Kursi Wapres Kosong, Apa Dampaknya ke Pemerintahan Prabowo?

tirto.id - Gibran Rakabuming Raka resmi menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri pada Kamis (12/11/2026). Keputusan tersebut disebut diambil demi kepentingan bangsa dan negara serta menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan.

Surat pengunduran diri Gibran dibacakan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, setelah memimpin Rapat Pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang. Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan terhitung sejak hari tersebut.

“Dengan hormat. Dengan ini saya, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia atas permintaan sendiri,” ujar Muzani membacakan surat tersebut.

“Keputusan ini saya ambil penuh kesadaran demi kepentingan bangsa dan negara serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah. Saya meyakini negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dari diri saya sendiri,” lanjut isi surat yang dibacakan Muzani.

Menyusul pengunduran diri itu, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk menyelenggarakan sidang pemilihan wakil presiden pengganti. Pimpinan MPR juga menjadwalkan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (13/11/2026).

Selama kursi wakil presiden belum terisi, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap harus menjalankan agenda dan fungsi kelembagaan negara. Persoalannya, apakah seluruh tugas yang selama ini dijalankan wakil presiden dapat dialihkan kepada presiden atau pejabat lain, atau justru ada fungsi tertentu yang tidak bisa dijalankan tanpa kehadiran pejabat definitif?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan kekosongan jabatan wakil presiden tidak menghalangi Prabowo menjalankan pemerintahan, termasuk ketika presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Menurutnya, tidak ada pejabat yang otomatis menggantikan posisi wakil presiden selama jabatan tersebut kosong.

Yusril juga menepis anggapan kekosongan Wapres membuat tugas kepresidenan harus dijalankan oleh triumvirat atau tiga menteri. Mekanisme triumvirat dalam Pasal 8 ayat (3) UUD 1945 berlaku apabila presiden dan wakil presiden secara bersamaan mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.

"Presiden kan terus menjalankan kekuasaan pemerintahan negara dari mana pun, meskipun berada di luar negeri," kata Yusril dalam keterangan kepada wartawan.

Ia menjelaskan wakil presiden tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan pemerintahan secara mandiri. Keputusan yang ditandatangani wakil presiden tetap merupakan keputusan presiden, bukan keputusan wakil presiden.

"Keputusan wakil presiden itu tidak ada dalam sistem hukum maupun pemerintahan kita. Jadi, kalau misalnya wakil presiden harus mengambil keputusan, maka keputusan itu tetap dinamakan keputusan presiden, hanya yang menandatangani Presiden Republik Indonesia u.p. Wakil Presiden," ujarnya.

Yusril menambahkan presiden dapat memberikan instruksi dan perintah secara langsung meskipun sedang berada di luar negeri. Kemajuan teknologi komunikasi juga dinilai memudahkan presiden untuk tetap mengendalikan jalannya pemerintahan tanpa harus selalu berada di dalam negeri.

Para menteri dan menteri koordinator tetap dapat menjalankan tugas masing-masing selama presiden melakukan perjalanan luar negeri. Mereka membantu presiden sesuai kewenangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

"Presiden sanggup menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang presiden untuk sementara waktu tanpa dibantu oleh wakil presiden," kata Yusril.

Ia menjelaskan peran wakil presiden berbeda dari menteri. Wakil presiden membantu keseluruhan tugas presiden sepanjang diminta, sedangkan menteri menjalankan urusan pemerintahan sesuai pembagian tugas dan kewenangan yang ditetapkan undang-undang.

Karena itu, Yusril menilai kekosongan jabatan Wapres tidak akan menghambat aktivitas presiden, baik di dalam maupun luar negeri. Ia menyebut para menteri dan menteri koordinator akan membantu presiden menjalankan pemerintahan selama masa kekosongan tersebut.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai kekosongan jabatan wakil presiden tidak memberikan dampak signifikan terhadap jalannya pemerintahan. Kewenangan pemerintahan tetap bertumpu pada presiden sehingga tidak ada fungsi utama pemerintahan yang otomatis terhenti ketika kursi wakil presiden kosong.

