Menuju konten utama

Uji Syarat Ijazah Capres di MK: Cermin Rapuhnya Seleksi Parpol

Syarat ijazah SMA capres-cawapres di UU Pemilu digugat ke MK. Pakar menilai norma ini masih menjadi penyaring minimum di tengah rapuhnya rekrutmen partai.

Uji Syarat Ijazah Capres di MK: Cermin Rapuhnya Seleksi Parpol
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kedua kanan) didampingi Wakil Ketua Saldi Isra (kedua kiri), Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh (kiri) dan Enny Nurbaningsih (kanan) memimpin sidang pengucapan putusan atau ketetapan permohonan uji materiil di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (12/11/2026). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/tom.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Ketentuan administratif mengenai syarat pendidikan formal dalam kontestasi pemilihan presiden kembali digugat ke meja hijau Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui permohonan pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pemohon meminta Majelis Hakim Konstitusi menghapus kewajiban memiliki ijazah paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.

Gugatan dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026 tersebut diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar melalui kuasa hukumnya, Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.

Dalam berkas permohonannya yang teregistrasi di laman resmi MK dan dikutip Tirto pada Sabtu (14/11/2026), Pemohon mempersoalkan norma Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang dinilai membatasi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Kepemilikan selembar ijazah formal dipandang tidak serta-merta mencerminkan kecakapan, integritas, maupun kapasitas kepemimpinan seseorang dalam mengemudikan roda pemerintahan.

Bagi Pemohon, kualitas seorang pemimpin justru ditempa melalui rekam jejak pengalaman berorganisasi, kiprah di pemerintahan, serta pengabdian langsung di tengah masyarakat.

“Menjadikan ijazah SMA atau sederajat sebagai persyaratan mutlak pencalonan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pendekatan yang terlalu administratif dalam menilai kapasitas seseorang untuk menduduki jabatan kenegaraan,” tulis permohonan tersebut.

Dalil Terlalu Administratif dan Cermin Demokrasi Dunia

Lebih jauh, Pemohon memandang bahwa mempertahankan norma syarat ijazah dalam undang-undang pemilu justru menyimpan kerawanan politik yang tidak perlu.

Pendekatan hukum yang terlalu bertumpu pada syarat administratif semacam ini berisiko memicu perdebatan politik berkepanjangan seputar keabsahan ijazah kandidat.

Polemik yang terus berulang di ruang publik tersebut pada akhirnya dikhawatirkan dapat menguras energi bangsa dan mengganggu stabilitas penyelenggaraan negara.

“Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan,” tulis Pemohon dalam berkas gugatannya.

Sidang pengucapan putusan MK terhadap 22 permohonan

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua Saldi Isra (kiri), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih (kedua kanan), dan M. Guntur Hamzah (kanan) memimpin sidang pengucapan putusan atau ketetapan uji materiil terhadap 22 permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (15/10/2026). Dalam salah satu putusannya MK mengabulkan permohonan nomor 260/PUU-XXIII/2025 yang menguji secara materiil Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer harus dilakukan perubahan dengan memuat subtansi yang jelas dan tegas berkaitan definisi tindak pidana militer dan tindak pidana umum. ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan/nym.

Sebagai landasan perbandingan ketatanegaraan, Pemohon menyoroti praktik demokrasi di sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Prancis, dan India. Ketiga negara tersebut tidak menjadikan kepemilikan ijazah pendidikan formal sebagai syarat konstitusional bagi warga negaranya yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala negara.

Atas dasar argumentasi tersebut, dalam petitumnya, Pemohon meminta Majelis Hakim MK mengabulkan seluruh gugatan serta menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Filter Minimum di Tengah Absennya Vetting Partai

Upaya menghapus ambang batas pendidikan formal bagi calon pemimpin nasional ini memantik catatan kritis dari kalangan akademisi hukum tata negara.

Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, memandang persoalan ini berada di titik persimpangan antara hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan hak masyarakat luas untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar layak.

