Indeks Hak Buruh

Nasib buruh migran: lembur melulu, upah minim atau telat, akomodasi tak manusiawi, tak bisa “resign” atau pulang sebab paspor disita.

KSPI menolak penentuan upah minimum menggunakan PP No. 36/2021. Mereka menuntut agar UMP dan UMK 2022 tetap pakai acuan KHL.

Sejumlah buruh pabrik di industri non-esensial tetap bekerja saat kasus COVID-19 menggila selama PPKM Darurat Jawa-Bali.

Giant gulung tikar. Para buruh sedang mengupayakan hak mereka dipenuhi sebagaimana PKB--yang dasarnya adalah UU Ketenagakerjaan, bukan UU Cipta Kerja.

LBH Surabaya sebut 20 perusahaan di Jatim yang dilaporkan melanggar aturan THR 2021 memiliki pekerja sebanyak 3.452 orang.

Mitos buruh malas berakar dari zaman penjajahan Belanda, tepatnya di era tanam paksa.

Masalah ketimpangan adalah masalah klasik bak lingkaran setan. Namun, bagaimana situasi ketimpangan di kala pandemi COVID-19? Memburuk atau sama saja?

Pemogokan buruh kereta api tahun 1923 dan pemberontakan di kapal Zeven Provincien pada 1933 adalah contoh perlawanan buruh di era kolonial.

Pesangon kini tak hanya dibebankan ke pengusaha. Jumlah maksimal yang bisa didapat pekerja juga lebih sedikit dibanding ketentuan UU 13/2003.

Agus Gumiwang minta perusahaan mencegah karyawannya mengikuti aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja.

Buruh pengusaha akan semakin sering berkonflik setelah upah minimum regional dihapuskan. Ketentuan ini adalah dampak dari RUU Ciptaker.

Omnibus Law Cipta Kerja akan disahkan di tengah pandemi COVID-19 ketika banyak orang kehilangan pekerjaan.

Meski lahir dari keluarga yang nyaris ideal, tapi Engels memilih terjun memperjuangkan golongan miskin.

Para buruh tetap harus mendapat THR meski mereka dirumahkan. Itu ketentuannya.

Sebagai Menteri Tenaga Kerja, Awaloeddin Djamin melarang peringatan Hari Buruh Internasional setiap tanggal 1 Mei.

"Teman-teman buruh tidak punya tabungan ataupun persediaan untuk beberapa bulan ke depan [selama pandemi Corona]," kata Siti Eni, ketua KASBI Kota Cimahi, Jabar.

Buruh mengaku tak dilibatkan dalam omnibus law Cipta Lapangan Kerja, padahal merekalah pihak yang paling terdampak.

Rencana penerapan upah per jam yang digodok melalui RUU Omnibus Law Cipta Lapangan kerja hanya berlaku buat penunjang industri, seperti sektor jasa dan perdagangan.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah memangkas pesangon demi menarik investasi lantaran wacana itu justru sangat merugikan pekerja.

Pentingnya pekerja baru untuk mengetahui gaji bersih mereka sebelum menandatangani kontrak atau surat perjanjian pekerjaan mereka.