Indeks Pdip

TB Hasanuddin menegaskan, insiden yang merenggut nyawa peserta harus menjadi momentum perbaikan desain pendidikan bagi calon manajer Kopdes.

PSI meyakini aksi penjaketan 6 mantan kepala daerah dan mantan anggota dewan yang bergabung membuat mereka semakin mantap di Lampung.

Djarot juga tegaskan posisi PDIP adalah sebagai penyeimbang pemerintahan yang bertugas melakukan check and balances.

PDIP membantah tudingan menunggangi demo mahasiswa dan masyarakat sipil. Partai menilai tuduhan itu merendahkan nalar kritis rakyat.

Guntur juga mempertanyakan motif di balik pernyataan Jazilul yang kerap mendesak PDIP mengambil sikap oposisi formal.

Menurut PKB, posisi PDIP saat ini terkesan ambigu atau abu-abu, yang dinilai kurang baik bagi stabilitas program kerja pemerintah.

Ketua Bidang Politik DPP PSI, Bestari Barus, menegaskan keputusan masuk partai tertentu adalah hak privat setiap orang.

Jubir PDIP sebut tuduhan itu penyesatan opini yang secara sengaja dibangun melalui cocokologi yang sangat dipaksakan.

Prabowo mengenang bantuan Megawati yang meminta agar perusahaannya tidak diganggu ketika memenangkan tender saat dia belum berkuasa.

Dorongan menaikkan angka parliamentary threshold lebih dari 4 persen memunculkan kesan adanya kartelisasi politik.

PDI-Perjuangan khawatir jika pembahasan RUU Pemilu mendapat tekanan dari pihak-pihak penguasa, maka kualitas pemilu akan mundur seperti masa Orde Baru.

Ribka menilai seharusnya pemerintah fokus menyelesaikan masalah buruh seperti sistem kerja outsourcing, hingga upah murah.

Megawati mengaku prihatin terhadap penanganan kasus tersebut dan menilai terdapat kejanggalan dalam proses persidangan.

Megawati menyinggung Pemilu 1955 bisa berjalan secara langsung dan tidak memakan biaya besar padahal alasannya biaya politik mahal.

PDIP menilai KPK telah melebihi wewenangnya dengan menyarankan pembatasan masa jabatan ketum partai sementara PAN mengingatkan partai punya AD/ART.

Menurutnya, kritik justru dapat menjadi kontribusi positif untuk memperbaiki pelaksanaan kebijakan.

Hasto menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan fungsi utama partai yang tidak bisa diabaikan.

Hasto menegaskan praktik itu perlu dikritisi karena berpotensi melanggar prinsip meritokrasi tata kelola pemerintahan.

Hasto Kistiyanto menegaskan sikap tersebut memiliki landasan historis kuat yang berakar dari semangat Konferensi Asia Afrika.

PDIP memandang tindakan tersebut bertentangan dengan semangat awal berdirinya Republik Indonesia yang menjunjung kebebasan berpendapat.