tirto.id - Ombudsman Republik Indonesia menindaklanjuti delapan laporan masyarakat serta tiga konsultasi publik terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Aduan warga yang masuk mencakup beragam persoalan administratif, mulai dari penunjukan notaris secara sepihak hingga sengketa penentuan lokasi gerai koperasi di daerah.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, menjelaskan, delapan laporan masyarakat yang diterima lembaganya berasal dari berbagai wilayah di Indonesia. Laporan tersebut tercatat datang dari Kabupaten Pati, Kabupaten Lamongan, tingkat nasional melalui Kementerian Koperasi, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Kampar, Kabupaten Pohuwato, serta Kabupaten Polewali Mandar.
“Dari delapan laporan masyarakat dan tiga konsultasi ini, kami memeriksa data identitas dari laporan masyarakat dan kemudian kami melihat kronologisnya,” kata Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Enam Laporan Ditutup, Dua Sedang Diperiksa
Dari total delapan laporan yang masuk, Ombudsman telah menutup penanganan terhadap enam laporan setelah melalui proses verifikasi dan tindak lanjut. Penutupan dilakukan karena instansi terlapor telah melaksanakan tindakan korektif sehingga hak pelapor pulih, maupun karena aduan tidak memenuhi syarat formil dan materiil.
Sementara itu, dua laporan lainnya yang masuk pada 2026 masih dalam tahap pemeriksaan aktif oleh tim Ombudsman. Kedua laporan yang masih didalami tersebut berkaitan dengan sengketa lokasi pembangunan KDKMP di Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Polewali Mandar.
“Penutupan laporan sekali lagi dilakukan karena telah memperoleh penyelesaian, telah dilaksanakan tindakan korektif, tidak memenuhi persyaratan, atau tidak ditemukan adanya dugaan maladministrasi,” terangnya.
Ombudsman juga mencatat tiga konsultasi masyarakat yang seluruhnya masuk pada 2025. Konsultasi pertama berkaitan dengan mekanisme penunjukan pengurus KDKMP di Kabupaten Mamuju. Dua konsultasi lainnya menyoroti proses seleksi serta kendala teknis dalam rekrutmen calon Project Management Officer (PMO) program KDKMP.
Radian memastikan, seluruh aduan dan konsultasi dari masyarakat menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan Ombudsman guna mencegah terjadinya penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, maupun pengabaian kewajiban hukum oleh penyelenggara program strategis nasional tersebut.
“Kami ingin program yang menjadi program prioritas pemerintah ini tidak terjadi dugaan-dugaan maladministrasi, sehingga pelayanan publik dapat terlaksana dengan lebih baik,” pungkasnya.
Penulis: Dias Nashrul Fatha
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
Masuk tirto.id
































