Double Job: Mengapa Setia di Satu Kantor Tak Lagi Aman?

tirto.id - Salah satu lelucon terkejam yang pernah saya telan bulat-bulat adalah gagasan bahwa pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang menuntut seluruh hidup kita. Saya sempat menyebutnya sebagai "dedikasi", sementara orang tua menyebutnya "pekerjaan mapan."

Jika mau mencermati pakai kepala dingin tanpa romantisasi ala succes before 30 atau unggahan LinkedIn penuh jargon inspiratif, pekerja berdedikasi sebenarnya tak lebih dari frasa mentereng untuk menjelaskan satu hal sederhana berupa penyerahan kedaulatan diri secara sukarela kepada perusahaan, entitas legal yang tidak bernyawa, tidak berperasaan, dan tidak ragu melepas Anda ketika angka di laporan keuangan menuntutnya.

Kerapuhan logika itu bisa dilacak dari kisah seorang pegawai bernama Imtiaz Shams di London. Shams adalah seorang lelaki yang, pada satu fase hidupnya, tanpa sengaja menyadari bahwa moralitas kerja modern dibangun di atas fondasi rapuh.

Saat bekerja sebagai asisten keuangan di sektor publik, Shams dibayar untuk hadir. Masalahnya, kehadirannya melampaui job desk. Hanya butuh beberapa baris kode dan logika Excel sederhana, tugas yang seharusnya memakan waktu sehari bisa dia selesaikan dalam hitungan menit, sebuah upaya automasi yang barangkali dianggap sebagai "sihir" oleh kolega lintas generasinya. Secara teknis, tugasnya tuntas. Namun secara kontrak kerja, ia masih punya utang kehadiran tujuh jam lebih sekian puluh menit kepada atasan.

Setidaknya begitu komentar seorang pengguna Reddit terkait kisah Shams.

Akhirnya, Shams melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tiap orang pragmatis yang terhimpit birokrasi. Ia mengambil double job di sektor swasta, pada jam yang sama, di meja yang sama, menghirup oksigen yang sama. Singkatnya, ada dua pekerjaan berbeda dalam satu waktu. Semua berkat efisiensi dan automasi.

Apakah di momen itu Shams sedang berkhianat kepada atasannya? Tergantung pilihan kacamata moral. Ia mengakui tindakannya bukan untuk ditiru. Namun, yang pasti, ia bisa mengklaim kembali sisa waktu hasil inisiatifnya, sekaligus jadi polygamous working di tengah masyarakat pemuja monogami profesional.

"Saya seharusnya tidak bekerja di tempat lain (double job), tetapi saya tidak dibayar cukup layak untuk merasa bersalah. Itu sebabnya saya tetap mengambilnya," kata Shams kepada BBC.

Berbicara soal fenomena ini, polygamous working, overemployment, atau apalah (banyak sekali istilahnya), ada sekitar 8.966 pekerja di AS dengan multiple jobs, merujuk data Biro Buruh AS per Desember 2025.

Di subreddit r/overemployed dengan 532 ribu lebih pengunjung bulanan, orang-orang berbagi tips juggling jadwal, cara menghindari deteksi, dan bahkan sesumbar kiat mencapai pendapatan dua-tiga kali lipat.

Sementara itu, grafik dari Federal Reserve Economic Data (FRED) di AS menunjukkan, jumlah orang dengan lebih dari dua pekerjaan meningkat pesat sejak momentum pandemi Covid-19, tepatnya 4 persen pada April 2020, menjadi 5,4 persen per Desember 2025.

Mengapa Orang Diam-Diam Polygamous Working?

Itu karena monogami profesional, alias satu jabatan, satu identitas, satu sumber pendapatan, sudah tidak lagi aman.

Dalam dunia teknik, para insinyur sangat paranoid terhadap apa yang disebut sebagai Single Point of Failure (SPOF). Sebuah jembatan tidak boleh hanya bertumpu pada satu baut utama. Pesawat tidak boleh cuma punya satu mesin tanpa cadangan. Sebab, jika satu titik itu gagal, seluruh sistem bakal binasa, hancur lebur.

Anehnya, dalam hidup, kita kerap menganggap SPOF sebagai pencapaian. Kita merayakan satu gaji tetap sebagai "situasi aman". Padahal, secara matematis, punya satu sumber pendapatan termasuk posisi rapuh.

Jika Anda berpenghasilan setara UMR dari satu kantor, risikonya biner: 100 atau 0. Begitu kantor memutuskan "restrukturisasi"–sebuah eufemisme untuk mengatakan, "Kami tidak lagi butuh Anda!"–dunia runtuh seketika.

