PISA 2025: Kesenjangan di Balik Kemauan Belajar dan Kemampuan

tirto.id - Di atas kertas, sebuah soal matematika mungkin terlihat sederhana: ada angka, rumus, lalu jawaban yang harus ditemukan. Namun, ketika angka-angka itu dimasukkan ke dalam sebuah cerita, sebagian siswa tiba-tiba terhenti.

Mereka menatap lembar soal lebih lama. Berpikir, mencoba mencari petunjuk, tetapi tidak segera menggoreskan pulpen di kertas jawaban.

Mereka tahu harus menghitung. Sebagian bahkan masih hafal rumus-rumus yang diajarkan guru. Namun, ketika berhadapan dengan soal cerita, mereka tidak selalu tahu harus memulai dari mana.

Situasi semacam itu kerap ditemui Dea Sasthi Amelia, guru Matematika di SMP Dharmapatria, Bekasi Barat. Menurutnya, sebagian siswa terbiasa mengerjakan soal yang secara langsung menunjukkan angka dan operasi matematika yang harus digunakan. Akibatnya, ketika informasi matematika disisipkan ke dalam sebuah cerita, mereka kesulitan menerjemahkannya menjadi persoalan yang dapat dihitung.

“Jadi mereka tuh terbiasa dengan soal yang to the point. Jadi langsung ke angka gitu,” ujar Dea saat berbincang dengan Tirto, Jumat (25/9/2026).

Padahal, soal cerita sengaja diberikan agar siswa tidak sekadar menghafal rumus, tetapi memahami persoalan dan melihat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Melalui soal semacam itu, guru berharap matematika tidak berhenti sebagai kumpulan angka dan formula, melainkan menjadi alat untuk memahami persoalan di dunia nyata.

“Anak-anak tuh biasanya bingung kalau dapat soal yang literatur gitu. Kayak soal cerita gitu kan kalau di matematika itu. Karena kalau dari kita—maksudnya dari guru tuh—berharapnya kalau dapat soal cerita kan anak-anak tuh jadi, oh lebih dekat dengan dunia nyata gitu ya. Tapi tuh sering kali di anak-anaknya tuh mereka kayak, ‘Bingung, Bu, kalau soal cerita,’” ungkapnya.

Menurut perkiraan Dea, sekitar 30 persen siswanya dapat dengan cepat memahami soal yang lebih rumit. Sekitar 40 persen lainnya sebenarnya memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk mencoba, tetapi membutuhkan waktu lebih panjang untuk menemukan hubungan antara informasi dalam soal dengan konsep matematika yang harus digunakan.

Sementara itu, sebagian siswa lainnya cenderung kehilangan motivasi ketika berhadapan dengan soal yang menurut mereka terlalu sulit.

Dea memberi contoh dari materi bangun ruang yang sedang diajarkannya. Pada soal pertama, ia memberikan informasi lengkap dan meminta siswa menghitung volume. Setelah siswa memahami pola penyelesaiannya, ia mengubah pertanyaan pada soal berikutnya: kali ini siswa diminta mencari tinggi bangun ruang tersebut.

“Awalnya aku ngasih semuanya. Nanti yang ditanya ya volumenya, misal. Nah soal kedua, nanti aku suruh mereka cari tingginya. Kemarin sih alhamdulillahnya berjalan ya. Maksudnya, untuk beberapa anak tuh koneknya cepat gitu. Tapi ya karena nggak semuanya punya kemampuan yang sama, jadi ya, ya gitu. Kayak anak yang bingung mah tetap bingung,” katanya sambil tertawa kecil.

Bagi Dea, perubahan kecil pada bentuk soal dapat membuat tingkat kesulitannya terasa jauh berbeda bagi siswa. Ketika pola penyelesaian tidak lagi persis sama dengan contoh yang diberikan di kelas, sebagian siswa kehilangan pegangan.

Di tengah perkembangan teknologi yang semakin masif, guru juga menghadapi tantangan lain: kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Dea melihat sebagian siswanya mulai menggunakan AI ketika mengerjakan pekerjaan rumah. Soal difoto, dimasukkan ke aplikasi, kemudian jawaban yang muncul tinggal disalin.

