Siapa Diuntungkan dari Pergantian Gibran di Kursi Wapres?

tirto.id - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden menimbulkan tanda tanya terkait kalkulasi politik masa depan. Sebab, kekosongan kursi orang nomor dua di Indonesia bukan sekadar persoalan mencari pengganti Gibran, melainkan juga membuka peluang bagi partai-partai politik pendukung pemerintah untuk memperbesar pengaruhnya di lingkar kekuasaan.

Pernyataan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, bahwa calon wakil presiden pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, memberi sinyal bahwa nama yang dipilih harus melibatkan partai koalisi pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Gerindra menjadi salah satu partai yang dinilai paling berpeluang mendapatkan keuntungan dari situasi ini. Sebagai partai yang dipimpin Prabowo sekaligus kendaraan politik yang mengantarkannya ke kursi presiden, Gerindra memiliki kedekatan dan kepentingan langsung dalam menentukan arah pemerintahan.

Ketentuan mengenai asal partai calon wakil presiden pengganti Gibran menjadi salah satu faktor yang menentukan peta persaingan. Yusril menjelaskan, ketentuan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).

Berdasarkan ketentuan itu, calon pengganti harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Yusril juga menegaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan penuh untuk mengajukan dua nama calon kepada MPR. Namun, kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan ketentuan mengenai partai pengusung.

“Jadi, calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” tutur Yusril.

Sementara itu, ahli hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa pengisian kekosongan kursi wakil presiden sepenuhnya menjadi kewenangan presiden untuk mengusulkan dua nama kandidat kepada MPR dan tidak mewajibkan dari partai pendukung.

"(Posisi wapres) itu harus segera diisi, dan MPR tentu sudah siap untuk menerima dua calon yang diajukan presiden. Tinggal presiden memilih dua nama. Masalahnya, asalnya dari mana?" kata Jimly ditemui usai menjadi narasumber diskusi publik Sosialisme Islam di DPP PKB, Jakarta, mengutip Antara, Jumat (13/11/2026).

Jimly menjelaskan polemik yang muncul saat ini berakar pada perbedaan aturan antara UUD 1945 dan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam bagian penjelasan UU MD3 disebutkan bahwa calon wakil presiden yang diajukan presiden harus berasal dari partai pengusung.

Dia menilai ketentuan dalam penjelasan UU MD3 itu keliru. Sebab, syarat usulan dari partai politik hanya berlaku jika terjadi kekosongan dua jabatan sekaligus (Pasal 8 ayat (3) UUD 1945), di mana tugas kepresidenan sementara dipegang oleh triumvirat (Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan).

Dalam kasus usai Gibran mundur, kursi yang kosong hanya posisi wakil presiden saja. Dengan demikian, Prabowo selaku presiden memiliki keleluasaan penuh dalam menentukan kandidat.

Mungkinkah Nama di Luar Koalisi?

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai ketentuan tersebut mempersempit peluang figur dari luar partai pengusung, termasuk PDIP yang saat ini berada di luar pemerintahan.

"Kalau nama di luar koalisi mengecil kemungkinannya, karena kita tahu ya posisi PDIP di seberang kekuasaan dan menurut konstitusi juga harus dari partai yang mendu-mengusung ketika Pilpres 2024," ujar Agung kepada Tirto, Jumat (13/11/2026).

Agung menilai Gerindra memiliki peluang lebih besar dibandingkan partai koalisi lainnya. Sebagai partai yang menjadi pusat pemerintahan, Gerindra mempunyai posisi politik yang lebih kuat untuk menentukan figur pengganti Gibran. Terlebih, sejumlah partai koalisi belum menunjukkan keinginan untuk mengajukan kandidat.

Penilaian serupa disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan. Menurutnya, Gerindra merupakan partai yang paling berpotensi memperoleh keuntungan politik dari pergantian Gibran.

Posisi Prabowo sebagai presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra membuat partai tersebut mempunyai kepentingan langsung terhadap penguatan pemerintahan.

Iwan melihat pergantian wakil presiden dapat menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk memperkuat kendali politik melalui partainya sendiri. Dengan demikian, posisi wakil presiden berikutnya diharapkan tidak menjadi ruang bagi partai lain untuk membangun pusat pengaruh tersendiri di pemerintahan.

