Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Wawancara Khusus
2 jam lalu

Perkara AI: Inovasi Ibam Arief Melawan Kriminalisasi Hukum

Bermula dari kasus Chromebook Kemendikbudristek, Ibrahim Arief mengembangkan Perkara AI untuk bantu advokat urai ribuan berkas hukum.
News Plus
5 jam lalu

E-Voting Bisa di Pilkades, Kapan Diterapkan dalam Pemilu?

Kemendagri belum menetapkan penerapan e-voting sebagai sistem pemungutan suara yang harus diberlakukan secara seragam di seluruh daerah.
Sosial Budaya
Sabtu, 31 Okt

BNPB Sebut Merauke Penyumbang Terbesar Karhutla di Papua Selatan

Kristomei meminta pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Papua Selatan 
Hukum
Sabtu, 31 Okt

Geledah di Ponpes Putri, Ombudsman Ingatkan Polri Hormati HAM

Ombudsman mendesak Polri menyampaikan kepada publik dasar hukum penggeledahan hingga memastikan pemulihan psikososial akibat aksi ke pesantren putri.
Hukum
Sabtu, 31 Okt

Kejari Karawang: Kerugian Negara Kasus Kredit KPR Rp721,6 Miliar

Dalam laporan BPK yang diserahkan pada Kamis (29/10/2026), kerugian negara atas kasus ini ditaksir mencapai Rp721,6 miliar.
News Plus
Sabtu, 31 Okt

Golok Buya Cep Jamhur dan Kekhawatiran Hilangnya Perajin Lokal

Saingan para pengrajin golok tradisional bukan hanya barang pabrik, melainkan juga barang impor terutama dari Cina dengan harga yang lebih murah.
News Plus
Jumat, 30 Okt

Pro-Kontra PPN untuk Pembalut: Bisakah Dihapus untuk Keadilan?

Sejumlah pihak mendukung agar penghapusan pajak untuk pembalut dan sanitasi menstruasi lain, tetapi harus dikawal agar harga bisa turun usai pajak 0 persen.
News Plus
Jumat, 30 Okt

Nasib Masyarakat Adat Masih Menggantung dalam RUU HAM

RUU HAM belum mengatur pelindungan dan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas hukum dan peradilan adat.
News Plus
Kamis, 29 Okt

Bisakah LHKPN jadi Dasar Perampasan Aset Pejabat?

Meski relevan dengan praktik civil recovery di Inggris dan Italia, perampasan aset berbasis LHKPN di RI wajib melalui pembuktian dan putusan pengadilan.
News Plus
Rabu, 28 Okt

Efektifkah Sanksi Administratif Memulihkan Kerugian Karhutla?

Sanksi administratif dinilai belum cukup menangani karhutla. Korporasi didesak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan kerugian warga.