung pada Desember 2027. Pemerintah memastikan penyelesaian pembangunan rumah tidak kembali diundur hingga 2028.

Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP), Syafrizal, mengatakan target tersebut merupakan kelanjutan dari pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang belum selesai pada 2026.

"Target-target yang belum diselesaikan 2026 akan diselesaikan, rumah akan diselesaikan tuntas tidak lagi digeser ke 2028," kata Syafrizal dalam konferensi pers, Kamis (19/11/2026), dilansir YouTube Ditjen Komunikasi Publik dan Media.

Ia mengatakan, pemerintah ingin mempercepat pembangunan huntap mengingat masyarakat sudah cukup lama tinggal di hunian sementara (huntara).

"Cukup lama sudah cukup masyarakat menempati huntara," ujarnya.

Berdasarkan data yang disampaikan Syafrizal, sebanyak 1.758 unit huntap telah selesai dibangun dari total rencana 49.184 unit. Sementara itu, 99,83 persen masyarakat yang sebelumnya berada di pengungsian telah menempati huntara atau kembali ke kediaman masing-masing.

Syafrizal menjelaskan, jumlah kebutuhan huntap masih dapat berubah mengikuti pengajuan ulang dari pemerintah daerah. Namun, penambahan tersebut harus melalui proses verifikasi untuk memastikan pengajuan memenuhi persyaratan.

"Unit rencana huntap ini bisa bergerak sepanjang pengajuan ulang oleh kepala daerah diverifikasi sebagaimana mestinya bahwa memenuhi persyaratan tentu akan ditampung," jelasnya.

Dua Skema Pembangunan dan Pelibatan Pengusaha Lokal

Pembangunan huntap akan dilakukan melalui dua skema. Pertama, pembangunan secara komunal oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Skema ini mencakup pembangunan rumah dalam satu kawasan permukiman dengan jumlah unit sekitar 200 hingga 600 rumah.

Kedua, pembangunan secara in situ melalui anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Skema ini diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya dibangun kembali di atas tanah masing-masing.

Pembangunan huntara untuk penyintas bencana di Pidie Jaya

Foto udara pekerja menyelesaikan pembangunan hunian sementara (huntara) yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum di Kecamatan Meurudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, Senin (16/2/2026). Pembangunan huntara dengan konsep modular tersebut terdiri dari delapan blok dengan total sebanyak 96 unit yang dapat menampung sekitar 120 kepala keluarga dan ditargetkan rampung pada awal Ramadhan 1447 H. ANTARA FOTO/Arnas Padda/nz

Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan, Satgas PRRP mengubah mekanisme pelaksanaan pembangunan rumah in situ. Dalam skema baru tersebut, anggaran pembangunan akan disalurkan melalui transfer kepada bendahara pemerintah daerah.

"Pak Kasatgas dua hari yang lalu sudah menandatangani perubahan metodologi untuk mempercepat karena penyelesaian soal rumah tahun depan adalah final, seluruhnya harus sudah selesai," kata Syafrizal.

Melalui perubahan mekanisme tersebut, bupati dan wali kota akan mengoordinasikan pembangunan rumah di daerah masing-masing. Pemerintah pusat tetap menangani sebagian pembangunan, sedangkan sebagian lainnya dilaksanakan penyedia jasa yang dikoordinasikan pemerintah kabupaten dan kota.

"Jadi sebagian dikerjakan oleh pusat, sebagian akan dikerjakan oleh penyedia perumahan yang dikoordinasikan oleh kepala daerah kabupaten dan kota," ujarnya.

Syafrizal menambahkan, pelibatan penyedia jasa lokal juga ditujukan untuk memberikan ruang bagi pengusaha daerah dalam proses pembangunan kembali rumah masyarakat terdampak bencana.

"Ini juga termasuk untuk memberdayakan pengusaha lokal agar ikut serta di dalam pembangunan perumahan," katanya.

Anggaran Rp186 Miliar untuk Pemulihan Lingkungan Sumatra

Di luar pembangunan hunian bagi korban bencana, ia bilang pemerintah juga menyiapkan langkah pemulihan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Salah satunya melalui rehabilitasi kawasan hutan dan lingkungan yang terdampak bencana di Sumatra.

Ia menyebut pemerintah mengalokasikan anggaran Rp186 miliar untuk Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup. Rinciannya, Rp55 miliar untuk Kementerian Kehutanan dan Rp131 miliar untuk Kementerian Lingkungan Hidup.

Baca juga artikel terkait BANJIR ACEH atau tulisan lainnya dari Novita Lestari

tirto.id - Flash News
Reporter: Novita Lestari
Penulis: Novita Lestari
Editor: Siti Fatimah