Indeks Pdip

Gugatan ini dilayangkan atas konten siniar Total Politik dengan narasumber Zulfan Lindan yang tayang di 9 Februari 2026.

Ketua DPP PDIP Puan Maharani respons sentilan PKB soal posisi politik partainya yang dinilai abu-abu terhadap pemerintah.

PDIP telah instruksikan seluruh kadernya agar tidak memanfaatkan Program MBG untuk keuntungan finansial maupun material.

Puan menilai safari politik Jokowi bersama PSI merupakan hak setiap warga negara, tetapi mengingatkan untuk tetap jaga situasi kondusif di tengah global.

Guntur Romli mengaitkan prosesi adat yang dilakukan Jokowi dengan perjalanan politik keluarga mantan Wali Kota Solo itu.

TB Hasanuddin menegaskan, insiden yang merenggut nyawa peserta harus menjadi momentum perbaikan desain pendidikan bagi calon manajer Kopdes.

PSI meyakini aksi penjaketan 6 mantan kepala daerah dan mantan anggota dewan yang bergabung membuat mereka semakin mantap di Lampung.

Djarot juga tegaskan posisi PDIP adalah sebagai penyeimbang pemerintahan yang bertugas melakukan check and balances.

PDIP membantah tudingan menunggangi demo mahasiswa dan masyarakat sipil. Partai menilai tuduhan itu merendahkan nalar kritis rakyat.

Guntur juga mempertanyakan motif di balik pernyataan Jazilul yang kerap mendesak PDIP mengambil sikap oposisi formal.

Menurut PKB, posisi PDIP saat ini terkesan ambigu atau abu-abu, yang dinilai kurang baik bagi stabilitas program kerja pemerintah.

Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, menegaskan keputusan masuk partai tertentu adalah hak privat setiap orang.

Jubir PDIP sebut tuduhan itu penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui cocokologi yang sangat dipaksakan.

Prabowo mengenang bantuan Megawati yang meminta agar perusahaannya tidak diganggu ketika memenangkan tender saat dia belum berkuasa.

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.

PDI-Perjuangan khawatir jika pembahasan RUU Pemilu mendapat tekanan dari pihak-pihak penguasa, maka kualitas pemilu akan mundur seperti masa Orde Baru.

Ribka menilai seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan masalah buruh seperti sistem kerja outsourcing, hingga upah murah.

Megawati mengaku prihatin terhadap penanganan kasus tersebut dan menilai terdapat kejanggalan dalam proses persidangan.

Megawati menyinggung Pemilu 1955 bisa berjalan secara langsung dan tidak memakan biaya besar padahal alasannya biaya politik mahal.

PDIP menilai KPK telah melebihi wewenangnya dengan menyarankan pembatasan masa jabatan ketum partai sementara PAN mengingatkan partai punya AD/ART.