Masuk tirto.id
tirto.id - Kursi wakil presiden (wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka sejak Kamis (12/11/2026) tak sekadar menyisakan kekosongan jabatan administrative. Situasi ini membuka ruang tarik-menarik kepentingan antarpartai.
Proses pencarian dan pemilihan pun dimulai segera setelah Gibran menyerahkan surat pernyataan berhenti dari jabatan wakil presiden secara resmi kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Seiring dengan itu, gaung nama-nama calon pengganti Gibran dari lintas partai terdengar makin jelas. Dari internal Gerindra, partai yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, ada dua nama yang mencuat.
Nama pertama, Sugiono yang kini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK). Kedua, ada nama Sufmi Dasco Ahmad yang menjabat sebagai Ketua Harian DPP Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Nama lain yang muncul datang dari dalam koalisi, yakni dari Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang kini masih menjabat sebagai Ketua Umum partai sekaligus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Tidak hanya dari partai pendukung, nama-nama calon pengganti Gibran juga berasal dari partai di luar koalisi pengusung Prabowo-Gibran. Nama yang paling santer terdengar dari PDI Perjuangan (PDIP) adalah Puan Maharani yang menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik sekaligus Ketua DPR. Selain itu, kader senior PDIP sekaligus Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Munculnya nama-nama dari PDIP di bursa pengganti Gibran pun memunculkan tanda tanya mengenai potensi kecemburuan di antara barisan partai koalisi pengusung Prabowo Subianto.
Tarik-Menarik Tafsir Konstitusi dan UU MD3
Pengamat politik dari Kelompok Kajian dan Diskusi Indonesia (KIKA), Herdiansyah Hamzah, mengatakan terdapat perbedaan tafsir antara ketentuan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) mengenai asal calon wapres pengganti.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wapres, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR paling lambat dalam 60 hari untuk dipilih dalam sidang. Sementara itu, ketentuan dalam UU MD3 membatasi calon pada partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan presiden dan wapres terpilih.
"Di situ disebutkan, 'Dua orang ini adalah satu partai atau gabungan partai politik yang menjadi pendukung pemerintah.' Atau pendukung presiden pada saat proses pemilu yang lalu," kata Herdiansyah kepada Tirto, Kamis (12/11/2026).
Jika ketentuan UU MD3 tersebut diterapkan secara ketat, PDIP yang tidak mengusung Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 berpotensi tidak dapat mengajukan kadernya. Namun, Herdiansyah menilai ketentuan konstitusi harus menjadi rujukan utama.
"Jadi, kalau kemudian ketentuan yang digunakan adalah Undang-undang MD3, maka PDIP yang notabene bukan pendukung pemerintah, bukan pendukung presiden pada saat terpilih kemarin, bisa mengusulkan. Tapi, kalau kita tegak lurus dengan konstitusi, maka ketentuan 8 ayat 2 itu strike. Presiden bisa saja mengusulkan, termasuk juga di luar partai politik pendukung," lanjutnya.
Menurutnya, perbedaan itu memang dapat menjadi perdebatan. Namun, sebagaimana mestinya keputusan harus tegak lurus dengan dasar hukum negara Indonesia.
"Aturan dasar yang menjadi fundamental dasar negara kita yaitu konstitusi. Kita tegak lurus di situ. Apalagi di dalam undang-undang MD3 itu ada kekurangan, karena ketentuan itu diatur di bagian penjelasan, padahal notabene penjelasan itu tidak boleh memuat norma baru," tegas dia.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai peluang kader PDIP untuk masuk dalam bursa calon wapres tetap terbuka. Namun, terdapat persoalan mengenai status partai pengusung yang harus diperhitungkan apabila ketentuan UU MD3 menjadi acuan.
Hanya saja, Puan Maharani maupun Pramono Anung dapat dipertimbangkan dengan sejumlah konsekuensi politik dan administratif, termasuk kemungkinan perubahan status keanggotaan atau posisi mereka di partai. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan jika kader PDIP hendak masuk dalam proses pencalonan.
