Masuk tirto.id
tirto.id - Momen kemerdekaan, harusnya, bukan sekadar perayaan semu tahunan. Dari tahun ke tahun, keadaan negara seusai perayaan tiap tanggal 17 Agustus dirasa tidak mengalami perubahan signifikan. Bahkan, tak sedikit anak muda di Bandung yang menilai bahwa kata ‘merdeka’ sebatas euforia belaka, tidak membawa mereka ke mana-mana, termasuk menuju masa depan yang lebih menjanjikan.
Satu di antaranya adalah Gilang Fathu Romadhan. Mahasiswa tingkat akhir di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung ini selalu kembali mempertanyakan arti merdeka apabila momen perayaan sudah di depan mata. Baginya, hari kemerdekaan bukan cuma soal woro-woro merayakan hasil jerih payah pejuang negara.
“[Hari kemerdekaan] ini jadi momen buat melihat lagi, sebenarnya kemerdekaan itu sudah dirasakan semua orang atau belum,” kata pemuda berusia 25 tahun itu kepada Tirto di Bandung, Sabtu (15/8/2026).
Apabila menggambarkan kata ‘merdeka’ dalam beberapa kalimat, dirinya menilai kata itu hanya bekerja untuk menjelaskan masyarakat yang hidup dengan layak dan bebas berpendapat tanpa dibayangi rasa takut terhadap pemerintah.
“Dan punya kesempatan buat menentukan masa depan sendiri tanpa intervensi dari negara,” tegas Gilang.
Baginya, negara tidak boleh menjadi pihak yang antikritik. Berkaca dari kasus seorang tukang cukur di Bogor yang enggan memasang bendera pada momen kemerdekaan, menurutnya, alih-alih mempersoalkan keputusan itu, negara seharusnya membenahi diri.
“Kalau ada orang yang merasa belum merdeka karena kondisi ekonominya atau karena masih banyak hal yang enggak bisa dia lakukan dengan bebas, menurut saya itu harus jadi bahan evaluasi [negara],” ujarnya.
Nasib Angkatan Kerja Generasi Muda
Ia juga merenungi nasib generasi muda saat ini. Secara ekonomi, anak-anak muda di Bandung terkena tekanan biaya hidup sehari-hari yang semakin tinggi. Hal ini pun diperparah dengan kesempatan bursa kerja yang semakin sulit. Baginya, janji-janji dari pemerintah terkait belasan juta lapangan kerja pada akhirnya sebatas bualan belaka.
Bahkan ketika sudah mendapatkan pekerjaan, lanjut Gilang, generasinya dihadapkan dengan pengupahan yang jauh dari layak. Penghasilan belum cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari. Lantas banyak anak muda seperti dirinya cuma fokus pada bagaimana caranya bisa bertahan hidup. Ia selalu bertanya-tanya, “Mau sampai kapan kayak gitu?”
“Banyak Gen Z yang masih jauh dari kata merdeka secara ekonomi. Biaya hidup makin mahal, sementara cari kerja juga enggak gampang. Janji 19 juta lapangan pekerjaan juga belum kelihatan tuh, yang ada kita butuh Rp19 juta buat DP rumah,” kelakarnya.
Selain menghabiskan waktu sebagai mahasiswa, dirinya sejak semester satu sudah mengambil pekerjaan paruh waktu sebagai koresponden media lokal di Bandung. Hal ini pula yang membuat Gilang sedikit banyak mengetahui kondisi realitas kehidupan masyarakat kelas menengah ke bawah.
“Saya kerja untuk membayar keperluan kuliah dan kebutuhan sehari-hari. Walau berat, dinikmati saja. Tapi lama-lama kayak merasa kondisi ekonomi negeri enggak semakin memihak ke orang-orang yang tengah merangkak naik,” kata Gilang.
Terasa Makin Jauh dari Merdeka
Serupa dengan Gilang, Indah Permatasari juga menilai bahwa momen perayaan kemerdekaan tak lebih sekadar seremonial tahunan. Realitas masyarakat masih terkungkung dengan kondisi ekonomi di garis bawah standar. Menurutnya, generasi muda kebanyakan belum bebas secara finansial.
Perempuan berusia 20 tahun itu masuk bursa kerja selepas lulus SMA. Dirinya mengaku, bahkan sebagai penerima upah minimum kota, masih dirundung rasa khawatir dengan harga kebutuhan pokok yang semakin meninggi.
“Beban pikiran kita merasa makin hari makin jauh dari merdeka. Mungkin karena ekspektasi kita yang terlalu tinggi, sedangkan realitas kita semakin menjauh dari ekspektasi,” ujar pegawai toko aksesori itu kepada kontributor Tirto di Bandung, Jumat (14/8/2026).
Perihal merdeka, baginya bukan perkara bebas dari penjajahan saja, melainkan juga bebas dalam berpikir, termasuk bebas menyampaikan pendapat. Lantas dirinya pun menyayangkan sikap negara saat merespons aksi seorang warga di Bogor yang menolak memasang bendera tempo hari.
