Menuju konten utama

Menteri HAM Minta Bupati Kupang Mundur jika Terbukti Bersalah

Menteri HAM Natalius Pigai kawal kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret Bupati Kupang. Pigai dorong Polda NTT percepat proses pemeriksaan.

Menteri HAM Minta Bupati Kupang Mundur jika Terbukti Bersalah
Konferensi pers terkait kasus dugaan kekerasan seksual yang diduga melibatkan Bupati Kupang, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026). tirto.id/Hanang Septioyudho
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai meminta Bupati Kupang, Yosef Lede, mengundurkan diri dari jabatannya apabila terbukti bersalah dalam kasus dugaan kekerasan seksual di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pernyataan Pigai tersebut merespons desakan publik terkait penanganan perkara yang menyeret kepala daerah itu.

"Ya kalau terbukti bersalah ya patutlah [mundur]," kata Pigai saat konferensi pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Pigai mengatakan, penanganan perkara tersebut harus dilihat melalui dua mekanisme, yakni proses hukum dan proses politik. Menurutnya, kedua proses itu memiliki mekanisme yang berbeda.

"Kan itu ada proses, ini proses politik dan proses hukum. Proses hukum itu berbeda dengan proses politik," ujarnya.

Meski demikian, Pigai memastikan Bupati Kupang belum ditetapkan sebagai tersangka. Ia meminta publik memberikan ruang bagi proses hukum yang sedang berjalan.

Kementerian HAM Kawal Proses Hukum di Polda NTT

Natalius Pigai

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026). tirto.id/Hanang Septioyudho

Kementerian HAM telah memerintahkan Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan HAM serta Kantor Wilayah Kementerian HAM NTT untuk mengawal penanganan perkara tersebut.

Pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kupang, Pemerintah Provinsi NTT, dan kepolisian.

Pigai meminta kepolisian melakukan penyelidikan secara profesional, objektif, dan imparsial. Ia menilai kecepatan penanganan perkara menjadi bagian penting dalam memberikan akses keadilan bagi korban.

"Kecepatan pemeriksaan itu memberi kepuasan dan keadilan bagi keluarga korban," kata Pigai.

Ia juga menanggapi sorotan keluarga korban dan masyarakat mengenai rencana pemeriksaan terhadap Bupati Kupang pada 21 November 2026.

Menurut Pigai, jadwal tersebut memang disampaikan berdasarkan prosedur kepolisian, tetapi masyarakat menilai jeda pemeriksaan terlalu lama.

"Semoga saja Polda NTT setelah mendengar kritikan publik itu mau dilakukan pemeriksaan secepatnya," ujarnya.

Kronologi Dugaan Kekerasan Seksual Menurut DPR

Umbu Kabunang

Anggota DPR RI Fraksi Golkar dari daerah pemilihan NTT, Umbu Kabunang, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026). tirto.id/Hanang Septioyudho

Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Golkar dari daerah pemilihan NTT, Umbu Kabunang, menyampaikan bahwa dugaan kekerasan seksual tersebut diduga terjadi dua kali dalam satu malam.

Berdasarkan informasi kronologi yang diterimanya dari pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di NTT, terduga pelaku diduga meminta dua perempuan untuk mencarikan perempuan lain agar dibawa ke kediamannya.

Umbu menjelaskan, kedua perempuan tersebut kemudian membawa korban ke rumah terduga pelaku. Setelah itu, keduanya meninggalkan korban di rumah tersebut bersama terduga pelaku.

"Jadi tiga orang wanita datang ke tempat terduga pelaku, terus korban ini ditinggalkan di rumah situ, terus kedua-dua wanita ini pulang, keluar," kata Umbu.

Beberapa jam kemudian, diduga terjadi pemerkosaan. Korban sempat menghubungi dua perempuan yang mengantarnya untuk meminta dijemput. Namun, menurut Umbu, korban justru kembali ditinggalkan di lokasi tersebut.

