Masuk tirto.id
tirto.id - Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan untuk menghentikan sementara operasional 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini diambil menyusul terjadinya sejumlah kasus keracunan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi pada pertengahan Januari 2026.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa insiden keracunan tersebut pada dasarnya dipicu oleh kelalaian pengelola SPPG dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Ketidakpatuhan terhadap ketentuan teknis menjadi faktor utama terjadinya masalah keamanan pangan dalam program tersebut. Secara khusus, Kepala BGN menyoroti SPPG di Mojokerto, Jawa Timur.
“Utamanya karena SPPG tidak menepati, tidak mematuhi SOP secara benar. Dan terutama yang di Mojokerto, itu karena kualitas bahan baku. Dan saya kira itu karena pemilihan bahan baku yang tidak sesuai dengan SOP yang ditetapkan,” kata Dadan di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Tak hanya pemberhentian sementara, Dadan juga menyebut pemberian insentif kepada pengelola dapur juga ditangguhkan sampai pihak dapur dipastikan melakukan perbaikan secara menyeluruh.
“Untuk seluruh SPPG yang mengalami kejadian, setop operasi. Dan bahkan kalau kita menemukan ada pelanggaran yang fatal, kita setop agak lama. Dan juga tidak kami berikan insentif sampai dia memperbaiki diri,” ungkapnya.
Sebelumnya, BGN mengungkapkan kasus keracunan terhadap program MBG masih terjadi hingga Januari 2026. Temuan ini muncul meskipun sebelumnya BGN menargetkan tidak ada insiden keracunan atau zero accident dalam pelaksanaan program tersebut.
Dadan memaparkan, puncak kejadian gangguan keamanan pangan terjadi pada Oktober 2025 dengan total 85 kejadian. Jumlah tersebut kemudian mengalami penurunan menjadi 40 kejadian pada November 2025, dan kembali berkurang menjadi 12 kejadian pada Desember 2025.
Meski turun, Dadan melihat kasus keracunan masih terjadi dikarenakan masih ditemukannya Satuan SPPG yang melanggar SOP.
“Dan di Januari (2026) sudah terdapat 10 kejadian (keracunan) meskipun kami targetkan nol kejadian, tetapi masih saja ada pelanggaran SOP yang terjadi,” ucap Dadan dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
123 Pelajar Diare, SPPG di Tulungagung Dihentikan Operasinya
Sementara itu salah satu SPPG yang diminta menghentikan sementara program MBG adalah Yayasan Mutiara Rawa Selatan di Desa Moyoketen, Kabupaten Tulungagung. Penangguhan operasi ini menyusul keluhan diare yang dialami ratusan pelajar SMK Negeri 3 Boyolangu.
Sekretaris Satgas MBG Tulungagung, Jawa Timur Sony Welly Ahmadi mengatakan penghentian sementara dilakukan sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan MBG yang diduga menjadi penyebab gangguan kesehatan tersebut.
"Kami menerima laporan ada 123 pelajar mengalami diare diduga setelah mengonsumsi menu MBG pada Senin (19/1). Hari ini kami melakukan peninjauan langsung ke sekolah dan SPPG," kata Sony di Tulungagung, Selasa (20/1/2026), mengutip Antara.
Peninjauan lapangan tersebut melibatkan Dinas Kesehatan Tulungagung, Badan Gizi Nasional (BGN), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setempat untuk mengevaluasi penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan higienitas dapur SPPG, sekaligus pengambilan sampel makanan.
Sony menjelaskan menu MBG yang dikonsumsi pelajar pada Senin (19/1) terdiri atas nasi putih, ayam bakar, tahu kuning, sambal kecap, selada, dan buah semangka.
Sementara menu MBG untuk Selasa belum sempat dibagikan karena langsung ditarik setelah muncul keluhan diare.
"Dugaannya berasal dari menu yang dikonsumsi kemarin, karena makanan untuk hari ini belum dibagikan," ujarnya.
Selain 123 pelajar yang melaporkan diare, pihaknya juga menerima informasi sekitar 70 pelajar tidak masuk sekolah dengan alasan sakit.
Namun, Satgas MBG masih mendalami apakah ketidakhadiran tersebut berkaitan dengan konsumsi MBG atau disebabkan faktor lain.
Sebagai langkah antisipasi, Satgas MBG telah meminta Dinas Kesehatan Tulungagung menyiagakan 32 puskesmas di wilayah setempat untuk menangani kemungkinan adanya pelajar yang membutuhkan perawatan lanjutan.
"Hasil uji laboratorium akan menjadi dasar penentuan langkah selanjutnya. Untuk sementara, operasional SPPG kami hentikan hingga hasil pemeriksaan keluar," kata Sony.
Penulis: Nabila Ramadhanty
Editor: Alfons Yoshio Hartanto
