tirto.id - Ribuan personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan jalannya aksi demo buruh di Patung Kuda Arjuna, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024). Dalam rangkaian demo tersebut, peserta aksi mengklaim akan melakukan penyampaian pendapat di Kemenkominfo dan Kementerian Perdagangan.
“Dalam rangka pengamanan aksi unjuk rasa kami melibatkan 1.389 personel, untuk ditempatkan di beberapa titik," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, dalam keterangan tertulis, Rabu (3/7/2024).
Ditegaskan Susatyo, untuk personel pengamanan telah diperintahkan selalu bertindak persuasif, tidak terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan, serta humanis. Personel pengamanan juga tidak ada yang membawa senjata api.
“Layani saudara kita yang akan menyampaikan pendapatnya dengan tulus, ikhlas dan humanis," ungkap dia.
Di sisi lain, kepada peserta demo juga diimbau untuk melakukan aksi penyampaian pendapat sesuai aturan undang-undang.
Selain itu, para peserta aksi demo juga diimbau menghormati hak-hak pengguna jalan lain. Sehingga, aktivitas masyarakat lainnya dapat tetap berjalan dengan lancar dan nyaman.
“Kami mengimbau, siapa saja yang akan menyampaikan pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang penyampaian pendapat hak setiap warga negara, tentunya harus memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya, sehingga aturan dalam undang-undang penyampaian pendapat di muka umum harap di patuhi,” ujar dia.
Susatyo mengatakan, untuk rekayasa lalu lintas bersifat situasional tergantung kondisi di lapangan. Namun, pihaknya sudah menyiapkan titik-titik jalan yang akan dilakukan pengalihan arus apabila dibutuhkan.
Disebutkan Susatyo, pengalihan arus kemungkinan diberlakukan di Jalan Merdeka Barat. Oleh karenanya, masyarakat diimbau agar mencari jalan alternatif lainnya.
Demo akan digelar pukul 09.30 WIB. Aksi ini membawa beberapa tuntutan, yaitu setop PHK buruh tekstil, cabut Permendag Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, lindungi industri dalam negeri, khususnya industri tekstil, kurir dan logistik, serta baja. Kemudian, tuntutan juga diserukan untuk membatalkan peraturan Dirjen Perhubungan Darat yang membolehkan aplikator/platform online asing membuka usaha jasa kurir dan logistik.
Selanjutnya, menuntut untuk setop persaingan tidak sehat usaha jasa kurir dan logistik asing yang dimiliki platform asing seperti Shopee, Blibli, Tokopedia, dan sebagainya dengan jasa kurir dalam negeri seperti J&T, hingga Pos Indonesia. Hindari ancaman PHK puluhan ribu buruh di industri kurir dan logistik, termasuk di Pos Indonesia.
Penulis: Ayu Mumpuni
Editor: Abdul Aziz
