tirto.id - Tahun 1930-an, aparat kolonial memenjarakan buruh Angkatan Laut yang demonstrasi melawan kebijakan pemerintah Belanda yang memangkas gaji mereka. Meski teknologi tak semaju sekarang, kabar penahanan itu sampai juga ke Aceh, tepatnya ke sebuah kapal bernama HrMs Zeven Provincien.
Di kapal itu para pelaut bumiputra gelisah dan akhirnya memutuskan bergerak. Kawan-kawan mereka, pelaut kulit putih Belanda, tidak sedikit yang mendukung mereka. Kapal itu lalu dibawa lari Kawilarang dan kawan-kawan, dan kapten kapalnya ditinggal di Sabang. Kapal itu hendak mereka bawa ke Surabaya.
“Saya telah turut dalam pemberontakan dengan suka sendiri, lantaran saya kasihan melihat teman-teman saya yang ditutup (ditahan) di Surabaya. Saya tadinya mengharap, bahwa dengan berlayarnya kami ke Surabaya itu, mereka dimerdekakan pula,” kata Kawilarang seperti dikutip Oetosan Indonesia (21/11/1933).
Pemogokan di atas kapal perang itu mengkhawatirkan pejabat tinggi kolonial, akhirnya pesawat-pesawat pembawa bom pun dibawa kepada mereka. Di sekitar Selat Sunda, kapal itu dijatuhi bom 50 kg.
Di zaman itu, pelaut militer di Angkatan Laut Kerajaan Belanda alias Koninklijk Marine (KM) merasa dirinya adalah buruh. Sangat jauh berbeda dengan zaman sekarang. Di kalangan militer Angkatan Laut Kerajaan Belanda, toh ada satu golongan yang disebut bedinde, pesuruh yang gaji dan kesejahteraannya lebih kecil dari kelasi rendahan.
Pemberontakan di awal tahun 1933 itu bukan kali pertama pemberontakan buruh di Hindia Belanda. Satu dekade sebelumnya, pemerintah kolonial juga menindas pemogokan buruh, bahkan juga polisi rendahan, yang kesejahteraannya hampir sama dengan buruh.
Awal Maret 1923, seperti dicatat Kaoem Moeda (07/03/1923) para buruh kereta api di Surabaya telah bergerak yang diadang oleh Batalion Infanteri KNIL ke-13 dari Malang dengan mengirimkan 125 anggotanya di bawah komando Kapten Reeman. Dua bulan kemudian, pemogokan buruh makin menghebat, tepatnya pada 8 Meu 1923 setelah Semaoen ditangkap
Koran Sin Po (28/05/1923) menyebut pemogokan itu melibatkan sekitar 8.000 buruh kereta api yang 500 di antaranya adalah masinis, atau setengah dari seluruh masinis yang ada di tahun 1923. Artinya pemogokan ini mengancam lalu lintas jaringan kereta api yang ikut menggerakkan perekonomian Hindia Belanda.
Pemogokan tidak berakhir manis bagi kaum buruh, tetapi mampu mengguncang pemerintah Hindia Belanda. Banyak buruh yang kemudian dipecat.
Bulan berikutnya, terjadi peristiwa yang menggegerkan di Keresidenan Surakarta. “Dua kereta api digulingkan dari relnya pada pertengahan Juni 1923. Sebuah bom dilemparkan ke kereta api jurusan Purwosari-Wonogiri. Bahkan, sempat muncul isu bom kedua akan diarahkan ke Kesunanan Surakarta,” tulis Zainul Munasichin dalam Berebut Kiri: Pergulatan Marxisme Awal di Indonesia 1912-1926 (2005:110).
Pemogokan juga terjadi di Medan. Selain itu, dalam buku 40 tahun PKI (1960:19) disebutkan bahwa pada 1920 buruh kereta api di Cirebon-Semarang juga mogok menuntut kenaikan upah.
Masih di tahun 1923, pemogokan juga dilakukan buruh pegadaian. “Agoes Salim dan Fachroeddin memimpin aksi pemogokan buruh pegadaian (PPKB), mulai dari Yogyakarta, Cirebon, Pekalongan, Kedu, Semarang, Rembang, Kediri, Surabaya, dan Pasuruan,” tulis Zainul Munasichin (2005:107).
Seperti pemogokan lain, aksi buruh pegadaian yang didukung novelis Salah Asuhan Abdul Moeis ini pun juga diberangus aparat kolonial. Pemogokan itu melibatkan 5 ribu buruh pegadaian.
Kaoem Moeda (02/02/1923) juga melaporkan, polisi-polisi rendahan di Bandung mogok kerja demi menuntut pencabutan aturan yang membahas duurtetoeslag (tunjangan). Hal ini membuat 30 Veldpolitie (polisi lapangan) dikerahkan untuk membubarkan mereka.
Setelah Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, belum ada perlawanan buruh sehebat pemberontakan buruh kereta api 1923 dan pemberontakan kapal Zeven Provincien pada 1933. Para pelaut militer tak pernah lagi merasa sama dengan buruh. Padahal sikap pemerintah terhadap buruh pun tidak lebih baik, apalagi di era Orde Baru.
Marsinah adalah contoh buruh yang sangat berani dan bernasib tragis karena dihabisi aparat Orde Baru. Rezim ini memang tidak ramah pada buruh. Bukan hanya memberangus perlawanan buruh, tapi juga istilah buruh pun hendak dihilangkan dan diganti dengan sebutan "karyawan".
“Berdasarkan konsep karya dan kekaryaan itulah mereka yang anti perjuangan kaum buruh menghapus istilah buruh dan menggantikannya dengan istilah karyawan,” tulis penyusun buku Sejarah Gerakan buruh Indonesia (2002:93). Dalihnya adalah “perjuangan melawan Belanda sudah berakhir”, jadi istilah buruh tidak dianggap relevan oleh penguasa saat itu.
Bambang Purwanto dalam pengantar buku Dekolonisasi Buruh Kota dan Pembentukan Bangsa (2013:viii) menyebut “… secara konseptual pengertian tentang buruh semakin dibatasi pada mereka yang ada di perkotaan dan tidak bekerja pada instansi pemerintahan formal.”
Editor: Irfan Teguh
