tirto.id - Pemerintah pusat lewat Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) merencanakan program waste to energy. Melalui program tersebut, pemerintah bakal menangani sampah dengan nominal minimal 1.000 ton per hari.
Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto tengah merumuskan program waste to energy bersama beberapa kementerian.
“Sampah dengan timbulan harian mencapai 1.000 ton akan ditangani langsung oleh Presiden melalui saya dan beberapa menteri terkait melalui waste energy,” ujarnya diwawancarai di Embung Imogiri II, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (20/4/2025).
Hanif membeberkan, program ini akan membuat sampah menjadi energi pembangkit listrik. Proses sampah untuk dijadikan energi, kata dia, akan mendapat subsidi dari pemerintah pusat. “Jadi sampah akan dijadikan energi untuk mengurangi tekanan lingkungan. Sehingga masuk ke jalan on Grid PLN,” paparnya.
Hanif menyebut, prosedur sampah untuk dapat menjadi energi pendukung PLN telah dijalankan. Namun, dalam pengembanggannya terdapat kerumitan administrasi. “Sehingga tahapan yang dulu rumit, Pak Presiden minta dipotong, regulasinya dipercepat,” sebutnya.
Pemerintah pusat yang bakal menangani sampah minimal 1.000 ton per hari lewat program waste for energy disambut positif oleh Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih. “Kami menyambut baik, karena Bantul ini sampai sekarang pun masih menjadi tumpuan pengelolaan sampah tingkat regional DIY,” ucapnya.
Halim pun memandang arah penanganan 1.000 ton sampah per hari lewat waste for energy menguntungkan. “Sampah menjadi energi yang akan dibeli oleh PLN dengan harga layak, sehingga itu bisa menutup operasional aktivitas produksi sampah. Dan insyaallah akan dibangun di Bantul,” ujarnya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLKH) DIY, Kusno Wibowo, pun menyatakan pihaknya siap mendukung realisasi program waste for energy. “Kami mendukung setiap kebijakan yang terkait persampahan ini tentu akan mendukung,” tegasnya.
Sejauh ini, kata Kusno, penanganan sampah di DIY dilakukan melalui sistem desentralisasi sejak dicanangkan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada 19 Oktober 2023.
“Kami tetap bersama dengan pemerintah di kabupaten-kota untuk bersama menyelesaikan permasalahan persampahan ini,” ucapnya.
Salah satu penanganan yang nampak, sebut Kusno, adalah pengosongan depo di wilayah Kota Yogyakarta. “Bisa kita lihat sekarang, kota sudah kita lihat prosesnya depo sudah kosong sebelum Lebaran sampai sekarang masih kosong, terjaga,” kata dia.
Salah satu metode yang kini tengah dikembangkan di DIY adalah insenerator. Melalui metode tersebut, sampah dibakar dengan rekayasa yang menghasilkan minim karbon.
“Selain itu, dikembangkan pula Refuse Derived Fuel (RDF). Itu jadi salah satu pengolahan sampah di mana saja. Insenerator akan terus kami pantau agar kedepannya akan lebih baik lagi terhadap lingkungan,” tegasnya.
Penulis: Siti Fatimah
Editor: Andrian Pratama Taher