"Kekosongan Wakil Presiden tidak memiliki dampak apa pun, karena dari sisi kewenangan semua bertumpu pada Presiden," kata Dedi kepada Tirto.

Dedi menilai pemerintahan Prabowo selama ini juga tidak terlalu bergantung pada keterlibatan Gibran sebagai wakil presiden. Ia membandingkan situasi tersebut dengan kekosongan jabatan presiden yang akan memberikan konsekuensi lebih besar terhadap keberlangsungan pemerintahan.

“Sejauh ini pemerintahan Presiden Prabowo juga minim keterlibatan Gibran sebagai Wapres, berbeda halnya jika yang kosong adalah Presiden,” ujarnya.

Menurut Dedi, koordinasi antarlembaga masih dapat berlangsung dengan bantuan Sekretariat Negara dan para menteri koordinator. Tugas koordinatif yang sebelumnya melibatkan wakil presiden juga dapat dijalankan pejabat lain berdasarkan penugasan presiden.

"Koordinasi antarlembaga masih berjalan dengan tertib, dibantu Sekretariat Negara dan para Menko," jelas Dedi.

Ia menambahkan posisi wakil presiden dalam menjalankan fungsi koordinasi dapat sementara diemban pejabat senior dari kalangan menteri koordinator maupun menteri teknis atas perintah presiden. Dengan begitu, kerja pemerintahan dan koordinasi lintas lembaga tidak harus berhenti menunggu terpilihnya wakil presiden definitif.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kekosongan jabatan wakil presiden merupakan dinamika ketatanegaraan yang telah diantisipasi melalui konstitusi.

Ujang mengatakan selama presiden masih menjalankan kewajibannya, fungsi pemerintahan tetap dapat berlangsung sebagaimana mestinya. Sebab, pelaksanaan tugas pemerintahan berada di bawah kendali presiden.

"Kerja-kerja pemerintahan itu di-handle semua oleh presiden. Oleh karena itu, ini perjalanan dinamika konstitusional yang biasa saja ketika wapresnya kosong karena mundur, lalu akan dicari penggantinya," kata Ujang saat dihubungi Tirto.

Ia menilai kekosongan sementara tersebut tidak menimbulkan persoalan mendasar. Menurutnya, persoalan yang perlu diperhatikan justru proses pemilihan wakil presiden pengganti agar berlangsung aman dan adil serta menghasilkan sosok yang dapat bekerja bersama presiden.

Konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Ketentuan tersebut diperinci dalam Pasal 46 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) beserta perubahannya. Presiden harus mengusulkan dua calon wakil presiden kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

MPR kemudian memilih satu dari dua calon tersebut dalam sidang paripurna. Calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai wakil presiden. Mekanisme ini memberikan batas waktu bagi proses pengisian jabatan agar kekosongan tidak berlangsung tanpa kepastian.

Stabilitas Koalisi dan Ujian Jelang 2029

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pengunduran diri Gibran tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan maupun koalisi pendukung Prabowo. Posisi politik Gibran tidak memiliki pengaruh langsung terhadap struktur kepemimpinan partai-partai di parlemen.

Agung menilai situasi tersebut berbeda apabila Gibran merupakan ketua umum atau ketua dewan pembina partai politik yang memiliki kekuatan di parlemen. Ia juga menyinggung kemungkinan Gibran melanjutkan karier politik melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Harusnya pemerintahan stabil, tidak ada soal, karena Gibran bukan ketum partai, bukan ketua dewan pembina. Karena berasal dari partai nonparlemen," kata Agung kepada Tirto.

Menurut Agung, komposisi koalisi pendukung pemerintah memungkinkan proses penentuan wakil presiden pengganti berlangsung tanpa gejolak berarti. Koalisi dinilai dapat segera menyepakati sosok yang dianggap tepat untuk mendampingi Prabowo.

