Membaca Peta Koalisi Pemerintahan Prabowo usai Gibran Mundur

tirto.id - Gibran Rakabuming Raka hanya diam memasuki lobi gedung parlemen pada Kamis (12/11/2026). Ia datang bukan tanpa musabab. Gibran telah ditunggu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, guna menyerahkan surat pengunduran dirinya.

"Terhadap surat pengunduran diri tersebut, Mas Gibran meminta agar Majelis Permusyawaratan Rakyat segera memproses surat tersebut. Hari ini pimpinan majelis akan segera mengadakan rapat pimpinan MPR untuk menindaklanjuti pengunduran diri tersebut," kata Muzani.

Sehari sebelumnya, anggota parlemen serius membahas ihwal polemik ijazah Gibran di ruang rapat Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa dari Partai NasDem. Hasilnya 120 anggota dari seluruh fraksi parlemen menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) pemakzulan dirinya.

Kehadiran utusan dari seluruh fraksi ini menandai eskalasi politik yang kian serius di tingkat legislatif. Rincian pengusul HMP terdiri dari 14 anggota Fraksi PDIP, 11 anggota Fraksi Partai Golkar, 11 anggota Fraksi Partai Gerindra, 19 anggota Fraksi Partai NasDem, 18 anggota Fraksi PKB, 28 anggota Fraksi PKS, satu anggota Fraksi PAN, dan 18 anggota Fraksi Partai Demokrat.

"Kita telah menerima usulan hak menyatakan pendapat (HMP) anggota, sebagaimana ketentuan Pasal 211 Ayat 1 Undang-Undang MD3," jelas Saan dalam rapat yang berlangsung di kompleks DPR-MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Mekanisme di parlemen tidak berlanjut karena Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri secara langsung ke MPR. Meski begitu, aksi HMP yang dilakukan partai-partai menarik dilihat karena mencerminkan komposisi politik setelah Gibran keluar dari pemerintah. Berhubung selama menjadi wapres, Gibran turut menjadi penghubung dengan jaringan politik Jokowi.

Tidak Banyak Perubahan Komposisi Politik

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menjelaskan tidak akan ada perubahan dalam komposisi koalisi politik di pemerintahan Prabowo. Hal ini terjadi karena pengunduran diri Gibran bukan hasil dari usaha-usaha partai-partai yang ada.

Firman memperhatikan banyak pimpinan partai memilih tidak terlihat mengambil momen dalam pengunduran diri Gibran. Baginya, partai-partai lebih memilih mengambil sikap kolektif karena kejadian ini berada di luar skenario mereka walaupun turut mendapatkan keuntungan politik.

"Ya, karena mungkin berangkat dari satu kesadaran, ya ini memang mereka dapat keuntungan. Setidaknya keuntungan bahwa mereka tuh sebagai partai kerja. Parlemen itu ternyata bisa melindungi demokrasi konstitusional," terang Firman kepada Tirto, melalui sambungan telepon, Kamis.

Pengunduran diri Gibran, kata Firman, juga tidak membawa masalah pelik bagi partai politik karena Wapres RI ke-14 itu bukan bagian dari parpol yang ada. Ia memaparkan partai-partai sebetulnya tidak memiliki rancangan untuk menghadapi situasi ini. Oleh karena itu, tetap yang paling diuntungkan dari kondisi sekarang adalah partai Prabowo Subianto, yaitu Gerindra.

Sejauh ini, pemerintahan Prabowo didukung oleh Koalisi Indonesia Maju Plus (KIM Plus). Gabungan partai ini memiliki suara mayoritas di parlemen dengan komposisi, Partai Golkar (102 kursi), Partai Gerindra (86 kursi), PKB (68 kursi), Partai NasDem (69 kursi), PKS (53 kursi), Partai Demokrat (44 kursi), dan PAN (48 kursi). Hanya PDI Perjuangan yang tidak tergabung dalam koalisi tersebut dengan porsi di parlemen sebanyak 110 kursi.

Terkait PDI Perjuangan, Firman menilai, partai berlambang banteng belum memiliki kemungkinan masuk ke dalam koalisi pemerintah ke depan. Namun, ia mencermati kemungkinan PDI Perjuangan akan lebih akrab dengan pemerintah berhubung selama ini yang mengganjal adalah produk Jokowi di kabinet.

"Itu mungkin lebih nanti akan ditekankan bagaimana mereka coba untuk lebih kondusif dengan kepentingan pemerintah, gitu ya. Selebihnya ya bergantung situasi," kata Firman.

PDI Perjuangan telah memberikan respons melalui Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto. Dalam pernyataan tertulis, Hasto menjelaskan momen pengunduran Gibran bukan sekadar menyangkut pergantian pejabat negara, tetapi berkaitan dengan legitimasi kekuasaan, supremasi konstitusi, dan tanggung jawab seorang pemimpin terhadap rakyat.

