Masuk tirto.id
tirto.id - PDI Perjuangan (PDIP) merespons munculnya nama Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan, keputusan strategis partai, termasuk mengenai sikap politik dalam pengisian jabatan Wakil Presiden, merupakan kewenangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto setelah menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).
"Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.
Terkait munculnya nama Puan dan Pramono, Hasto juga menyinggung ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai asal calon Wakil Presiden pengganti. Ketentuan tersebut menyebut calon berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.
Hasto mengatakan PDIP menghormati prinsip konstitusionalisme dan aturan yang berlaku.
"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," katanya.
Di sisi lain, Hasto mengingatkan bahwa mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2), Presiden mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih.
"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," ujar Hasto.
Ia berharap dua nama yang diusulkan Presiden merupakan sosok yang mampu menjawab berbagai persoalan masyarakat, mulai dari persoalan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan, hingga kenaikan harga kebutuhan pokok.
"Menjawab berbagai persoalan-persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat, ini yang menjadi harapan bersama dan juga mampu membangun masa depan yang lebih baik," ungkapnya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai kemungkinan PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan, Hasto kembali menegaskan bahwa keputusan strategis partai berada di tangan Megawati.
"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum [Megawati] yang memutuskan, ya," katanya.
Penulis: Mochammad Fajar Nur
Editor: Dipna Videlia Putsanra