Penghapusan syarat ijazah formal tidak bisa dilepaskan dari realitas tata kelola partai politik di Indonesia yang hingga kini belum memiliki mekanisme penyaringan kandidat secara transparan dan akuntabel.

Bivitri menyoroti lemahnya keseriusan partai politik dalam menguji rekam jejak, integritas, dan kapasitas figur yang hendak diusung ke panggung pemilihan presiden.

Ia mencontohkan pencalonan Prabowo Subianto yang menurutnya mengabaikan catatan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat terkait peristiwa penghilangan paksa dan penculikan aktivis pada periode 1997–1998.

Alih-alih mengedepankan penelusuran rekam jejak secara ketat, partai politik dinilai lebih tergiur pada tingkat elektabilitas serta kemampuan kandidat menghimpun sumber pendanaan logistik pemilu.

“Partai politiknya sendiri kan enggak melakukan vetting mechanism itu. Partai politiknya sendiri nggak peduli sebenarnya rekam jejak seseorang itu kayak apa,” kata Bivitri kepada Tirto, Rabu (18/11/2026).

Dalam ekosistem politik semacam itu, Bivitri mengkhawatirkan penghapusan syarat pendidikan formal tanpa didahului pembenahan sistem rekrutmen partai justru akan membuka kotak pandora.

Pintu pencalonan presiden dan wakil presiden berpotensi dibanjiri oleh figur-figur yang semata-mata mengandalkan modal popularitas instan tanpa ditopang kapasitas kepemimpinan yang memadai.

“Kalau benar-benar dibuat kosong, enggak ada ijazah SMA pun gitu, maka kemungkinan terburuknya akan banyak,” ujarnya.

Diskusi Tolak Pembunuhan Demokrasi dan Anti Korupsi

Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti berbicara saat konferensi pers tentang Tolak Pembunuhan Demokrasi dan Anti Korupsi di Kantor YLBHI, Jakarta, Rabu (31/5/2023). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

Kendati memahami semangat Pemohon yang menginginkan proses seleksi kandidat berjalan lebih demokratis dan terbuka—misalnya melalui mekanisme konvensi partai—Bivitri menegaskan bahwa dalam kondisi politik saat ini, syarat tamat SMA masih berfungsi sebagai penyaring minimum.

Apabila partai politik kelak mampu membangun sistem kaderisasi yang transparan serta memilih kandidat berdasarkan rekam jejak dan kapasitas, barulah persyaratan administratif pendidikan formal tidak perlu lagi dijadikan instrumen tunggal kelayakan pemimpin.

Bivitri juga menepis anggapan bahwa kewajiban memiliki ijazah setingkat SMA bersifat diskriminatif terhadap warga negara yang putus sekolah formal.

Sistem pendidikan nasional telah menyediakan jalur alternatif yang sah melalui program kesetaraan Kejar Paket C maupun mekanisme penyetaraan ijazah pendidikan luar negeri bagi siapa pun yang serius mempersiapkan diri menuju kontestasi kepemimpinan nasional.

“Kalau dibilang diskriminatif terhadap warga negara yang tidak memiliki ijazah formal, menurut saya sih kalau memang direncanakan dengan baik pencalonan presidennya, semua orang bisa memiliki ijazah formal melalui Kejar Paket C,” kata Bivitri.

Di sisi lain, ia mengingatkan publik agar tidak mencampuradukkan perdebatan mengenai keberadaan norma syarat pendidikan ini dengan polemik penyetaraan ijazah Wakil Presiden ke-14 RI, Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Bivitri, persoalan yang membelit Gibran terletak pada keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses penyetaraan, bukan pada eksistensi aturan persyaratan pendidikan formal itu sendiri

Batas Kebijakan Terbuka dan Urgensi Reformasi Rekrutmen

Senada dengan pandangan tersebut, Pakar Hukum Pemilu Titi Anggraini, menilai persyaratan pendidikan minimal SMA atau sederajat bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden masih relevan dipertahankan sebagai standar dasar.