“Padahal saya ngajarinnya jangan AI. Buka TikTok-mu, karena kamu kan terbiasa dengan TikTok ya. TikTok tuh banyak banget tuh pelajaran matematika, pelajaran lain tuh banyak banget sharing di situ. Tapi mereka tuh lebih pilih untuk langsung foto soal mereka, taruh AI, gua tulis, selesai,” ujarnya.

Siswa Kesulitan Belajar Ilmu Eksakta

Kesulitan memahami soal juga dirasakan Muthia Firdaus (17), siswa kelas XI Bahasa di salah satu SMA Negeri di Purworejo. Pelajaran eksakta, terutama matematika, menjadi salah satu pelajaran yang membuatnya harus bekerja lebih keras.

Ia belum mengetahui nilai matematika dari ulangan harian terakhirnya. Namun, ia memperkirakan hasilnya tidak terlalu bagus.

Kepada Tirto, Muthia mengaku sekolah terasa melelahkan. Bukan karena tidak ada materi yang diberikan guru. Pelajaran tetap berjalan dan materi tetap disampaikan. Hanya saja, tidak semua materi dapat dengan mudah dipahami.

“Ya begitulah,” katanya ketika ditanya apakah pelajaran di sekolah sulit dipahami, Jumat (25/9/2026).

Kesulitan tersebut tidak berarti Muthia selalu memperoleh nilai rendah. Dalam pelajaran non-eksakta seperti Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), misalnya, ia pernah mendapatkan nilai 96. Menurutnya, nilai tersebut juga dipengaruhi oleh tingkat kesulitan soal yang relatif mudah.

Pengalaman serupa, dalam bentuk berbeda, dialami Rifqi Ridho (15). Bagi siswa kelas IX di salah satu SMP negeri di Jakarta itu, fisika menjadi salah satu pelajaran yang membuatnya harus berpikir lebih lama.

Ketika guru menjelaskan rumus di depan kelas, Rifqi masih dapat mengikuti. Ia bisa mencatat, menghafalkan simbol, dan mengerjakan contoh soal yang diberikan. Persoalan biasanya muncul ketika angka-angka dalam soal berubah menjadi sebuah cerita.

Rumus yang sebelumnya terlihat sederhana mendadak terasa berbeda ketika harus digunakan untuk menyelesaikan persoalan yang bentuknya tidak persis sama dengan contoh di kelas.

“Kalau rumusnya masih ingat biasanya bisa. Tapi kalau soalnya dibuat cerita, kadang bingung rumus yang dipakai yang mana,” kata Rifqi kepada Tirto, Kamis (24/9/2026)

Ia biasanya membaca soal beberapa kali, mencari informasi yang diketahui, kemudian melihat apa yang sebenarnya ditanyakan. Setelah itu, ia mencoba mengingat kembali rumus yang pernah dijelaskan guru. Tidak jarang, ia harus bertanya kepada teman.

Pengalaman tersebut membuat Rifqi menyadari bahwa menghafalkan rumus tidak selalu berarti memahami pelajaran. Ia bisa mengingat rumus tertentu, tetapi masih kebingungan ketika harus menentukan kapan dan bagaimana rumus tersebut digunakan.

Dalam sebuah soal, misalnya, besaran yang harus dicari tidak selalu disebutkan secara langsung. Rifqi harus memahami situasi yang diberikan, mengidentifikasi informasi yang tersedia, kemudian menentukan rumus yang paling sesuai.

“Kadang sudah tahu rumusnya, tapi bingung masukinnya ke soal,” keluhnya.

PISA 2025: Mayoritas Siswa Belum Mencapai Kecakapan Dasar

Kesulitan yang dialami Muthia dan Rifqi menunjukkan persoalan yang lebih luas daripada sekadar kemampuan menghafal rumus. Pengetahuan yang telah dimiliki siswa harus dapat digunakan ketika mereka menghadapi persoalan dalam bentuk yang berbeda dari contoh yang biasa ditemui di kelas.

Kemampuan semacam itu menjadi salah satu aspek yang diukur melalui Programme for International Student Assessment (PISA), asesmen internasional yang diselenggarakan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk melihat sejauh mana siswa berusia 15 tahun mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam membaca, matematika, dan sains untuk menghadapi persoalan kehidupan nyata.

