tirto.id - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengubah aturan kode etik kepolisian demi memproses kasus dugaan penyadapan ilegal dan makar yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Perubahan aturan itu resmi dituangkan dalam Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 yang disahkan pada Senin (16/11/2026).
Kadiv Humas Polri, Irjen Jhonny Eddizon Isir, mengemukakan perubahan itu dilakukan untuk mengakomodir kasus dugaan penyadapan ilegal dan makar yang dilakukan eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Sebab, baru kali ini tersangka merupakan pangkat tertinggi di Polri.
"Iya betul, itu salah satu pertimbangan utamanya. Perpol No. 4 Tahun 2026 tentang perubahan Perpol No. 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Polri dan Komisi Kode Etik Polri," ungkap Isir saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (18/11/2026).
Pembatasan Pengajuan Banding dan Audit Investigasi
Isir menjelaskan sejumlah poin krusial yang diubah dalam peraturan tersebut. Pertama, perubahan terjadi pada Bab Ketentuan Umum angka 6 Pasal 1 mengenai pihak yang berhak mengajukan banding.
Sebelum diubah, banding dapat diajukan oleh pelanggar, istri atau suami, anak, maupun orang tua pelanggar. Dalam aturan baru, hak pengajuan banding dibatasi hanya untuk pelanggar saja.
Kedua, pada ketentuan audit investigasi di ayat (4) dan ayat 5 Pasal 15 disisipkan yaitu ayat (4a). Pasal baru itu berbunyi, berdasarkan laporan hasil Audit Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, fungsi sumber daya manusia, fungsi hukum, dan fungsi profesi dan pengamanan.
Perubahan Batas Waktu Panggilan dan Kehadiran Sidang
Ketiga, perubahan pada ayat (5) Pasal 19 mengenai batas waktu penyampaian surat panggilan dan surat permohonan kesediaan. Aturan lama menyebut surat disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pemeriksaan, kini diubah menjadi paling lambat 3 (tiga) hari kalender. "Perubahanya frasa hari kerja berubah menjadi hari kalender artinya hari Sabtu dan Minggu dihitung," ucap Isir.
Lebih lanjut, ketentuan ayat (3) Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi susunan organisasi KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya berpangkat sama atau lebih tinggi dengan pangkat terduga pelanggar. Diubah menjadi keanggotaan dari KKEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpangkat setingkat lebih tinggi, sama atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
"Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," kata Isir.
Perubahan juga ada pada ketentuan ayat (2) Pasal 59 diubah yang awal berbunyi “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar” diubah menjadi “Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP.”
Dengan demikian, ada dua pilihan bagi pelanggar, yakni bisa hadir langsung dalam sidang atau bila pelanggar tidak bisa hadir dalam ruang sidang bisa menggunakan media elektronik seperti melalui Zoom dengan syarat atas persetujuan Ketua KKEP.
Syarat Pangkat Anggota Sidang KKEP Disesuaikan
Kelima, penyesuaian struktur kepangkatan anggota Komisi Kode Etik Polri (KKEP) pada ayat (3) Pasal 42. Sebelumnya, keanggotaan KKEP wajib berpangkat sama atau lebih tinggi dari terduga pelanggar.
Kini, aturan tersebut diubah sehingga keanggotaan KKEP dapat diisi oleh personel yang berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah.
"Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP," kata Isir.
Keenam, ketentuan serupa juga diterapkan pada sidang banding sebagaimana diatur dalam ayat (3) Pasal 74. Keanggotaan KKEP Banding kini diperbolehkan berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari pelanggar.
Masa Penempatan Khusus dan Syarat PTDH
Ketujuh, perubahan masa Penempatan di Tempat Khusus (Patsus) pada ayat (4) Pasal 98 serta ayat (1) huruf d Pasal 109. Durasi Patsus yang semula paling lama 30 hari kerja kini dipersingkat menjadi paling lama 20 hari kalender guna menyesuaikan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
"Kedelapan, ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 109 huruf d, yakni Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 30 hari kerja diubah menjadi Penempatan pada Tempat Khusus paling lama 20 hari kalender, mengikuti ketentuan KUHAP," sebut Isir.
Terakhir, ketentuan syarat PTDH di antaranya diatur pada ayat 2 Pasal 111 terutama pada huruf c dengan bunyi “tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lama 5 tahun”. Diubah menjadi “tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih”.
Ada penambahan frasa “atau lebih” dalam arti kalau lebih dari 5 tahun ancaman pidananya sudah masuk kategori sanksi administrasi PTDH.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Siti Fatimah
Masuk tirto.id
