"Peluang kader dari PDIP untuk mengisi posisi cawapres atau cawapres pengganti Mas Gibran mengemuka, asal ya kader yang dimaksud Mbak Puan atau Mas Pram mundur atau nonaktif dari PDIP. Karena syarat yang harus dipenuhi adalah berasal dari partai koalisi pengusung. Walaupun pilihan ini akan menimbulkan dinamika politik tersendiri di internal koalisi pemerintah," terang Agung kepada Tirto, dikutip Jumat (13/11/2026).
Bayang-Bayang Kecemburuan di Lingkar Koalisi
Di luar PDIP, Agung menyebut, sejumlah nama dari partai pendukung Prabowo-Gibran yang berpotensi masuk dalam pertimbangan. Internal Gerindra sendiri memiliki sejumlah kader seperti Ahmad Muzani, Sufmi Dasco Ahmad, dan Sugiono. Sementara dari koalisi, ada AHY dari Demokrat, Bahlil Lahadalia dari Golkar, dan Zulkifli Hasan dari PAN.
Figur-figur tersebut dinilai memiliki rekam jejak kedekatan dan loyalitas politik kepada Prabowo sejak sebelum Pilpres 2024 hingga saat ini. Karena itu, pemilihan wapres pengganti Gibran tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan jabatan, tetapi juga dapat menjadi cara Presiden menjaga dukungan politik di pemerintahan.
"[Itu] merupakan nama-nama kuat, nama-nama yang potensial untuk mendampingi presiden karena memiliki loyalitas yang tinggi sejak prapilpres. Artinya jauh sebelum pilpres 2024 hingga sekarang," imbuhnya.
Pengamat politik Hendri Satrio juga menilai keputusan akhir sangat bergantung pada kemampuan Prabowo melakukan komunikasi dan lobi dengan partai-partai pendukungnya. Salah satu pertimbangan penting, menurut Hendri, adalah memilih figur yang tidak menjadi pesaing politik Prabowo pada Pemilu 2029.
“Yang penting jangan sampai menjadi penantang Pak Prabowo di 2029, termasuk kalau dari PDIP,” kata Hendri saat dihubungi Tirto, Kamis (12/11/2026).
Puan tetap dapat masuk dalam pertimbangan Prabowo untuk melengkapi konfigurasi koalisi. Namun, keputusan tersebut juga bergantung pada sikap Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.
Dus, peluang PDIP bukan semata ditentukan oleh apakah kadernya memenuhi persyaratan pencalonan. Ada pula pertimbangan apakah partai bersedia masuk ke dalam konfigurasi pemerintahan Prabowo dan apakah Presiden memandang langkah tersebut sejalan dengan kepentingan politiknya.
Meski begitu, PDIP ke dalam bursa calon wapres berpotensi menimbulkan persoalan bagi partai-partai yang sejak awal berada di barisan pendukung Prabowo-Gibran. Sebab, PDIP tidak ikut mengusung pasangan tersebut pada Pilpres 2024 dan selama ini berada di luar koalisi pemerintahan.
Herdiansyah menilai kondisi itu dapat memunculkan kecemburuan di antara partai pendukung pemerintah apabila kader PDIP justru mendapatkan posisi strategis sebagai wapres.
“Ya, pasti, kan PDIP bukan termasuk partai satu, bukan partai pendukung Prabowo pada saat pemilu. Kedua, dia bukan termasuk partai pendukung pemerintah,” ujar Herdiansyah.
Ia menambahkan, hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo selama ini tidak berada dalam satu barisan pendukung. “Selama ini tidak bersenyawa dengan kekuasaan Prabowo, jadi pasti akan menimbulkan kecemburuan,” katanya.
Meski begitu, kecemburuan tersebut tidak otomatis membuat partai koalisi menarik dukungan. Hendri Satrio menilai keputusan Prabowo tetap menjadi faktor utama dalam menentukan arah politik partai-partai pendukung.
Ketika ditanya mengenai kemungkinan partai koalisi menerima keputusan Presiden apabila kader PDIP yang dipilih menjadi wapres, Hendri menjawab, “Enggak apa-apa, nurut sama Pak Prabowo.”
