Masuk tirto.id
tirto.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi wakil presiden bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara. Dia bilang peristiwa ini berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab moral seorang pemimpin terhadap rakyat.
Oleh sebab itu menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi momentum koreksi nasional terhadap praktik penyelenggaraan kekuasaan, penegakan konstitusi, dan pemulihan etika demokrasi.
"PDI Perjuangan mencermati pengunduran diri Saudara Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi pelajaran penting guna melakukan koreksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).
Menurut Hasto, praktik demokrasi prosedural yang mengandalkan dukungan hukum kekuasaan, tetapi mengabaikan etika dan moral, berpotensi membuat kehidupan demokrasi menjadi rapuh. Dia mengingatkan bahwa kekuasaan dalam perspektif Pancasila dan ajaran Bung Karno seharusnya lahir dari proses memahami persoalan rakyat serta perjuangan mengorganisasikan kepentingan masyarakat.
Hasto juga menegaskan, kekuasaan merupakan amanat penderitaan rakyat yang harus dijalankan dengan kejujuran, integritas, dan pengabdian kepada kepentingan bangsa. Karena itu, Indonesia semestinya berdiri di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa atau pun kekuasaan yang diwariskan melalui budaya feodal.
"Republik Indonesia didirikan di atas prinsip kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan penguasa, bukan pula kekuasaan yang diwariskan atas dasar budaya feodal," ujarnya.
Singgung Putusan MK dan MA soal Syarat Wapres
Hasto juga menyoroti pentingnya supremasi hukum dalam menyikapi persoalan tersebut. Dia menegaskan Indonesia merupakan negara hukum sehingga setiap proses ketatanegaraan harus berjalan sesuai konstitusi.
Dalam konteks ini, PDIP meminta putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persyaratan usia minimum dan pendidikan wakil presiden ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman dan kepastian hukum.
Meski begitu, Hasto mengingatkan pengunduran diri Gibran tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional atau pun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah berlangsung.
"Pengunduran diri tidak boleh dimaknai sebagai penghapusan tanggung jawab konstitusional atau pun alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap proses kelembagaan yang telah terjadi," kata Hasto.
Dia juga menegaskan PDIP menghormati hak konstitusional setiap warga negara, termasuk hak untuk menempuh upaya hukum. Namun, seluruh proses ketatanegaraan harus diselesaikan secara transparan, tertib, dan sesuai dengan UUD 1945.
Demokrasi Butuh Moral dan Keteladanan Pemimpin
Dari sisi etika politik, Hasto menilai demokrasi tidak cukup hanya dibangun melalui prosedur hukum. Demokrasi juga membutuhkan keutamaan moral dan keteladanan pemimpin.
Menurut dia, sesuatu yang sah secara prosedural tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis kepada rakyat. Apalagi, jabatan publik tidak seharusnya menjadi instrumen ambisi pribadi ataupun sarana reproduksi kekuasaan melalui pendekatan feodalisme dan intervensi kekuasaan.
"Ketika kepercayaan publik dipersoalkan, seorang pemimpin berkewajiban mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan dirinya," ujarnya.
Hasto pun mengajak seluruh kekuatan politik menjadikan persoalan pengunduran diri Gibran sebagai momentum memperkuat independensi lembaga negara, supremasi hukum, dan etika demokrasi.
"Republik ini harus dijaga dengan konstitusi, dipimpin dengan nurani, dan diabdikan sepenuhnya kepada rakyat," tutupnya.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