Sebaliknya, pelaku polygamous working dengan tiga atau empat pilar pendapatan dari berbagai sumber mungkin terlihat berantakan. Hidupnya penuh tumpang tindih jadwal dan kelelahan mental. Namun, secara sistemik, ia lebih tangguh karena kehilangan satu pilar hanya akan mengguncangnya, bukan membinasakannya.

Pertanyaannya, jika secara logika posisi “monogami profesional” begitu rapuh, mengapa kita masih begitu memegang teguh konsep satu pekerjaan?

Ada akar yang tumbuh mendalam, warisan sejarah yang memaksa kita jadi "monogami" secara profesional. Konsep satu orang, satu jabatan, dan satu identitas sebenarnya anak kandung Revolusi Industri. Ketika Robert Owen pada 1817 mendengungkan slogan delapan jam kerja, delapan jam rekreasi, dan delapan jam istirahat, aturan ini perlahan mengunci manusia ke dalam satu kotak waktu yang kaku.

Pabrik-pabrik tidak butuh manusia seutuhnya; mereka butuh “komponen”. Dan sebuah “komponen” mesin tidak boleh memiliki urusan lain di luar pabrik. Kesetiaan tunggal Anda menjadi oli bagi jalur perakitan, dan sebagai imbalannya, korporasi menjanjikan "pakta keamanan": Anda memberi kesetiaan penuh, mereka menjamin Anda tidak kelaparan sampai hari tua, misal lewat jalur karyawan tetap.

Tentu saja ada harga di balik warisan keteraturan ini, terutama di tengah kondisi zaman yang sudah berbeda. Kontrak sosial macam “karyawan tetap” memang bekerja cukup baik selama beberapa dekade. Namun, hari ini banyak perusahaan tetap menuntut kesetiaan tunggal, padahal mereka sudah sejak lama menghapus jaminan keamanan itu. Di Indonesia, kita mengenal UU Omnibus Law, yang melemahkan hak-hak buruh.

Hari ini, banyak dari kita masih membawa mentalitas operator mesin tenun ke ruang kerja yang digerakkan oleh kemudahan teknologi. Kita merasa berdosa jika membagi fokus, seolah sedang berselingkuh dari pasangan sah.

Sialnya, "pasangan sah" kita ini adalah entitas legal yang bisa membuang kita ke tempat sampah melalui lampiran surel, hanya karena di akhir kuartal angka di spreadsheet keuangan mereka tidak sesuai harapan.

Restrukturisasi, AI, dan Standar Ganda

Di balik kata itu, tersembunyi standar ganda, paradoks sistemik yang memaksa kita mempertanyakan ulang satu dogma purba: benarkah setia pada satu pekerjaan adalah jalan ninja menuju keselamatan?

Laporan Goldman Sachs memperkirakan, 300 juta pekerjaan penuh waktu di seluruh dunia bisa terdisrupsi oleh AI. Awalnya tampak seperti imajinasi film-film fiksi ilmiah, tapi sekarang satu per satu menjadi kenyataan.

Sepanjang 2023 sampai 2025, dunia menyaksikan ritual pemangkasan secara brutal. Layoffs.fyimencatat, lebih dari 540.000 pekerja sektor teknologi kehilangan pijakan. Detailnya: 264.320 (2023), 152.922 (2024), dan sekitar 123.941 (2025).

Dan memasuki 2026, tren itu malah menggila. TrueUp mencatat, 27,348 pekerja sektor teknologi dirumahkan sampai hari ini. Amazon memotong 16.000 posisi di awal 2026 (setelah 14.000 di akhir 2025), Meta memangkas 1.500 dari divisi Reality Labs, Pinterest mengurangi 15 persen staf, bahkan perusahaan sektor non teknologi seperti Dow memecat 4.500 karyawan (13 persen tenaga kerja) atas nama "efisiensi AI".

Challenger, Gray & Christmas melaporkan, AI secara langsung jadi alasan PHK di hampir 54.836 kasus di AS sepanjang 2025. Adapun Mercer’s Global Talent Trends 2026 menyurvei 12.000 responden global dan menyebut kekhawatiran kehilangan pekerjaan karena AI melonjak, dari 28 persen di 2024 menjadi 40 persen pada 2026.

Di sinilah letak leluconnya.