Dari sudut pandang hukum konstitusi, pengaturan mengenai jenjang pendidikan kandidat merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang, yakni DPR dan Presiden, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Konstitusi Indonesia memang tidak mengunci jenjang pendidikan tertentu bagi calon presiden dan wakil presiden, sehingga pembentuk undang-undang memiliki ruang merumuskannya dalam UU Pemilu.

Ketentuan tersebut tetap sah secara konstitusional sepanjang pilihan kebijakannya disusun secara rasional, tidak melanggar moralitas publik, serta tidak melahirkan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi.

Sidang pendahuluan UU ambang batas pencalonan presiden

Direktur Eksekutif Yayasan Jaringan Demokrasi dan Pemilu Berintegritas (NETGRIT) Hadar Nafis Gumay (kedua kiri) dan pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini (kiri) mengikuti sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Nomor 101/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Rabu (7/8/2024). Hadar dan Titi menggugat Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu perihal ambang batas pencalonan presiden ke Mahkamah Konstitusi karena dianggap tidak memberikan keadilan bagi partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki kursi di parlemen. ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.

Namun, Titi mengingatkan bahwa status sebagai kebijakan hukum terbuka tidak serta-merta menutup pintu pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi.

“MK dapat mengoreksinya apabila terbukti bertentangan dengan konstitusi, termasuk jika melanggar batas-batas kebijakan terbuka,” ucap Titi saat dihubungi Tirto, Rabu (18/11).

Oleh karena itu, setiap upaya mengubah atau membatalkan norma undang-undang melalui jalur peradilan konstitusi harus bertumpu pada argumentasi pertentangan konstitusional yang kokoh, bukan sekadar perbedaan pandangan mengenai kriteria ideal seorang pemimpin.

Titi mengakui bahwa penghapusan syarat ijazah SMA secara teoretis dapat memperluas akses pencalonan bagi warga negara yang tidak menamatkan pendidikan formal, tetapi pelonggaran aturan tanpa dibarengi mekanisme penyaringan yang ketat justru menyimpan risiko besar bagi kualitas demokrasi.

Bagi Titi, selembar ijazah memang bukan jaminan mutlak atas integritas maupun kecakapan seseorang dalam memimpin negara.

Titik krusial yang jauh lebih menentukan kualitas kepemimpinan nasional justru terletak pada proses rekrutmen politik di internal partai yang demokratis, inklusif, terbuka, dan akuntabel dengan melibatkan pengurus serta anggota partai secara bermakna.

“Pencalonan semestinya menjadi promosi bagi kader terbaik yang telah melalui kaderisasi, penempaan, dan pengabdian yang teruji,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa penentuan calon presiden dan wakil presiden seharusnya berdiri di atas fondasi integritas, kapasitas, dan rekam jejak pengabdian, bukan tunduk pada kehendak segelintir elite partai maupun kompromi politik yang transaksional.

Melihat konstruksi permohonan yang diajukan Pemohon, Titi memperkirakan Majelis Hakim MK akan tetap konsisten dengan pendirian dalam putusan-putusan terdahulu yang menempatkan syarat pendidikan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang.

“Jadi, berdasarkan alasan bahwa ijazah bukan ukuran tunggal kemampuan memimpin, saya belum melihat dasar konstitusional yang cukup kuat untuk menghapus persyaratan tersebut,” kata Titi.

Pada akhirnya, perdebatan di ruang sidang Mahkamah Konstitusi ini kembali menyingkap pekerjaan rumah mendasar dalam sistem demokrasi elektoral Indonesia.

Selama partai politik belum membenahi mekanisme kaderisasi dan penyaringan kandidat secara akuntabel, perdebatan seputar syarat administratif ijazah akan terus berulang tanpa pernah menyentuh akar persoalan dalam melahirkan kepemimpinan nasional yang berkualitas.

Baca juga artikel terkait IJAZAH GIBRAN atau tulisan lainnya dari Nabila Ramadhanty

tirto.id - News Plus
Reporter: Nabila Ramadhanty
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Mochammad Fajar Nur