Menuju konten utama

DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Etik Pencalonan Gibran Senin Depan

DKPP memastikan persidangan akan digelar secara terbuka untuk umum, sederhana, cepat, dan tanpa dipungut biaya. 

DKPP Gelar Sidang Pelanggaran Etik Pencalonan Gibran Senin Depan
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Heddy Lugito (kiri), dan Koordinator Divisi Pengaduan DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (kanan), saat memberikan keterangan kepada awak media dalam diskusi di Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). tirto.id/ Hanang Septioyudho
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjadwalkan sidang perdana pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka saat Pilpres 2024, Senin (23/11/2026) mendatang.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, menyampaikan terdapat empat perkara aduan yang telah lolos verifikasi administrasi dan materiel sehingga siap disidangkan. Sementara itu, terdapat satu aduan lainnya dinyatakan gugur pada tahap verifikasi administrasi karena pengadu tidak melengkapi dokumen persyaratan hingga batas waktu yang ditentukan.

"Jadi empat aduan itulah nanti yang akan kami sidangkan pada tanggal 23 hari Senin," kata Heddy di Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026).

Heddy menjelaskan kelima laporan tersebut masuk ke DKPP setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan sebelum keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) yang memerintahkan pemusnahan surat keterangan penyetaraan pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Secara substansi, pokok aduan menyoroti dugaan tidak dilakukannya verifikasi faktual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap syarat pendidikan calon wakil presiden.

Selain persoalan verifikasi ijazah, salah satu aduan juga mendalilkan dugaan penyelundupan pasal dalam Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, serta mengadukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena dianggap tidak melakukan pengawasan secara optimal dalam proses tersebut.

Pada persidangan Senin pekan depan, keempat pengadu akan membacakan pokok aduannya secara berurutan berdasarkan nomor registrasi perkara.

Setelah pembacaan pokok aduan, jajaran KPU dan Bawaslu selaku pihak teradu akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban.

​"Empat-empatnya disampaikan, membaca pokok aduannya, keempat pengadu itu secara berurutan membacakan pokok aduannya sesuai nomor aduan," ujar Heddy.

Koordinator Divisi Pengaduan DKPP, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, memastikan persidangan akan digelar secara terbuka untuk umum, sederhana, cepat, dan tanpa dipungut biaya.

​"Karena pada prinsipnya sidang itu kan sederhana, cepat dan saya pastikan tidak berbayar," kata Dewa.

DKPP juga membuka opsi penggabungan jadwal sidang mengingat keempat perkara memiliki irisan isu dan dalil pokok yang serupa.

Sebagai informasi, sebelumnya, DKPP mengantongi lima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) pascaterbitnya Putusan MK Nomor 01-PHPU.PRES-XXIV/2026.

Rinciannya, dua laporan didaftarkan pada 13 Oktober 2026 bernomor 042/02-12/SET-02/X/2026 serta 044/02-13/SET/X/2026.

​Kemudian, satu aduan menyusul masuk pada 14 Oktober 2026 dengan nomor 045/01-14/SET-02/X/2026.

Adapun dua laporan serupa lainnya lebih dulu diterima pada 8 dan 9 Oktober 2026 bernomor 038/01-08/SET-02/X/2026 serta 039/01-08/SET-02/X/2026.

Dari kelima laporan tersebut, berkas bernomor 044/02-13/SET-02/X/2026 dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) administrasi dan verifikasi per 6 November 2026.

Baca juga artikel terkait IJAZAH GIBRAN atau tulisan lainnya dari Hanang Septioyudho

tirto.id - Flash News
Reporter: Hanang Septioyudho
Penulis: Hanang Septioyudho
Editor: Andrian Pratama Taher