Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Kamis, 6 Agt

KPK Periksa Lagi Iskandar Sitorus, Dalami Suap untuk Bea Cukai

Iskandar Sitorus juga didalami soal pemberian dari PT Blueray Cargo kepada pihak-pihak di DJBC terkait kegiatan importasi barang.
Hukum
Kamis, 6 Agt

KPK Telusuri Korban Pemerasan Setya Budi selain Bupati Pemalang

KPK juga tidak akan segan untuk menjerat pihak lain jika ditemukan alat bukti yang menunjukkan dugaan pemerasan terkait iming-iming pengurusan perkara.
Hukum
Kamis, 6 Agt

Saksi Akui Beri Rp1 M ke Hery Susanto untuk Atur LHP Ombudsman

Pemberian uang ke pihak Ombudsman ditujukan untuk mengurangi kewajiban beban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang wajib dibayarkan.
News Plus
Kamis, 6 Agt

Mengapa Kawasan Bromo Amat Rentan Dilanda Karhutla?

Kawasan Bromo harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pencegahan dan penanganan karhutla yang lebih lengkap.
Hukum
Kamis, 6 Agt

Hakim Tolak Praperadilan Roy Suryo soal Ganti Rugi Rp206 Juta

Roy Suryo menyatakan menerima putusan ini. Namun, akan kembali mengajukan permohonan yang sama sesuai dengan koreksi yang disampaikan oleh Hakim.
Hukum
Rabu, 5 Agt

KPK Duga Ada Pejabat Kemenhut Lain Terima 12.500 Dolar Singapura

KPK juga menemukan indikasi bahwa Raja Juli bertemu dengan Suhardiman Amby bukan pertama kali dan sempat bertemu bulan April dan Mei 2026.
Ekonomi
Rabu, 5 Agt

Menkum Targetkan Arak Bali & Sopi Mendunia bak Champagne

Menkum Supratman Andi Agtas dorong Arak Bali hingga Sopi NTT jadi kekayaan intelektual global agar punya nilai ekonomi tinggi.
Hukum
Rabu, 5 Agt

KPK Sita 8.500 Dolar Singapura usai Geledah Imigrasi Jaksel

KPK juga menyita dokumen saat menggeledah kantor Imigrasi (Kanim) Jaksel dan Jakpus selain menyita uang ribuan dolar dari ruangan Kepala Kanim Jaksel.
Hukum
Rabu, 5 Agt

KPK Ajukan Banding Putusan Gubernur Riau Nonaktif Abdul Wahid

KPK juga mengajukan banding atas vonis terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi pemerasan anggaran UPT jalan dan Jembatan Dinas PUPR-PKPP tahun 2025.
Hukum
Selasa, 4 Agt

KPK Ungkap Bupati Kuansing Diduga Sunat TPP ASN hingga 50 Persen

Praktik lancung di Kuansing terungkap. KPK sebut Bupati Suhardiman Amby pangkas TPP ASN hingga 50 persen dan iuran paksa demi akali temuan BPK.