Rektor Universitas Yarsi, Fasli Jalal, mengatakan PISA tidak sekadar menguji apakah siswa mengetahui suatu konsep. Asesmen tersebut juga melihat bagaimana pengetahuan itu digunakan ketika siswa menghadapi persoalan.

“Karena yang ditanya di PISA itu bukan hafalan. Malahan aplikasi pun di itu di dalam taksonomi Bloom tentang kerangka berpikir anak, dari berpikir tingkat rendah sampai berpikir tingkat tinggi, atau dari Low Order Thinking Skills (LOTS) menjadi Higher Order Thinking Skills (HOTS),” kata Fasli saat dihubungi Tirto, Kamis (24/9/2026).

Dengan demikian, siswa tidak hanya dituntut mengetahui jawaban. Mereka juga perlu memahami persoalan, mengidentifikasi informasi yang relevan, memilih strategi penyelesaian, mengevaluasi hasil, dan menggunakan pengetahuan yang telah dimiliki dalam situasi yang baru.

“Itu yang ditanya dan dicari oleh PISA itu. Dan anak kita jongkok di sana,” sambung Fasli.

Gambaran tersebut tercermin dalam laporan PISA 2025 yang dirilis OECD. Hasilnya menunjukkan bahwa capaian siswa Indonesia dalam bidang matematika, membaca dan sains masih berada di bawah rata-rata OECD. Dalam matematika, hanya 17 persen siswa Indonesia yang mencapai setidaknya Level 2, yakni tingkat kecakapan minimum dalam PISA. Artinya, sekitar 83 persen siswa masih berada di bawah ambang kompetensi tersebut.

Kesenjangan serupa terlihat dalam membaca dan sains. Hanya 27 persen siswa Indonesia yang mencapai setidaknya Level 2 dalam membaca, sementara pada sains angkanya mencapai 37 persen. Sebagai pembanding, rata-rata OECD mencapai 69 persen untuk membaca, 74 persen untuk sains, dan 65 persen untuk matematika.

Level 2 merupakan tingkat kecakapan minimum yang menjadi salah satu titik penting dalam PISA. Pada tingkat ini, siswa setidaknya diharapkan mampu memahami dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan persoalan sederhana dalam situasi yang relatif familiar.Dalam matematika, misalnya, siswa diharapkan mampu mengenali bagaimana sebuah situasi sederhana dapat direpresentasikan secara matematis tanpa instruksi langsung.

Jika kemampuan siswa meningkat ke Level 5 dan 6, tuntutannya menjadi jauh lebih kompleks. Siswa pada tingkat ini diharapkan mampu memodelkan situasi yang rumit secara matematis, memilih, membandingkan, dan mengevaluasi berbagai strategi pemecahan masalah.

Dalam sains, mereka juga dituntut mampu menggunakan pengetahuan secara kreatif dan mandiri dalam berbagai situasi, termasuk ketika menghadapi persoalan yang belum pernah ditemui sebelumnya.

Di Indonesia, hampir tidak ada siswa yang mencapai Level 5 atau 6 dalam matematika maupun sains. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tantangan pendidikan Indonesia bukan hanya terletak pada kemampuan siswa mengingat pengetahuan, tetapi juga pada kemampuan membawa pengetahuan tersebut ke situasi yang baru.

Sebagai konteks, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menetapkan rata-rata skor PISA sebagai salah satu indikator untuk mengukur terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata.

Pemerintah menargetkan pada 2029 skor membaca mencapai 409, matematika 416, dan sains 426. Angka tersebut menggunakan hasil PISA 2022 sebagai baseline, masing-masing 359 untuk membaca, 366 untuk matematika, dan 383 untuk sains.

Hasil PISA 2025 memang menunjukkan perbaikan pada membaca dan sains. Skor membaca meningkat dari 359 menjadi 365, sementara sains naik dari 383 menjadi 389. Namun, skor matematika justru turun dari 366 menjadi 364. Dengan capaian tersebut, ketiga bidang masih berada di bawah target yang ditetapkan pemerintah untuk 2045.

Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang turut mengikuti PISA 2025, capaian siswa Indonesia masih berada di kelompok bawah. Indonesia menempati posisi keenam dari delapan negara ASEAN dalam sains dan posisi ketujuh dalam membaca.