“Saya menilai itu adalah bentuk kemerdekaan yang sesungguhnya: bisa berpikir dengan bebas lalu mengekspresikan. Tidak memasang bendera bukan artinya menolak kemerdekaan, itu hanya bentuk ekspresi dirinya terhadap situasi hidupnya,” kata warga Bandung Timur tersebut.
“Memasang bendera adalah bentuk penghormatan untuk pahlawan yang telah merelakan jiwanya, waktunya, raganya hanya untuk kebebasan—yang saat itu mungkin kebebasan berpikir pun dilarang, sehingga kita di masa kini bisa menikmati apa yang dulu dipersiapkan dan dicita-citakan para pahlawan,” ungkapnya.
Kembali menurut Gilang, negara harus memenuhi kedua hal tersebut: kebebasan berpendapat dan perbaikan kondisi ekonomi. Ia selalu ingin menyampaikan kritik tanpa ketakutan, tanpa takut kehilangan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Ia merasa percuma apabila pada akhirnya kebebasan berpendapat cuma berakhir sebagai teori.
“Buat saya, yang paling kepikiran itu masa depan, terutama soal kerja, kondisi ekonomi, dan gimana caranya bisa hidup mandiri. Kadang kita [anak muda] sudah berusaha, tapi tetap ada rasa enggak yakin dengan apa yang akan terjadi ke depan. Dari situ kata ‘merdeka’ memang terasa masih jauh, karena pilihan kita sering kali masih dibatasi keadaan ekonomi,” cetus Gilang.
Lantas ia mengharapkan pemerintah mesti melihat kondisi masyarakat secara nyata. “Jangan terlalu fokus ke MBG dan Kopdes. Segera melek, melihat kenyataan negeri dari bawah. Jangan sampai kemerdekaan cuma dirayakan lewat seremoni dan slogan setiap tahun. Kalau kata [band] Kelompok Penerbang Roket mah, ‘Di mana merdeka?’” harapnya.
Nasib Pendidikan Dipertanyakan
“Jangan fokus ke makan-makanlah. Pendidikan paling penting. Saya hanya mau pendidikan itu menjadi sorotan utama bagi pemerintah,” ungkap mahasiswa UNISBA, Rafli Fitrananda, kepada Tirto.id, Sabtu (14/8/2026).
Ia amat berharap pemerintah menyoroti hal demikian selain jaminan kerja bagi generasi muda. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mencapai kemerdekaan seutuhnya. Menurut pemuda berusia 21 tahun ini, pendidikan harus segera menjadi perhatian pemerintah.
“Karena jika pendidikan tidak diperhatikan, menurut saya suatu bangsa itu jauh dari yang namanya kemerdekaan. Mereka tidak merasa merdeka,” cetusnya.
Momentum kemerdekaan 17 Agustus, kata Rafli, mesti lebih jauh daripada perayaan atau pasang bendera. Tidak berhenti di sana, pemerintah harus mampu menyejahterakan masyarakat, membebaskan dari kemiskinan dan kelaparan. Baginya, ketika ketiga hal itu sudah berada di tangan masyarakat, maka kemerdekaan bisa dikatakan sudah tiba dan dirasakan mereka.
“Menurut saya merdeka adalah sejahtera. Karena percuma sebenarnya ketika kita [mengklaim] semua sudah merdeka, tapi belum sejahtera,” ujar Rafli.
“Melihat harga yang makin mahal dan susahnya cari kerja, jadi memang enggak seimbang gitu. Jadi beneran merdeka atau belum, ya, belum merdeka,” imbuhnya.
Senada dengan Rafli, mahasiswi UIN Sunan Gunung Djati, Indrianti, menilai bahwa perayaan hari kemerdekaan mesti memperhatikan kesejahteraan masyarakat—bukan hanya dari segi perekonomian, melainkan juga dari segi pendidikan.
“Tentunya yang pertama adalah kebebasan berpendapat dan hak untuk didengar. Apabila pemerintah telah mengimplementasikan kedua hal tersebut, aku yakin kesejahteraan masyarakat akan terjamin, mulai dari aspek ekonomi hingga pendidikan,” kata perempuan berusia 19 tahun ini.
Menurutnya, merdeka adalah sesuatu yang menggambarkan kebebasan, kesejahteraan, dan keadilan, terlebih bagi warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan tertinggi di pemerintahan yang berasaskan demokrasi ini.
“Namun, saat ini merdeka masih berupa pengakuan administratif yang belum menemukan makna sebenarnya. Gen Z saat ini belum sepenuhnya merdeka secara ekonomi, terutama keadaan sekarang yang biaya hidup mahal tidak didukung dengan ketersediaan lowongan pekerjaan,” ungkap Indrianti.
“Kerap kali aku menjumpai warga yang bahkan untuk makan sehari sekali pun sangat bersusah payah, ditambah dengan harga jual kebutuhan pokok yang semakin mahal. [Jadi] tinjau kembali program-program negara agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” sesalnya.
Penulis: Muhammad Nizar
Editor: Rina Nurjanah
