Masuk tirto.id
tirto.id - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut bahwa pemikiran ekonomi ‘Prabowonomics’ sebetulnya sama dengan pemikiran marhaenisme atau yang dilahirkan oleh Presiden ke-1 RI, Ir Sukarno.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan, sejauh ini Indonesia sudah memiliki berbagai landasan bernegara, seperti Pancasila, UUD 1945, sampai Pola Pembangunan Semesta Berencana.
Menurutnya, berbagai landasan negara yang harus dijalankan oleh penyelenggara negara itu seharusnya disebut sebagai pemikiran ekonomi ‘Indonesianomics’.
“Sehingga gagasannya untuk adil, makmur, berdaulat, itu gagasan yang lahir dari Indonesia merdeka, bukan gagasan oleh orang per orang. Sehingga PDI Perjuangan lebih mendorong ya Indonesianomics,” ujar Hasto saat ditemui di Sekolah Partai DPP PDIP, Senin (17/8/2026).
Hasto menjelaskan, kekuata ekonomi Indonesia harusnya bergantung pada produksi rakyat dan kekuatan kolektif, bukan segelintir elit atau oligarki.
Sehingga menurutnya, apa pun yang menjadi pemikiran ekonomi Presiden, semuanya harus bermuara pada akar rumput.
“Apakah rakyat mendapatkan pendidikan yang baik, yang berkualitas, yang betul-betul bisa mengangkat harkat martabat mereka? Apakah rakyat mendapatkan kesehatan yang setara? Apakah rakyat mendapatkan hidup yang layak secara kemanusiaan? Itu semua kan perintah konstitusi,” tegasnya.
Jika permasalahan ekonomi struktural tersebut berhasil diatasi, Hasto menyebut, barulah timbul pengakuan dari masyarakat terkait visi ekonomi Presiden.
“Jadi bukan dari namanya dulu, tapi dari kerja konkretnya di dalam merubah persoalan-persoalan struktural menjadi hal yang konkret memakmurkan rakyat Indonesia, baru rakyat memberikan pengakuan,” katanya.
Hasto menambahkan, terkait dengan pernyataan Prablwo yang menyinggung marhaenisme, PDIP menyampaikan terima kasih.
Sebab, Prabowo kembali menggaungkan pemikiran marhaenisme yang isinya menegaskan tentang watak kekuasaan yang berpihak pada rakyat.
Meski begitu, ia menekankan bahwa Prabowo harus memastikan program-programnya betul-betul mencerminkan nilai marhaenisme, seperti misalnya memerhatikan kesejahteraan petani.
“Maka bagaimana petani itu bisa berdaulat, bagaimana petani bisa mendapatkan tanah sebagai alat produksinya, mendapatkan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produknya, benih-benih unggul karya anak bangsa, itu yang harus dijabarkan, ya,” tutupnya.
Hasto Ungkap Alasan Mega Tak Hadir di Istana
Dalam kesempatan ini, Hasto juga mengungkapkan alasan mengapa Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, absen dalam upacara peringatan HUT ke-81 RI di Istana Merdeka.
Menurut Hasto, Megawati absen karena memiliki misi khusus dalam pelaksanaan upacara peringatan HUT ke-81 RI di lingkup internal PDIP yang digelar di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan.
“Jadi Ibu punya suatu misi khusus untuk mengadakan upacara di [Sekolah Partai] DPP PDI Perjuangan,” ujar Hasto kepada para wartawan di lokasi.
Hasto menjelaskan, ‘misi khusus’ Megawati dalam perayaan HUT ke-81 RI adalah menyampaikan berbagai rangkaian sejarah Indonesia, termasuk tugas para kader PDIP untuk mengedepankan ilmu pengetahuan dan inovasi.
Selain itu, misi lainnya adalah Megawati ingin mengingatkan para kadernya untuk memetik pelajaran dari bangsa-bangsa lain di dunia.
“Maka Ibu menyebut kita harus belajar bagaimana dari Tiongkok, dari Jerman—Jerman itu Bung Karno mengatakan bangsa penemu—Korea Selatan, dan sebagainya. Tapi kita juga belajar militansi dari bangsa Iran, dari Korea Utara, dan berbagai bentuk negara yang menunjukkan patriotismenya,” sebutnya.
Hasto menambahkan, amanat Megawati dalam upacara internal hari ini juga disiarkan secara langsung kepada seluruh kader PDIP di Indonesia.
“Yang tadi disampaikan oleh Bu Mega agar itu menjadi pembelajaran termasuk bagi seluruh anggota dan kader PDI Perjuangan,” pungkasnya.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Dipna Videlia Putsanra