Sementara dalam matematika, Indonesia berada di posisi terakhir. Dalam sains, Indonesia hanya berada di atas Kamboja dan Filipina. Pada membaca, Indonesia hanya mencatat skor lebih tinggi dibandingkan Kamboja. Adapun dalam matematika, skor Indonesia menjadi yang terendah di antara negara-negara ASEAN yang berpartisipasi dalam PISA 2025.

Rasa Ingin Tahu Tinggi, tetapi Growth Mindset Masih Rendah

Di balik capaian akademik yang rendah, PISA 2025 justru menunjukkan adanya sejumlah modal belajar yang relatif kuat pada siswa Indonesia. Sebanyak 80 persen siswa Indonesia menyatakan memiliki rasa ingin tahu terhadap banyak hal. Angka tersebut lebih tinggi daripada rata-rata OECD yang mencapai 73 persen.

Sebanyak 74 persen siswa Indonesia juga mengatakan bahwa mereka berusaha lebih keras ketika pekerjaan menjadi sulit. Angka itu lebih tinggi daripada rata-rata OECD yang berada di angka 60 persen. Keterlibatan siswa juga terlihat dari kemauan mereka mencari bantuan. Sebanyak 90 persen siswa Indonesia mengatakan mereka meminta bantuan guru ketika membutuhkannya. Sebanyak 92 persen mengaku meminta bantuan teman ketika belum memahami sesuatu.

Dukungan guru juga dilaporkan relatif tinggi. Sebanyak 82 persen siswa mengatakan guru sains menunjukkan perhatian terhadap pembelajaran setiap siswa. Sebanyak 85 persen mengatakan guru terus mengajar sampai siswa memahami materi, sedangkan 80 persen mengatakan mereka memperoleh bantuan tambahan ketika membutuhkannya.

Melihat data tersebut, justru muncul pertanyaan yang lebih mendasar: jika siswa memiliki rasa ingin tahu, mau berusaha, dan bersedia meminta bantuan, mengapa modal tersebut belum sepenuhnya berubah menjadi kemampuan akademik? Salah satu petunjuk datang dari indikator lain dalam PISA 2025: growth mindset.

Berbeda dengan rasa ingin tahu dan perseverance yang relatif tinggi, proporsi siswa Indonesia yang memenuhi indikator growth mindset justru masih rendah. Hanya sekitar 30 persen siswa Indonesia yang dikategorikan memiliki growth mindset, dibandingkan 69 persen rata-rata OECD.

Dalam konteks PISA, growth mindset merujuk pada keyakinan bahwa kemampuan intelektual tidak sepenuhnya tetap atau bawaan, melainkan dapat berkembang melalui usaha, strategi, dan proses belajar.

Jika dilihat berdasarkan gender, proporsi siswa perempuan Indonesia yang tidak setuju dengan pernyataan bahwa seseorang memiliki tingkat kecerdasan tertentu yang bersifat bawaan dan tidak dapat diubah mencapai 33,5 persen. Pada siswa laki-laki, angkanya 27,3 persen.

Data PISA juga menunjukkan adanya hubungan antara growth mindset dan capaian sains. Di Indonesia, siswa yang memiliki growth mindset memperoleh skor sains sekitar 17 poin lebih tinggi dibandingkan siswa dengan fixed mindset setelah memperhitungkan latar belakang sosial-ekonomi siswa dan sekolah.

Meski demikian, angka tersebut tidak serta-merta membuktikan hubungan sebab-akibat. Namun, ia menunjukkan adanya hubungan yang layak diperhatikan antara cara siswa memandang kemampuan dirinya dan capaian belajar.

Dalam data PISA, siswa yang tidak menyetujui pandangan bahwa kecerdasan bersifat tetap dikategorikan sebagai siswa dengan pola pikir berkembang. Sikap tersebut juga berkaitan dengan keterlibatan siswa dalam belajar. Data PISA menunjukkan siswa dengan growth mindset lebih banyak melaporkan kesenangan mempelajari hal baru dan ketekunan ketika menghadapi pekerjaan yang sulit.

Namun, temuan ini juga memperlihatkan bahwa tingginya rasa ingin tahu belum otomatis berarti siswa memiliki keyakinan bahwa kemampuan mereka dapat terus berkembang.