Hak Prerogatif Presiden dan Politik Rangkulisme
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Marcus Mekeng, mengungkapkan partainya tidak mengajukan nama untuk menggantikan Gibran. Menurut dia, kewenangan mengusulkan dua calon wapres sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Ya, sebetulnya kita tidak mengusulkan, karena ini kan semua ada haknya Presiden untuk mengusulkan. Jadi, sekarang suratnya baru diterima. Nanti tentunya MPR akan mengadakan sidang istimewa untuk menerima surat pengunduran diri dan menulis surat kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama,” ujar Mekeng di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Mekeng berharap proses pengisian jabatan tersebut dapat berlangsung lebih cepat agar pemerintahan tetap berjalan. Ia menilai tahapan penggantian wapres kali ini relatif lebih singkat dibandingkan proses pemberhentian melalui mekanisme lain.
“Menurut kami lebih cepat lebih baik. Karena bangsa ini harus tetap berjalan. Kan prosesnya juga tidak terlalu panjang lagi. Kalau proses di DPR kan harus ke MK, dari MK bawa ke MPR, itu kan proses panjang. Kalau ini kan sudah mengundurkan diri, nanti dibuat keputusan penerimaan pengunduran diri, habis itu minta ke Presiden mengusulkan dua nama, habis itu dipilih, selesai,” katanya.
Terkait asal calon, Mekeng menyebut Presiden memiliki keleluasaan untuk mengajukan figur dari partai politik maupun kalangan profesional. Ia mengatakan tidak ada ketentuan yang mengharuskan calon berasal dari partai koalisi pendukung Prabowo-Gibran.
“Itu semua tergantung Presiden. Tidak ada di dalam aturan harus dari koalisi atau dari mana. Presiden yang akan melihat mana yang dia yakin ini akan membantu dia dalam mengemban tugasnya,” ujar Mekeng.
Ia juga tidak mempermasalahkan apabila Presiden mengajukan nama dari luar koalisi, selama partai-partai pendukung pemerintah menyepakati dan bersedia memberikan dukungan.
Mekeng menegaskan siapa pun figur yang diusulkan tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Karena itu, ia belum ingin berspekulasi mengenai nama-nama yang beredar, termasuk kader Golkar.
“Saya enggak tahulah mau siapa aja. Semua harus mengikuti aturan, persyaratan, semua harus diikutin,” lanjutnya.
Terlepas dari itu, pengisian kursi wapres juga dapat menjadi momentum bagi Prabowo untuk mengatur kembali hubungan politik di dalam pemerintahan. Agung Baskoro menilai wapres memiliki peran substantif, teknis, dan politis dalam membantu Presiden menjalankan pemerintahan. Karena itu, pemilihan pengganti Gibran dapat menjadi bagian dari upaya konsolidasi kekuasaan.
Di satu sisi, Prabowo perlu mempertimbangkan dukungan partai-partai yang sejak awal mengusungnya. Di sisi lain, masuknya figur dari partai di luar koalisi dapat membuka ruang komunikasi politik yang lebih luas.
Agung menggambarkan pendekatan politik Prabowo sebagai “politik rangkulisme”, yakni upaya merangkul kawan maupun pihak yang sebelumnya berada di luar lingkaran pendukungnya. Dalam konteks pengisian kursi wapres, pendekatan tersebut dapat diterjemahkan melalui pilihan figur yang mampu menjaga hubungan dengan berbagai kelompok politik.
Namun, jika Prabowo memilih kader dari partai pendukungnya sendiri, keputusan itu juga dapat dibaca sebagai upaya mempertahankan loyalitas koalisi. Nama-nama dari Gerindra, Golkar, Demokrat, dan PAN yang beredar menunjukkan bahwa partai-partai tersebut memiliki figur yang dapat masuk dalam pembahasan.
"Dengan memilih cawapres ataupun wakil presiden pengganti yang tepat, maka presiden sudah punya kesempatan untuk memastikan stabilitas politik maupun stabilitas lainnya di kabinet bisa terjaga. Karena orang nomor dua ini yang akan membantu presiden secara substantif, teknis, maupun hal-hal yang sifatnya politis ya ketika terjadi kedaruratan situasi," terang Agung.
Karena itu, pengisian jabatan wapres bukan hanya soal siapa yang akan mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan. Keputusan tersebut juga menyangkut bagaimana Presiden membagi ruang politik di antara partai-partai pendukung dan pihak di luar koalisi.
