Indeks Hak Buruh

Trauma mendalam tak meruntuhkan keberanian EZ. Dia menolak kalah dari ketidakadilan.

Menaker Yassierli pastikan seluruh pekerja dapat haknya tepat waktu lewat pengawasan ketat di posko aduan THR.

Aksi Buruh 4 Maret membawa tuntutan utama mulai dari isu pajak THR hingga penolakan impor pikap dari India.

Praktik ini dilakukan secara sistematis dan berulang. Lemahnya sanksi membuat perusahaan tidak jera dan terus mengulangi pola yang sama setiap tahun.

Selama ini, jargon-jargon mengabdi, berdedikasi, bahkan bersetia sampai mati (baca: pensiun), menjadi legitimasi guna mengikat buruh hanya di satu kantor.

Pemprov Jateng sempat berjanji akan mempekerjakan kembali buruh pecatan Sritex, rupanya cuma "omon-omon".

DKBN pada dasarnya dapat jadi langkah positif asalkan dibarengi dengan kewenangan yang kuat dan jelas.

Judistia Azis menolak alasan PHK yang didasarkan pada pengunduran diri sepihak. Dia juga menuntut hak kliennya dipenuhi sesuai regulasi.

Kerja 18 tahun, Nurcahyo dipaksa mengundurkan diri tanpa pesangon. Manajemen mengancam akan melaporkannya ke polisi usai urine dinyatakan positif narkoba.

KSPN nilai, tidak semua pekerja korban PHK bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan sementara iuran JKK tidak meringankan pengusaha.

Salah satu agenda krusial bagi serikat pekerja di Indonesia saat ini adalah mendorong ratifikasi Konvensi Anti Kekerasan dan Pelecehan ILO Nomor 190.

Praktisi Ketenagakerjaan UGM menilai pemerintah bersikap diskriminatif apabila menerapkan kebijakan dua kelompok dalam penetapan UMP 2025.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) menemui capres Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (29/11/2023) malam.

Jubir TKN Prabowo-Gibran, Cheryl Tanzil, menjelaskan apa yang disampaikan Prabowo sebenarnya memberikan pandangan dari sisi yang seimbang.

Kepastian kenaikan upah minimum diperoleh melalui penerapan Formula Upah Minimum dalam PP Nomor 51 Tahun 2023.

Dalam rilis resmi Kemnaker, per 28 April 2023, baru 375 aduan THR Lebaran yang ditindaklanjut.

Mirah Sumirat, meminta pengusaha yang telah menerapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2022 sesuai dengan Keputusan Gubernur DKI Jakarta.

Perwakilan buruh dari SPN dan KSPSI menyampaikan sejumlah tuntutan mereka ke Jokowi saat bertemu dengan KSP.

JKP dinilai tidak bisa menjadi solusi atas kekisruhan klaim JHT. Sebab keefektifan JKP belum diketahui bagi kesejahteraan pekerja.

Nasib buruh migran: lembur melulu, upah minim atau telat, akomodasi tak manusiawi, tak bisa “resign” atau pulang sebab paspor disita.