Di sinilah persoalan pendidikan menjadi lebih kompleks. Siswa bisa saja ingin tahu. Mereka bisa mau mencoba. Mereka bahkan bersedia meminta bantuan guru. Tetapi, semua itu masih membutuhkan lingkungan belajar yang mampu mengubah dorongan tersebut menjadi proses belajar yang efektif.

Kemendikdasmen BBPMP Jawa Timur mengingatkan agar rendahnya angka growth mindset tidak dibaca sebagai stigma baru terhadap siswa Indonesia. Growth mindset bukan bakat bawaan. Ia merupakan keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha, strategi yang tepat, umpan balik, latihan, dan kemauan untuk terus belajar.

“Ketika siswa percaya bahwa kemampuan bisa berkembang, kesalahan tidak lagi dipahami sebagai vonis, melainkan sebagai informasi untuk memperbaiki cara belajar,” tulis Kemendikdasmen BBPMP Jawa Timur melalui situs resminya, (11/9/2026).

Mengapa Growth Mindset Siswa Tak Tumbuh Optimal?

Akademisi Universitas Muhammadiyah Surabaya, Satria Unggul Wicaksana Prakasa, melihat persoalan growth mindset perlu dibaca dalam konteks ekosistem pembelajaran secara keseluruhan.

Ia menyinggung istilah “brain rot” yang menurutnya dapat digunakan untuk menggambarkan tantangan yang muncul ketika kebiasaan belajar dan kemampuan kognitif siswa tidak berkembang secara optimal.

“Itu istilah yang diperkenalkan oleh Oxford University tahun lalu, ya, yang itu berangkat dari fenomena di mana growth mindset itu kan dari empat indikator. Tidak hanya membaca sebenarnya, menalar gitu ya, kemampuan sains, dan kemampuan matematika. Kalau dari indikator yang dibuat OECD kan gitu,” katanya kepada Tirto, Senin (28/9/2026).

Menurut Oxford Word of the Year, istilah brain rot merujuk pada dugaan penurunan kondisi mental atau intelektual seseorang yang dikaitkan dengan konsumsi berlebihan terhadap konten daring yang dianggap remeh, tidak menantang, atau kurang berkualitas.

Paparan yang terus-menerus terhadap konten semacam ini dikhawatirkan dapat membuat seseorang merasa jenuh, kehilangan motivasi, sulit berkonsentrasi, atau bahkan merasakan kekosongan setelah menghabiskan waktu yang lama berselancar di internet.

Menariknya, istilah brain rot sebenarnya bukanlah fenomena yang sepenuhnya baru. Penggunaan istilah ini telah ditemukan sejak 1854 dalam karya Henry David Thoreau, Walden. Dalam buku tersebut, Thoreau menggunakan istilah brain rot ketika mengkritik kecenderungan masyarakat untuk lebih menyukai hal-hal yang dianggap tidak berbobot dibandingkan gagasan atau bacaan yang dapat merangsang pemikiran.

Namun, menurut Satria, persoalan tersebut tidak dapat dibebankan kepada siswa semata. Ada setidaknya tiga faktor yang perlu diperhatikan: kultur belajar di keluarga, penerapan budaya growth mindset di sekolah dan daerah, serta penggunaan teknologi, termasuk AI.

Pada tingkat keluarga, kultur pembelajaran menghadapi tantangan karena tidak semua orang tua memiliki waktu yang cukup untuk mendampingi anak. Tuntutan pekerjaan membuat sebagian orang tua tidak dapat terlibat secara intensif dalam proses belajar sehari-hari.

Di tingkat sekolah, Satria menilai budaya growth mindset perlu diterjemahkan ke dalam praktik pembelajaran yang konkret. Ia menyinggung konsep pembelajaran mendalam atau deep learning yang menekankan pembelajaran berkesadaran (mindful), bermakna (meaningful), dan menggembirakan (joyful).

“Ini yang sebenarnya harus menjadi konsentrasi utama untuk membangun kultur growth mindset yang melekat di pendidikan kita,” ujarnya.

