tirto.id - PDI Perjuangan (PDIP) merespons pernyataan Gibran Rakabuming Raka yang sempat menyinggung soal Pilpres 2024 dan menyebut telah mengecewakan partai usai dirinya mundur dari kursi Wakil Presiden.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menegaskan partai telah bersikap tegas sejak lama dalam menegakkan demokrasi melalui jalan kerakyatan, bukan jalan keluarga.
"Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan," tegas Hasto usai menghadiri acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
Hasto mengingatkan bahwa jauh sebelum dinamika saat ini terjadi, PDIP telah menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Bobby Nasution karena dinilai melanggar disiplin dan ideologi partai.
Ia menyebut mundurnya Gibran dari jabatan Wakil Presiden merupakan momentum penting untuk mengoreksi cara bernegara agar senantiasa berjalan lurus di atas konstitusi tanpa penyalahgunaan kekuasaan.
"Ini menjadi suatu momentum bagi kita untuk melakukan suatu koreksi bagaimana negara dibangun melalui ketaatan kepada konstitusi, dan ini harus diikuti dengan penuh kedisiplinan. Tidak boleh ada suatu manipulasi konstitusi dengan menggunakan intervensi kekuasaan," papar Hasto.
Menurutnya, seorang pemimpin negara wajib memberi keteladanan dengan mengedepankan supremasi hukum, etika, serta pengabdian yang berpihak kepada rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
"Siapa yang menyalahgunakan kepercayaan itu, apalagi dengan melakukan intervensi kekuasaan hanya untuk kepentingan sempit, kepentingan anaknya dan sebagainya, maka ini akan menciptakan kerapuhan," tandasnya.
Saat ditanya wartawan apakah kondisi yang dialami Gibran saat ini ibarat "buah simalakama" setelah keluar dari PDIP, Hasto menjelaskan bahwa partainya digerakkan oleh keyakinan ideologi dan penegakan disiplin kader.
Ia menyebut kebijakan partai yang dipimpin Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memberikan ruang bagi kader yang tidak lagi sejalan dengan ideologi dan platform perjuangan partai untuk mengundurkan diri.
"Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilahkan keluar atau mengundurkan diri dari Partai," tutur Hasto.
Hasto menilai, dinamika politik yang terjadi saat ini membuktikan bahwa bangunan kekuasaan yang hanya digerakkan oleh pragmatisme dan ambisi pribadi tidak akan bertahan lama.
"Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik," ujarnya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Dipna Videlia Putsanra
Masuk tirto.id

