"Karena itu, momentum pergantian Wakil Presiden bisa menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk memperkuat kendali politik dan konsolidasi kekuasaan melalui partainya sendiri,” kata Iwan.

Iwan menilai, kursi wakil presiden sangat mungkin menjadi instrumen tawar-menawar politik bagi partai-partai pendukung pemerintah. Setiap partai tentu mempunyai kepentingan untuk meningkatkan representasi dan memperbesar pengaruhnya di pemerintahan.

Kekhawatiran mengenai ketimpangan pengaruh tersebut menjadi relevan jika Prabowo memilih kader Gerindra. Sebagai partai presiden, Gerindra sudah mempunyai posisi strategis dalam pemerintahan. Apabila kursi wakil presiden juga diisi kadernya, dominasi partai tersebut berpotensi semakin kuat.

"Jika pengganti Gibran berasal dari salah satu partai koalisi, tentu partai tersebut akan mendapatkan keuntungan politik yang signifikan. Posisi tawarnya akan meningkat karena memiliki akses langsung ke lingkar kekuasaan tertinggi. Hal ini bisa memunculkan ketimpangan pengaruh di antara partai-partai koalisi. Karena itu, Prabowo harus mampu menjaga keseimbangan,” ucapnya.

Sementara itu, analis sosial-politik Helios Strategic Institute, Musfi Romdoni, memiliki pembacaan berbeda mengenai peluang partai yang bisa mendapatkan keuntungan dari pergantian tersebut. Ia menilai PBB berpotensi menjadi alternatif karena memiliki figur yang tidak terlalu mengancam kepentingan politik partai-partai besar.

Musfi menyebut, dari partai-partai pengusung Prabowo-Gibran dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), terdapat Golkar, Demokrat, Gerindra, PAN, dan PBB yang dapat diperhitungkan. Namun, dinamika internal dan sikap politik masing-masing partai membuat persaingan tidak berlangsung dalam posisi yang setara.

Demokrat, misalnya, telah menyatakan tidak mengajukan nama untuk menggantikan Gibran. Sementara itu, PAN tengah diterpa isu kudeta terhadap Ketua Umum Zulkifli Hasan. Di Golkar, terdapat isu keterlibatan Bahlil Lahadalia dalam kasus penyadapan presiden.

"Potensi wapres berasal dari Gerindra dan PBB," kata Musfi kepada Tirto, Jumat.

Di Gerindra, terdapat sejumlah nama yang dapat diperhitungkan, seperti Sufmi Dasco Ahmad, Sugiono, Ahmad Muzani, hingga Sudaryono. Akan tetapi, Musfi mengingatkan bahwa belum ada presiden dan wakil presiden yang berasal dari partai politik yang sama dalam sejarah yang menjadi pertimbangannya.

Ia mencontohkan Pilpres 2019 ketika Sandiaga Uno keluar dari Gerindra untuk mendampingi Prabowo. Oleh karena itu, memilih figur dari partai yang sama dengan presiden berpotensi menghadirkan pertimbangan politik tersendiri.

Menurut Musfi, Yusril justru menjadi figur yang rasional untuk mengisi posisi tersebut. Selain berasal dari PBB yang bukan partai besar, usia Yusril yang telah mencapai 70 tahun juga membuatnya dinilai tidak menjadi ancaman politik bagi partai-partai lain dalam persaingan menuju 2029.

"Menimbang potensi gejolak koalisi, nama wapres yang ajukan Presiden idealnya dari sosok tengah yang dinilai tidak memberi ancaman politik ke depannya. Oleh karenanya, Yusril Ihza Mahendra dari PBB menjadi nama yang rasional,” sebutnya.

Ia juga membaca intensitas kemunculan Yusril dalam isu Mahkamah Konstitusi dan pengunduran diri Gibran sebagai sinyal politik. Menurutnya, dalam politik yang sarat simbol, kemunculan seorang tokoh di panggung nasional dapat mengindikasikan adanya restu politik untuk posisi tertentu.

"Dalam politik kita yang penuh dengan simbol, hadirnya sosok di panggung politik nasional selalu melalui restu terlebih dahulu. Dengan kata lain, Yusril pasti sudah direstui untuk muncul, yang dalam kata lain, mungkin dipersiapkan untuk posisi tertentu," paparnya.