Namun, ia melihat tantangan politik yang lebih besar justru muncul menjelang Pemilihan Presiden 2029. Partai-partai pendukung pemerintah berpotensi memiliki kepentingan masing-masing, terutama karena sejumlah ketua umum partai dinilai berpeluang menjadi calon presiden maupun calon wakil presiden.

Jika aspirasi para ketua umum partai tidak dapat diakomodasi dalam satu koalisi, Agung menilai kemungkinan perpecahan koalisi dapat terbuka. Sebagian partai berpeluang membentuk poros baru untuk menjadi penantang Prabowo pada Pilpres 2029.

"Kalau cawapresnya banyak ataupun tidak bisa dirangkul semua dalam sebuah perahu bernama koalisi Presiden Prabowo, otomatis mereka akan pecah dan membuat koalisi baru yang memang potensial menjadi penantang Presiden Prabowo," ujarnya.

Agung juga menilai reaksi pasar terhadap pengunduran diri Gibran sejauh ini tidak menunjukkan gejolak yang signifikan. Ia menyinggung kenaikan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), meski nilai tukar rupiah mengalami penurunan.

“Jadi saya kira dampaknya minimalis dan harapannya ini bisa jadi masukan presiden untuk memilih calon pengganti wakil presiden Mas Gibran dari kalangan profesional ataupun teknokrat yang memang punya kompetensi mumpuni di bidang ekonomi atau di bidang lainnya sehingga presiden tidak terbebani lagi,” tuturnya.

Pakar hukum tata negara Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah atau kerap disapa Castro, menilai posisi wakil presiden memang tidak memiliki basis kewenangan yang kuat dalam sistem pemerintahan Indonesia.

"Posisi wakil presiden tidak punya peran strategis, tidak punya kerja-kerja yang signifikan. Karena memang basis kewenangan wakil presiden itu tidak kuat dalam sistem pemerintahan sekarang," kata Castro kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).

Castro menjelaskan wakil presiden baru memiliki peran konstitusional yang lebih besar ketika presiden berhalangan tetap, mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajibannya.

Karena itu, ia menyebut posisi wakil presiden kerap dipahami sebagai ban serep dalam sistem pemerintahan. Selama presiden masih menjalankan tugasnya, kekosongan jabatan wakil presiden tidak serta-merta menghambat kerja pemerintahan.

“Makanya itu yang disebut sebagai filosofi ban serep dalam sistem pemerintahan. Jadi menurut saya tidak terlalu berdampak,” ucap Castro.

Meski begitu, Castro menilai cepat atau lambatnya proses pengisian jabatan pengganti tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum. Faktor kompromi dan kepentingan politik di antara partai-partai pendukung pemerintah juga akan menentukan proses tersebut.

"Kalau syahwat politik yang dikedepankan, maka proses pergantian itu akan berlangsung secara lebih cepat. Sekarang bergantung presiden, apalagi kalau kita lihat peta politik di atas kertas, 80 persen lebih komposisi di parlemen itu adalah pendukung pemerintah," ujarnya.

Menurut Castro, Prabowo memiliki posisi penting untuk mempercepat proses pemilihan pengganti Gibran. Hal itu bergantung pada kemampuan presiden membangun kesepakatan politik dengan partai-partai pendukung pemerintah.

Pengisian Kursi Wapres Ditargetkan Rampung Sebelum Desember

Pemerintah juga mulai membahas tahapan pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran mengundurkan diri. Yusril mengatakan pembahasan bersama Presiden Prabowo, pimpinan MPR, pimpinan Komisi III DPR, dan Menteri Sekretaris Negara telah menyinggung agenda sidang MPR serta tahapan pengajuan calon pengganti.

"Jadi tahapan-tahapannya sudah kita ketahui bahwa tiga hari mereka akan menyelesaikan kewajibannya, yaitu menyatakan kekosongan kursi wakil presiden dan menyurati presiden untuk mengajukan calon dalam waktu 14 hari," kata Yusril.