PISA 2025 juga menunjukkan 53 persen siswa Indonesia menggunakan AI chatbot untuk membantu belajar setidaknya sekali seminggu, lebih tinggi daripada rata-rata OECD 46 persen. Penggunaan AI yang semakin mudah dapat membantu siswa memahami materi, mencari penjelasan alternatif, dan memperoleh umpan balik. Namun, teknologi yang sama juga dapat menjadi jalan pintas apabila siswa menggunakannya hanya untuk mendapatkan jawaban tanpa memahami prosesnya.

“Karena itu, penggunaan AI dalam pendidikan perlu diarahkan agar tidak menggantikan proses berpikir siswa, melainkan menjadi alat yang membantu mereka bertanya, membandingkan informasi, menguji gagasan, dan memperdalam pemahaman,” ujarnya.

Lalu, apa yang harus dilakukan dalam situasi ini?

Persoalan berikutnya adalah bagaimana memastikan siswa yang sebenarnya sudah memiliki kemauan untuk belajar dan mencari bantuan benar-benar memperoleh layanan pendidikan yang mampu meningkatkan kompetensinya. Dalam perspektif hak atas pendidikan, Satria menggunakan kerangka 4K, yakni ketersediaan, kesesuaian, keberterimaan, dan kebermanfaatan.

Dalam hal ini, ketersediaan berkaitan dengan sejauh mana fasilitas, sarana-prasarana, serta waktu belajar tersedia untuk membentuk dan mengapresiasi daya kritis siswa. Sementara kesesuaian menyangkut kemampuan kurikulum dan kebijakan pendidikan mengakomodasi keberagaman kondisi siswa, termasuk perbedaan akses antara anak di perkotaan dan daerah.

Selanjutnya, keberterimaan berkaitan dengan sejauh mana layanan pendidikan dapat diterima dan dirasakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun kebermanfaatan mengacu pada kemampuan pendidikan menghasilkan perubahan nyata, seperti peningkatan kemampuan memahami sains dan matematika, rasa ingin tahu, serta daya kritis siswa.

“Sejauh mana hal tersebut melahirkan outcome atau output berupa peningkatan kemampuan untuk memahami sains, matematika, rasa penasaran, daya kritis, itu dapat diterjemahkan kepada meaningfulness education. Pembelajarannya itu betul-betul menjiwai, memaknai,” ujar Satria.

Dengan kerangka tersebut, sekolah tidak cukup hanya menyediakan waktu belajar dan memastikan siswa hadir di ruang kelas. Proses pembelajaran juga perlu membuat siswa memahami manfaat dari pengetahuan yang mereka peroleh.

Matematika, misalnya, tidak berhenti pada kemampuan menghitung angka, tetapi juga membantu siswa memahami persoalan secara presisi. Begitu pula pelajaran bahasa Indonesia tidak sekadar membuat siswa mampu membaca teks, tetapi juga memahami konteks dan membangun nalar kritis.

“Saya rasa, di negara-negara yang skor PISA-nya tinggi itu mereka di-encorage-nya seperti itu. Tidak hanya sekadar sekolah jam 06.00 pagi sampai jam 16.00 sore dan menghabiskan waktu di sana. Apalagi, Indonesia kemudian dapat MBG dan sebagainya yang itu justru menjadi challenge, tantangan untuk menuju kepada kenaikan skor PISA,” terang Satria.

Satria menilai kerangka 4K tersebut dapat digunakan untuk melihat sejauh mana kebijakan pendidikan benar-benar diarahkan pada peningkatan kualitas pembelajaran. PISA, menurutnya, dapat menjadi salah satu alat untuk melihat perkembangan tersebut, meski persoalan utamanya tetap berada pada implementasi kebijakan di lapangan.

Karena itu, intervensi terhadap kualitas pendidikan menurut Satria juga tidak dapat dilepaskan dari anggaran. Mandat anggaran pendidikan minimal 20 persen dari APBN, menurut dia, seharusnya diarahkan untuk memperkuat kualitas layanan pendidikan, termasuk akses, fasilitas pembelajaran, sarana-prasarana sekolah, serta kesejahteraan guru.

“Seharusnya anggaran 20 persen itu harus diutamakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan,” tegas dia.

Pemerintah Melihat Ada Kemajuan

Pemerintah membaca hasil PISA 2025 dengan sudut pandang yang sedikit berbeda. Di tengah penurunan capaian di sejumlah negara OECD, Indonesia mencatat kenaikan skor dalam membaca dan sains, meski capaian tersebut belum mengubah posisi Indonesia yang masih berada di bawah rata-rata OECD.