"Jadi terjadi dalam satu hari itu terjadi diduga dua kali tindak pidana pemerkosaan," ujarnya.

Umbu mengatakan, korban akhirnya menghubungi anggota keluarganya untuk meminta pertolongan. Saat itu, korban disebut berada dalam kondisi ketakutan dan bersembunyi di kamar mandi.

Ia juga menyebut terdapat dugaan upaya pemberian uang kepada korban. Berdasarkan keterangan yang diterimanya, terduga pelaku diduga menitipkan uang di dalam tas korban, tetapi uang tersebut tidak diambil.

Sorotan Dugaan TPPO dan Perlindungan Korban

Selain dugaan kekerasan seksual, Umbu meminta kepolisian mendalami kemungkinan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dugaan tersebut berkaitan dengan informasi adanya pihak-pihak yang diminta mencari perempuan untuk dibawa ke tempat terduga pelaku.

Umbu juga mengungkapkan adanya dugaan tekanan terhadap korban agar tidak menceritakan peristiwa tersebut. Ia meminta LPSK dan kepolisian memberikan perlindungan kepada korban maupun saksi lain dari ancaman dan intimidasi.

"Makanya kami minta kepada LPSK untuk segera melindungi korban dan saksi-saksi lain daripada teror ancaman sehingga mereka tidak berani menyatakan pendapat yang benar," katanya.

Menurut Umbu, LPSK NTT telah memberikan perlindungan kepada korban dengan menempatkannya di rumah aman. Ia juga menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kapolda NTT agar perkara tersebut dituntaskan.

Desakan Percepatan Penyidikan Tanpa Izin Mendagri

Gregorius Retas Daeng

Direktur Advokasi PADMA, Gregorius Retas Daeng, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026). tirto.id/Hanang Septioyudho

Direktur Advokasi PADMA, Gregorius Retas Daeng, mengatakan laporan dugaan kekerasan seksual tersebut masih berada pada tahap penyelidikan dan belum naik ke penyidikan.

Ia menyebut peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 13 November 2026. Namun, hingga 18 November, Bupati Kupang selaku terlapor belum diperiksa. Berdasarkan informasi yang diterimanya, pemeriksaan baru dijadwalkan pada 21 November 2026.

"Kami meminta agar jajaran Polda NTT bisa bergerak dan bekerja cepat dan memeriksa sekaligus menetapkan status sebagai tersangka agar proses ini bisa berjalan lancar ke depannya," kata Gregorius.

Rieke Diah Pitaloka

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu (18/11/2026). tirto.id/Hanang Septioyudho

Di sisi lain, anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, meminta kepolisian tetap mengusut perkara tersebut tanpa menunggu persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Ia merujuk pernyataan Mendagri pada 16 November 2026 yang menyebut kepolisian dapat langsung melakukan pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga terlibat tindak pidana.

Rieke juga menyatakan bahwa pihaknya mendapat informasi mengenai rencana pemeriksaan mendalam terhadap Bupati Kupang pada 21 November. Ia mempertanyakan jeda waktu tersebut mengingat laporan sudah disampaikan sejak 13 November.

"Kami tetap berkomitmen untuk bukan hanya mengawal viral, tetapi kita pastikan bahwa kasus ini harus diusut tuntas," kata Rieke.

Rieke turut meminta penyidik mendalami dugaan TPPO selain dugaan kekerasan seksual. Ia menilai penanganan perkara harus mempertimbangkan kemungkinan adanya tindak pidana lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Kasus ini mendapat perhatian Kementerian HAM setelah Forum Perempuan Diaspora NTT bersama tim advokasi dan sejumlah anggota DPR RI menyampaikan pengaduan kepada Pigai pada Rabu (18/11/2026).

Pigai menyatakan Kementerian HAM akan terus mengawal perkara tersebut dan memastikan perlindungan terhadap korban.

Baca juga artikel terkait KASUS KEKERASAN SEKSUAL atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Siti Fatimah