Ia menyebut tenggat 60 hari dalam konstitusi merupakan batas maksimal, bukan kewajiban untuk menunggu hingga hari terakhir. Pemerintah berharap proses pemilihan pengganti Gibran dapat selesai lebih cepat, yakni sebelum akhir Desember 2026.

"Jangka waktu 60 hari itu dipahami, itu bukan harus 60 hari, tapi selambat-lambatnya 60 hari," ujarnya.

Yusril mengatakan Prabowo akan menentukan dua nama yang diajukan kepada MPR. Presiden dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024. Namun, keputusan akhir mengenai nama calon tetap berada di tangan presiden.

Terkait asal calon, Yusril menjelaskan UU MD3 mengatur bahwa dua nama tersebut berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih. Dengan demikian, proses pengajuan calon perlu memperhatikan ketentuan tersebut.

"Jadi calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan di dalam UU MD3," kata Yusril.

Ia menambahkan, tidak ada larangan bagi Prabowo untuk mengajukan calon dari Partai Gerindra. Sebab, partai tersebut merupakan salah satu partai pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024.

"Jadi tidak ada larangan apa pun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri, karena partai Pak Presiden itu adalah partai pelopor pengusung utama dalam koalisi," ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto turut menjelaskan pembagian tugas yang selama ini dijalankan bersama Gibran selama menjabat wakil presiden. Prabowo mengaku sejak awal pemerintahan meminta Gibran turun langsung ke berbagai daerah, termasuk wilayah terpencil, untuk mengecek pelaksanaan program pemerintah.

"Sejak awal pemerintahan, saya minta beliau untuk turun langsung ke daerah-daerah, turun ke daerah-daerah terpencil untuk mengecek jalannya program-program pemerintah," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).

Prabowo menjelaskan, pembagian tugas tersebut dilakukan agar dirinya dapat berkonsentrasi pada perumusan kebijakan nasional di tingkat pusat. Fokus tersebut mencakup pembenahan regulasi, peningkatan efisiensi, penertiban penyelewengan di berbagai bidang, serta perbaikan sistem ekonomi agar pelaksanaan UUD 1945, khususnya Pasal 33 dan Pasal 34, dapat berjalan.

Selain itu, Prabowo mengaku perlu memberikan perhatian langsung terhadap situasi global yang penuh ketidakpastian, konflik, dan peperangan. Ia menyinggung konflik di Timur Tengah yang turut berdampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

"Dengan demikian, saya merasa terbantu. Beliau telah melaksanakan tugas tersebut dengan baik," ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, selama dua tahun pemerintahan, Gibran telah mengunjungi 35 provinsi dan 149 kabupaten/kota. Ia juga menyebut Gibran melakukan pengecekan dan peninjauan terhadap 303 titik proyek pemerintah.

Prabowo menyampaikan penghargaan atas kontribusi tersebut. Ia mengaku menerima surat pengunduran diri Gibran pada Kamis (12/11/2026) pukul 10:15 WIB, dan menghormati keputusan yang diambil.

Prabowo juga menyebut Gibran menunjukkan sikap bertanggung jawab karena menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung, baik kepada dirinya maupun pimpinan MPR, tanpa mengutus orang lain.

"Beliau memilih datang sendiri untuk menyampaikan surat tersebut, meskipun bisa saja beliau mengutus orang lain untuk menyampaikan surat. Beliau datang menghadap saya sendiri dan beliau juga datang ke MPR sendiri," kata Prabowo.

Atas pengabdian tersebut, Prabowo menyatakan akan tetap memberikan dukungan kepada Gibran dalam perjalanan karier dan pengabdiannya selanjutnya.

Dengan demikian, kekosongan jabatan wakil presiden dengan demikian tidak otomatis menghentikan pemerintahan Prabowo. Namun, pembagian tugas yang selama ini dijalankan bersama Gibran, fungsi koordinasi, dan posisi kelembagaan yang melekat pada jabatan wakil presiden tetap menjadi persoalan yang perlu dipastikan keberlanjutannya hingga MPR memilih pengganti definitif.