Dalam keterangan resmi pada 9 September 2026, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyebut performa pendidikan Indonesia relatif stabil. Skor sains meningkat 6 poin, dari 383 pada PISA 2022 menjadi 389 pada 2025. Skor membaca juga naik 6 poin, dari 359 menjadi 365. Sementara skor matematika berada di angka 364, sedikit turun dari 366 pada 2022.

“Di tengah tren skor sains, membaca, dan matematika negara-negara OECD yang menurun selama 25 tahun terakhir, performa pendidikan Indonesia relatif stabil, bahkan Indonesia naik di literasi dan sains,” kata Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen, Toni Toharudin, dalam keterangan resmi, Rabu (9/9/2026).

Menurut pemerintah, capaian tersebut perlu dibaca bersama dengan semakin luasnya cakupan peserta didik yang masuk dalam sistem asesmen. Coverage Index atau indeks cakupan pendidikan Indonesia meningkat dari 0,46 pada 2023 menjadi 0,90 pada 2026.

“Ini menjadi bukti perluasan akses pendidikan yang signifikan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk sejak Indonesia beralih penuh dari moda paper based test (PBT) ke computer based test (CBT) mulai PISA 2018,” ujar Toni.

Pemerintah juga mencatat sejumlah capaian lain dalam PISA 2025. Siswa Indonesia menunjukkan performa yang lebih baik dalam pemecahan masalah komputasional dibandingkan pada sejumlah mata pelajaran yang lebih konvensional.

Tingkat rasa ingin tahu siswa juga menjadi salah satu indikator yang disoroti pemerintah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hasil PISA tidak seluruhnya menggambarkan persoalan dalam bentuk penurunan capaian. Ada pula indikator sikap dan keterlibatan belajar yang menunjukkan perkembangan positif.

Namun, pemerintah mengakui bahwa kenaikan skor belum berarti persoalan kualitas pembelajaran telah selesai.

Untuk menindaklanjuti hasil PISA 2025, Kemendikdasmen menyiapkan empat strategi utama: memperkuat kompetensi guru, meningkatkan kualitas pembelajaran, menyelaraskan kerangka asesmen pendidikan nasional dengan kompetensi yang diukur PISA, serta memperkuat peran keluarga dan orang tua dalam proses pembelajaran.

Kemendikdasmen juga berencana memperluas pemanfaatan berbagai platform pembelajaran dan asesmen yang dapat digunakan guru dan murid secara mandiri. Pada saat yang sama, pemerintah mendorong penerapan pembelajaran mendalam, digitalisasi pembelajaran, serta penguatan literasi, numerasi, dan karakter siswa.

Penguatan kualitas guru dilakukan melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG), sekaligus peningkatan kompetensi pedagogik dan digital. Kompetensi tersebut juga mencakup kemampuan di bidang koding dan kecerdasan artifisial.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengatakan pemerintah juga berupaya memperbaiki kualitas guru dan proses pembelajaran setelah hasil PISA 2025 dirilis.

Menurutnya, skor PISA Indonesia sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun peringkatnya turun. Karena itu, pemerintah mendorong peningkatan kualitas guru dan pembelajaran melalui penguatan pembelajaran mendalam atau deep learning serta penguatan kompetensi guru.

“Tujuan sekolah kan bukan untuk lulus PISA kan? Tujuan sekolah itu kan untuk bagaimana mereka bisa memiliki berbagai macam keterampilan, kemampuan, dan yang juga penting adalah penguatan karakter. Nah salah satu ukuran kemampuan itu adalah skor PISA,” kata Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (23/9/2026).

Pemerintah juga mulai menyesuaikan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dengan standar PISA. Mu’ti mengatakan langkah tersebut diharapkan dapat membantu murid terbiasa menghadapi bentuk asesmen yang menguji kemampuan berpikir dan penerapan pengetahuan.

“Sehingga seiring waktu ketika murid ini menyiapkan diri dan ikut TKA ya kemudian kita berharap pada waktunya nanti akan meningkat kemampuan PISA-nya itu,” tandas Mu’ti.