Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas atas dugaan kasus keracunan menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kota Semarang pada Jumat (31/7/2026). Kasus dugaan keracunan MBG Semarang di SMK Negeri 6 ini dilaporkan menyebabkan 707 orang harus mendapatkan perawatan.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Semarang, dari 707 orang yang mengalami keracunan, terdiri atas 693 siswa dan 14 guru. Mayoritas korban mengalami gejala pusing, mual, muntah, dan diare. Sebagian korban menjalani perawatan di rumah sakit maupun puskesmas.
Sambil menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium, BGN menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara (suspend) terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Karangturi yang memasok makanan ke sekolah tersebut.
Selain itu, surat peringatan juga diberikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk mitra, yayasan, hingga koordinator kecamatan.
"Jadi dapurnya di-suspend sambil menunggu hasil investigasi. Jadi kemudian SPPG-nya juga kita beri surat peringatan. Jadi di-suspend ini kan ada mitra, ada yayasan, ada SPPG, ada yang di situ kita beri sanksi termasuk Korcam dan ke atas ini kami beri peringatan," kat Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Sabtu (1/8/2026), melalui keterangan tertulis.
Penyebab Keracunan dan Sanksi Jika Ditemukan Pelanggaran
Menurut Sudaryono, kasus keracunan MBG di Semarang sedang dalam investigasi. Perlu waktu beberapa hari untuk mendapatkan hasil laporannya.
Tim investigasi BGN masih mendalami penyebab insiden tersebut. Hasil investigasi awal menunjukkan dugaan pemicunya yakni berasal dari beberapa bahan makanan yang masih diuji di laboratorium.
Misalnya, daun singkong dan bumbu rendang, serta proses memasak yang dilakukan terlalu dini sebelum makanan didistribusikan.
"Kita butuh waktu paling tidak ya 5-7 hari kerja untuk sampai dengan hasilnya. Kemudian kita bisa lihat hasil lab-nya. Tapi sejauh ini investigasi kita adalah dari bahan-bahan itu dan diduga memasaknya jauh lebih awal," kata Sudaryono.
Ia juga menegaskan, BGN tidak memberikan toleransi terhadap kelalaian dalam pelaksanaan MBG. Jika SPPG ditemukan melanggar atau lalai dalam tugasnya, BGN siap mengambil tindakan tegas.
"Kalau nanti terbukti ada kelalaian, kami akan melakukan suspend terhadap SPPG yang terkait sambil menunggu hasil evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku," tegasnya.
Kondisi Pasien Keracunan Mulai Membaik
Kepala BGN Sudaryono juga menjenguk para korban dugaan keracunan menu MBG pada Sabtu (1/8) di beberapa rumah sakit swasta. Saat ini sebagian korban dirawat di RS Permata Medika, RS Bhakti Tamtama, dan RS Pantiwilasa Citarum setelah mengalami keracunan pada Jumat.
"Jadi ini saya kunjungan ke Semarang merespons dari laporan adanya keracunan dari SMK Negeri 6 Semarang ya. Jadi ada sekitar 700-an sekian, kemudian sebagian itu kemudian ada yang mual, ada yang buang air dan seterusnya," ujarnya.
"Dari sekitar 700-an itu yang dirawat, yang dirawat 13. Ada yang di rumah sakit, ada yang di puskesmas. Alhamdulillah tadi sudah kita tengok kondisinya sudah baik," sambung Sudaryono.
BGN Terapkan Zero Tolerance untuk Keamanan Pangan
Sudaryono turut mengeklaim BGN telah menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap insiden keamanan pangan maupun praktik penyimpangan dalam pelaksanaan Program MBG.
"Saya sebagai Kepala Badan Gizi yang baru ini memastikan itu, zero tolerance terhadap keracunan, zero tolerance terhadap tindak pidana korupsi dan hanky-panky, nitip-nitip duit itu nggak boleh lagi," ujarnya.
Sudaryono menambahkan, untuk mencegah kejadian serupa, BGN mempercepat penerapan sistem digital yang mendokumentasikan seluruh tahapan produksi makanan, mulai dari waktu memasak, menu, hingga penggunaan bahan dan bumbu sehingga dapat dipantau secara menyeluruh.
Selain memperkuat pengawasan melalui sistem digital, ia meminta seluruh SPPG mematuhi standar operasional prosedur (SOP) secara ketat. Kepala dapur disebut bertanggung jawab memastikan seluruh petugas menjalankan prosedur kebersihan dan keamanan pangan, termasuk mencuci tangan serta menggunakan sarung tangan dan masker saat mengolah makanan.
"Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Kemudian SOP diikuti, sistem diikuti, terus kemudian komandannya Kepala Dapur SPPG. Saya paham Anda punya chef, Anda punya pengawas gizi, Anda punya orang-orang yang kerja di situ, barangkali mungkin ada satu-dua yang ngeyel. Ya harus ada leadership di situ," sebutnya.
"Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu yang barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan, atau harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini. Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti. Nggak boleh lagi," imbuh Sudaryono.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Ilham Choirul Anwar