"PDI Perjuangan mencermati pengunduran diri Saudara Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi pelajaran penting guna melakukan koreksi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Firman mengungkapkan kebutuhan Prabowo saat ini adalah memastikan kabinet pemerintahnya tetap solid dan mendapat wakil presiden yang loyal. Baginya, Gerindra sudah cukup menyediakan opsi dari kader-kader untuk menjadi pasangan Prabowo menggantikan Gibran hingga 2029.

"Karena kalau sekadar solid dan mendapatkan wapres yang loyal, ya cari aja dari Gerindra sendiri. Ngapain cari yang lain, gitu," kata Firman.

Lepas dari Bayang-Bayang Jokowi

Analis politik Lembaga Survei Indonesia (LSI), Yoes C. Kenawas, membaca mundurnya Gibran membuat Jokowi kehilangan akses terhadap jaringan pemerintah eksekutif. Ini sekaligus menandai berakhirnya bayang-bayang Jokowi selama dua tahun terakhir pemerintahan Prabowo.

"Saya sendiri melihat dalam kabinet posisi Jokowi sepertinya sudah selesai di situ ya," terang Yoes kepada Tirto, melalui sambungan telepon, Kamis (12/11/2026).

Yoes membaca setelah mundurnya Gibran, partai-partai koalisi pemerintah akan berusaha memperebutkan posisi agar lebih dekat dengan kelompok kekuasaan Prabowo. Namun, ia melihat komposisi koalisi pendukung Prabowo tidak akan banyak berubah ke depannya.

Meski begitu, Yoes melihat negosiasi politik akan dilakukan partai-partai koalisi soal sosok yang akan menjadi wakil presiden Prabowo. Ia turut melihat kemungkinan Prabowo memakai opsi mencari alternatif di luar partai guna menjadi pendampingnya.

Alih-alih menitikberatkan pada imbangan kekuasaan yang tak banyak berubah, Yoes menyoroti pekerjaan rumah terbesar Prabowo justru memperbaiki citra dirinya yang menurun setelah dua tahun terakhir menjabat.

"Bagaimana mengembalikan kepercayaan dari publik terhadap pemerintahannya yang itu juga adalah memberikan kebijakan yang bisa membantu," kata Yoes.

Berdasarkan survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), masyarakat yang puas terhadap kinerja presiden mengalami penurunan tajam dari 81,2 persen dari survei November 2025 menjadi 51,1 persen pada Juli 2026. Hasil survei itu berkesimpulan merosotnya tingkat kepuasan publik akibat kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum.

Survei SMRC bulan Oktober 2026, turut memperlihatkan elektabilitas Prabowo dalam setahun terakhir menurun dari 34,9 persen di November 2025 menjadi 9,8 persen. Selain itu, dalam simulasi yang dibuat bila pemilu dilangsungkan saat survei terjadi, dukungan untuk Prabowo dari semua kelompok pemilih relatif rendah, termasuk dari pemilih Gerindra yang hanya 20 persen.

Kehilangan Figur Penyeimbang

Peneliti Tamu ISEAS-Yusof Ishak Institute, Made Supriatma, melihat setelah pengunduran diri Gibran yang menandai berakhirnya pengaruh politik Jokowi, membuat Prabowo tidak lagi memiliki penyeimbang. Bagi Made, konsolidasi kekuasaan Prabowo bukan lagi menyangkut dukungan rakyat ataupun partai-partai. Hal ini dikarenakan Prabowo memegang kendali dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Karena dia itu punya tentara dan dia sudah besarkan tentara dengan sedemikian rupa begitu ya dengan remiliterisasi Indonesia begitu bahwa ada 1 juta tentara nanti," ujar Made kepada Tirto, melalui sambungan telepon, Kamis.

Penguatan militer di ruang sipil salah satunya terjadi lewat pengerahan tentara menangani demonstrasi di Yogyakarta. Kata Made, hal ini menunjukkan tentara sudah memasuki ranah sipil dan tersebar di mana-mana.

Mengutip data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), terdapat bermacam insiden yang melibatkan militer di ruang sipil dalam rentang waktu 1 Oktober 2025 sampai 30 September 2026, 58 kasus kekerasan, intimidasi, pembatasan kebebasan sipil, dan perampasan ruang hidup yang melibatkan aparat. YLBHI juga memetakan, sedikitnya 192 Batalyon Teritorial Pembangunan di 164 kabupaten/kota.

Made menjelaskan Prabowo membutuhkan partai sekadar untuk menjaga citra demokratis serta menggolkan sejumlah kebijakan agar disetujui parlemen. Namun, ia mewanti-wanti kegagalan Prabowo mengendalikan partai juga bisa menjadi kelemahannya.

"Kalau menurut saya sih ini Prabowo semakin kuat, semakin terorganisasi dan semakin menjadi otokrat sebagai pemerintah sendirian gitu ya tanpa ada saingan itu juga, sudah ada Jokowi ataupun tidak," tutup Made.