Menuju konten utama

Daftar Tindak Pidana Masuk UU Perampasan Aset Selain Korupsi

Selain korupsi, terdapat enam kelompok tindak pidana lainnya yang masuk dalam cakupan perampasan aset.

Daftar Tindak Pidana Masuk UU Perampasan Aset Selain Korupsi
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikan laporan terhadap pembahasan atas RUU Perampasan Aset saat Rapat Paripurna ke-13 DPR Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Dalam rapat tersebut, DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset menjadi undang-undang setalah 18 tahun bergulir di DPR. ANTARA FOTO/Fauzan/nym.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya mengatur jenis-jenis tindak pidana yang asetnya dapat dirampas oleh negara. Ketentuan mengenai tindak pidana yang masuk cakupan perampasan aset tersebut tertuang dalam draf beleid bertanggal 18 November 2026.

Pengaturan mengenai tindak pidana yang asetnya dapat dirampas tercantum dalam Bab II tentang Ruang Lingkup, khususnya pada Pasal 4. Pasal 4 ayat (1) menetapkan tindak pidana korupsi sebagai delik utama yang dapat dikenai perampasan aset, baik berdasarkan putusan pidana maupun tanpa putusan pidana terhadap pelakunya.

Selain korupsi, Pasal 4 ayat (3) merinci enam kelompok tindak pidana lainnya yang masuk dalam cakupan perampasan aset. Kelompok tersebut meliputi tindak pidana narkotika dan psikotropika, terorisme dan pendanaan terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata/amunisi/bahan berbahaya, perdagangan orang, serta penipuan dan/atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak pada perekonomian dan/atau masyarakat luas.

"Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap: a. tindak pidana narkotika dan psikotropika; b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme; c. tindak pidana penyelundupan manusia; d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya; e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi berdampak pada perekonomian dan/atau masyarakat luas," bunyi Pasal 4 ayat (3) dalam draf RUU Perampasan Aset yang baru disahkan DPR RI pada Kamis (19/11/2026).

Dalam bagian Penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f, draf tersebut memerinci bentuk kejahatan penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi yang dimaksud.

"Yang dimaksud dengan 'tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas' antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto," tulis bagian penjelasan beleid tersebut.

Sementara itu, Pasal 4 ayat (2) juga mengatur ketentuan ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Ayat tersebut menyatakan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi pidana mati dengan tata cara pelaksanaan berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, hukum pidana, hukum acara pidana, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Terhadap seluruh tindak pidana dalam Pasal 4 tersebut, Pasal 3 menetapkan dua jalur pelaksanaan perampasan aset.

Jalur pertama dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana, sedangkan jalur kedua dilakukan tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Perampasan aset berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dijatuhkan sebagai pidana tambahan mengikuti pidana pokok sesuai Pasal 8 ayat (2).

Sedangkan perampasan aset tanpa putusan pidana diterapkan terhadap tersangka atau terdakwa yang meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, maupun pelaku yang tidak diketahui atau tidak diketahui keberadaannya, dengan syarat nilai aset pada saat diperoleh paling sedikit Rp1 miliar berdasarkan Pasal 6 dan penjelasannya.

Aset yang dapat dirampas dari tindak pidana tersebut meliputi aset hasil tindak pidana termasuk yang dipindahtangankan atau dikonversikan, benda bergerak dan berwujud yang menjadi alat atau sarana langsung tindak pidana, aset hasil temuan asal tindak pidana, serta aset sah milik pelaku untuk membayar kerugian.

Pada ketentuan penutup, Pasal 72 menegaskan bahwa perampasan dan pengelolaan aset dalam beleid ini hanya dapat dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah undang-undang diberlakukan. Pasal 74 kemudian menetapkan bahwa undang-undang ini mulai berlaku dan dilaksanakan setelah 12 bulan sejak diundangkan serta setelah terbentuknya badan pengelola aset dan badan pengawas.

Baca juga artikel terkait RUU PERAMPASAN ASET atau tulisan lainnya dari Muhammad Rayfahd Haykal

tirto.id - Flash News
Reporter: Muhammad Rayfahd Haykal
Penulis: Muhammad Rayfahd Haykal
Editor: Bayu Septianto