Prabowo Punya Kewenangan, tetapi Perlu Menghitung Koalisi

Di tengah persaingan kepentingan partai, pertanyaan berikutnya adalah seberapa besar keleluasaan Prabowo menentukan pengganti Gibran. Secara formal, presiden mempunyai kewenangan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada MPR. Namun, proses tersebut tetap berada dalam kerangka aturan dan dinamika politik yang melibatkan partai-partai pengusung.

Prabowo memiliki waktu paling lama 14 hari untuk mengajukan dua nama calon. Selanjutnya, MPR mempunyai waktu paling lama 60 hari untuk memilih dan menetapkan wakil presiden pengganti. Proses pengisian jabatan tersebut ditargetkan selesai sebelum akhir Desember 2026.

Dalam pandangan Musfi Romdoni, ketentuan UU MD3 tidak serta-merta mengunci kewenangan presiden. Ia menilai Pasal 4 huruf e UU MD3 dapat ditafsirkan bahwa presiden cukup meminta persetujuan partai-partai koalisi. Dengan demikian, Prabowo tetap memiliki ruang untuk menentukan figur yang dianggap paling tepat.

"Meskipun ada UU MD3, saya kira itu tidak otomatis mengunci Presiden. Melihat karakter Prabowo, ada peluang dia lebih menekankan hak prerogatifnya dalam mengajukan nama wapres,” terangnya.

Iwan Setiawan juga menilai Prabowo mempunyai ruang politik yang cukup besar untuk menentukan sendiri sosok pengganti Gibran. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur kewenangan presiden mengusulkan dua calon wakil presiden kepada MPR apabila terjadi kekosongan jabatan.

Menurut Iwan, Prabowo seharusnya tidak terjebak dalam kompromi politik yang justru membatasi kewenangannya sebagai kepala pemerintahan. Aspirasi partai-partai koalisi tetap perlu diperhitungkan, tetapi keputusan akhir harus berorientasi pada kebutuhan pemerintahan.

"Saya memperkirakan Prabowo akan lebih mengutamakan figur yang memiliki loyalitas, kapasitas, rekam jejak bersih, serta tidak memiliki ambisi politik yang berpotensi menjadi kompetitor dalam Pilpres 2029. Bahkan, bukan tidak mungkin Prabowo memilih figur dari luar partai koalisi apabila dianggap lebih tepat untuk mendukung agenda pemerintahannya," ujarnya.

Iwan menilai, pergantian Gibran seharusnya menjadi momentum bagi Prabowo untuk menata ulang keseimbangan koalisi sekaligus memperkuat kepemimpinannya. Wakil presiden berikutnya harus menjadi mitra strategis, bukan figur yang justru membangun kekuatan politik tersendiri untuk menghadapi presiden menjelang 2029.

“Yang paling penting, Wakil Presiden berikutnya harus menjadi mitra strategis yang memperkuat kepemimpinan Prabowo, bukan membangun pusat kekuasaan politik baru yang berpotensi menjadi pesaing menjelang 2029," katanya.

Prabowo Beri Kesempatan Parpol Beri Nama

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, mengaku, Presiden Prabowo meminta partai koalisi untuk menyiapkan nama kader yang layak mengisi kursi wapres. Prabowo memberi tenggat satu minggu untuk mengusulkan nama tersebut.

"Tadi beliau menyampaikan, dikasih waktu satu minggu nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah kepada Bapak Presiden," kata Zulkifli Hasan usai menghadiri pertemuan dengan Prabowo dan para ketua umum partai politik di Istana Bogor, Bogor, Jawa Barat, Jumat (13/11/2026) malam.

Pria disapa Zulhas itu menyerahkan semua wewenang kepada Presiden Prabowo. Namun, dia membocorkan bahwa pembahasan nama kandidat akan kembali dilakukan setelah menghadiri acara KTT ASEAN di Manila, Filipina. Para ketum partai akan diundang lagi untuk mendiskusikan nama wapres.

Zulhas pun berkelakar bahwa PAN mendukung nama dari Gerindra sebagai wakil Prabowo di sisa masa jabatan.

"Ya, teman-teman kalau kami, mungkin teman-teman dari Gerindra lah," tuturnya.