Ujian Harmoni dengan Poros Solo
Namun, pergantian wapres juga dapat membawa konsekuensi terhadap hubungan politik Prabowo dengan kelompok yang selama ini dekat dengan Presiden ke-7 Joko Widodo. Gibran merupakan putra Jokowi dan menjadi bagian dari pasangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Pengunduran dirinya membuat posisi kelompok politik yang selama ini dikaitkan dengan poros Solo ikut menjadi perhatian.
Agung menilai poros politik Solo menjadi salah satu pihak yang paling berpotensi kecewa setelah Gibran tidak lagi menjabat sebagai wapres. Karena itu, Prabowo perlu menjaga hubungan dengan kelompok tersebut agar perubahan di kursi wapres tidak berkembang menjadi persoalan politik yang lebih luas.
"Jadi dalam konteks poros politik Solo yang kita tahu dekat atau Pak Jokowi semacam itu, maka akan ada formulasi ulang ya, sebahasa saya "new normal" ya, sebagaimana pasca-COVID, adaptasi baru dengan relasi yang baru agar tidak ada kekecewaan terlalu berlebihan dari poros politik Solo," jelasnya.
Dalam konteks ini, Presiden perlu membangun keseimbangan agar perubahan di kursi wapres tidak serta-merta memutus hubungan politik dengan kelompok yang sebelumnya menjadi bagian dari koalisinya.
Dengan kata lain, pengisian kursi wapres dapat menjadi salah satu ujian bagi hubungan Prabowo dengan poros Solo. Presiden perlu mempertimbangkan apakah figur pengganti Gibran akan menjaga kesinambungan hubungan tersebut atau justru menandai perubahan dalam konfigurasi kekuasaan.
"Dalam konteks ini Pak Jokowi kepada Presiden Prabowo, karena biar bagaimanapun presiden selalu ya menginginkan ada stabilitas politik, ada harmoni, sinergi di antara eks-eks presiden yang pernah memimpin Republik ini," tambah Agung.
Sikap Pemerintah soal Syarat Partai Pengusung
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Prabowo memiliki kewenangan penuh untuk menentukan dua nama calon pengganti Gibran Rakabuming Raka. Meski begitu, proses pencalonan tetap perlu memerhatikan ketentuan dalam UU MD3.
Dalam hal ini, calon wapres pengganti Gibran harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo dan Gibran dalam Pilpres 2024.
“Jadi, presiden punya kewenangan penuh untuk mengajukan siapa dua calon yang akan diajukan ke MPR itu. Proses apa yang akan ditempuh oleh presiden, itu sepenuhnya kewenangan beliau,” kata Yusril kepada awak media, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026).
Atas dasar itu pula, Prabowo dapat berkonsultasi dengan siapa pun, termasuk mengadakan perundingan dengan parta-partai koalisi yang sebelumnya mengusung pasangan Prabowo dan Gibran. Bahkan, presiden juga tidak diwajibkan menempuh mekanisme konsultasi tertentu sebelum menentukan calon pendampingnya.
Yusril menegaskan, ketentuan mengenai keterlibatan partai koalisi dalam pencalonan pengganti wakil presiden telah diatur dalam UU MD3. Karenanya, partai-partai yang sebelumnya mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 perlu menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses tersebut.
“Jadi, calon itu memang dari partai yang dulu berkoalisi mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Itu ada disebutkan dalam Undang-Undang MD3,” tuturnya.
Sementara itu, soal kemungkinan Prabowo mengajukan kader Partai Gerindra sebagai calon pengganti Gibran, Yusril menyebut, hal itu tidak menjadi persoalan. Sebab, Gerindra merupakan salah satu partai pengusung utama Prabowo dalam Pilpres 2024.
“Sudah barang tentu partai Bapak Presiden sendiri merupakan partai pengusung. Bahkan, partai pengusung utama. Jadi, tidak ada larangan apapun sekiranya beliau mengajukan calon dari partai Pak Presiden sendiri,” jelas Yusril.
Penulis: Qonita Azzahra
Editor: Siti Fatimah
