tirto.id - Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut Indonesia masih kekurangan sekitar 55 ribu dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kabupaten/kota. Pemerintah berupaya mengatasi persoalan tersebut melalui pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI Ariyo Windutomo, mengatakan upaya pemenuhan kebutuhan dokter spesialis dilakukan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.
Menurut Ariyo, kolaborasi lintas kementerian tersebut dilakukan untuk mengatasi hambatan penyediaan PPDS berbasis rumah sakit atau Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU).
“Untuk mempercepat pemenuhan kekurangan 55.000 dokter spesialis di Indonesia yang harus segera didistribusikan ke 481 kabupaten kota,” kata Ariyo dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI, Kamis (19/11/2026).
“Dari upaya penyelesaian hambatan oleh KSP, telah beroperasi sebanyak 25 program studi baru PPDS RSPPU sejak 31 Agustus 2026,” lanjut Ariyo.
Persoalan kekurangan dokter spesialis juga berkaitan dengan pemerataan akses pelayanan kesehatan, terutama di daerah yang masih minim tenaga medis spesialis.
Ariyo menegaskan KSP menyatakan akan terus mengawal penyelesaian hambatan pemenuhan dokter spesialis melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari tugas KSP dalam mempercepat pelaksanaan program prioritas nasional dan mengelola isu strategis.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
Masuk tirto.id


