Secara hukum dan logika bisnis, korporasi adalah entitas paling poligamis di muka bumi. Mereka tidak pernah menggantungkan hidup pada satu produk atau satu pasar. Mereka paham betul soal diversifikasi. Dan, tentu saja, mereka punya cadangan modal di berbagai instrumen, dibekali jejaring pemasok berlapis ganda. Singkatnya, perusahaan “tidak menaruh semua telur ayam dalam satu keranjang” agar tidak hancur gegara Single Point of Failure.

Namun, ketika berpindah ke urusan karyawan, narasi yang dijual berubah drastis menjadi "fokus" dan "dedikasi." Di kontrak kerja, banyak dari kita, entah tertulis atau hanya tersirat, dilarang punya urusan lain di luar kantor. Alasan konflik kepentingan dan kerahasiaan. Padahal, soal itu bisa selesai dengan Non-Disclosure Agreement.

Jika perusahaan menggunakan AI untuk memangkas jumlah manusia, manusia bisa menggunakan AI untuk memangkas waktu kerjanya. Jika Anda bisa menyelesaikan tugas delapan jam dalam tiga jam dengan bantuan teknologi, sisa lima jam itu sepenuhnya kedaulatan Anda. Ketika menggunakan sisa waktu untuk melayani klien lain, bukankah itu bisa jadi bentuk perlindungan diri dari kerentanan dunia kerja modern?

Bukan Untuk Orang yang Hidup dari Pajak

Polygamous working mungkin rasional di sektor swasta. Namun, di sektor publik, yang gaji berasal dari pajak, praktik tersebut sering berujung sentimen negatif.

Di Inggris, fenomena itu meledak jadi kontroversi sejak pandemi. Sejumlah kasus Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diam-diam double job memicu kemarahan publik dan penyelidikan fraud.

National Fraud Initiative (NFI) dari Cabinet Office, misalnya, sejak 2016 telah menangkap 301 pegawai sektor publik yang menjalani polygamous working, sekaligus mengamankan gaji overpaid 1.35 juta pound sterling. Lalu pada tahun keuangan 2024-2025, NFI mengidentifikasi setidaknya 13 kasus serupa dan mengurangi kerugian 113 ribu pound sterling.

Sentimen negatif muncul karena pegawai sektor publik "hidup dari pajak". Mereka dibayar dari uang rakyat sehingga menjalani polygamous working dianggap mencuri waktu yang seharusnya dipakai untuk mengerjakan tugas-tugas sebagai pelayan publik.

Masih dari laporan BBC yang sama, praktik itu disebut merusak kepercayaan publik, bisa dipidana. Di Inggris, ini bukan lagi "area abu-abu" karena sudah ada vonis penjara dan ganti rugi oleh pegawai publik yang ketahuan double job. Di Indonesia? Pejabat publik rangkap jabatan sudah jadi hal lumrah.

Antara Efisiensi Pribadi dan Moral Publik

Di satu sisi, kita hidup di zaman yang memuja efisiensi. Segalanya harus cepat, rampung, dan bisa diukur. Jika pekerjaan bisa selesai dalam tiga jam, itu adalah efisiensi. Sisa waktunya bonus, waktu luang yang, dalam logika modern, sah untuk dimanfaatkan.

Namun di sisi lain, ada ruang-ruang kerja yang dibangun atas dasar kepercayaan, alih-alih logika efisiensi. Di sana, waktu menjadi simbol tanggung jawab. Ketika gaji dibayar dari uang pajak publik, setiap menit dari jam kerja punya makna sosial lebih luas, terutama untuk mengayomi masyarakat.

Di titik inilah polygamous working jadi problematik. Sistem belum siap menerima kenyataan bahwa dunia kerja hari ini tidak lagi berjalan linier. Teknologi membuat pekerjaan bisa dipadatkan, dipercepat, bahkan ditebas sampai hilang. Namun, standar moral di dunia kerja masih banyak yang menuntut kehadiran penuh, seolah waktu tetap berjalan seperti dulu.

Maka, benturannya bukan antara benar atau salah, melainkan antara dua dunia yang belum sepakat soal definisi kerja. Titik tempurnya, tentu saja, ada di kontrak kerja antara perusahaan dan karyawan.

Saat iklan-iklan AI mendorong efisiensi dan kemudahan mengerjakan sesuatu, moral publik tetap meminta kesetiaan tunggal pada pemberi kerja. Di ruang sempit antara kedua hal itulah kian banyak orang terjebak di “zona abu-abu” hanya karena mencoba bertahan hidup di dunia yang, meminjam kata-kata pengguna Reddit, “biaya hidup tahun 2025, gaji tahun 2005.”